Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:45 WIB. Gadget - HMD Global akan luncurkan Nokia 8 pada 16 Agustus mendatang.
  • 13:43 WIB. Gadget - OnePlus 5 keluarkan versi RAM 8GB.
  • 13:40 WIB. Gadget - Smartphone Luna G terjual 60.000 unit sejak dirilis tiga bulan lalu.
  • 12:54 WIB. Jakarta - Nelayan tuntut Raperda reklamasi dihentikan.
  • 12:53 WIB. Jakarta - Nelayan demo di depan gedung DPRD DKI.
  • 12:52 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi minta perusahaan Jepan perluas investasi ke luar Jawa.
  • 12:51 WIB. ESDM - Menteri Jonan bantah ada hubungan dekat dengan Indira Soediro.
  • 12:50 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi mengaku sudah undang PAN untuk datang ke Istana.
  • 12:30 WIB. BKPM - BKPM melaporkan realisasi PMA mencapai Rp109,9 triliun atau naik 10,6% pada kuartal II-2017.
  • 12:29 WIB. BKPM - BKPM memaparkan PMDN meningkat 16,9% menjadi Rp61 triliun pada kuartal II-2017.
  • 12:26 WIB. BKPM - BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal II-2017 menembus angka Rp170,9 triliun.
  • 12:01 WIB. Jakarta - Polisi menolak penangguhan penahanan putra Jeremy Thomas, Axel Matthew.
  • 11:40 WIB. Fitur - Google hapus fitur 'OK, Google' dalam Chromebook.
  • 11:38 WIB. Milan - AC Milan berniat datangkan Renato Sanches dari Bayern Muenchen.
  • 11:37 WIB. Ms. Paint - Microsoft berencana menghapus Ms. Paint pada update terbaru Windows 10.

Bos KPK Janji Pantau Jejak Penetapan PAP Inalum 

Foto Berita Bos KPK Janji Pantau Jejak Penetapan PAP Inalum 
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Soal kisruh penetapan pajak air permukaan (PAP) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) oleh Pemprov Sumatera Utara menemukan babak baru. Pajak yang mencekik salah satu BUMN hingga ratusan miliar itu disebut-sebut sebagai "permainan" pejabat Sumut.

Saat ini pemprov Sumut menetapkan pajak Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp 1.444/m3 dengan pajak selama satu tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai di atas Rp 500 miliar.

Inalum merasa keberatan dengan besaran pajak yang dikenakan oleh Pemprov Sumut karena dinilai tidak adil, terutama ketika dibandingkan dengan PAP yang dikenakan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tidak menepis KPK akan mendalami dan menelusuri jejak kasus penetapan pajak yang dinilai sangat memberatkan PT Inalum tersebut. "Kami akan pelajari kabar ini, kami akan telusuri," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2016).

Lanjut Ia, saat ini kamihanya menegaskan akan menggali informasi tersebut. "Soal isu ini, kami akan telusuri," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat dan Praktisi Sosial Fitri D Sentana mengatakan, sudah sepatutnya KPK turut serta mengawasi jalannya upaya hukum yang dijalankan PT Inalum baik di Pengadilan Pajak maupun di Lembaga Hukum tingkatan manapun agar keadilan benar benar terwujud.

Selain itu Fitri menambahkan, bila mengingat sejarah rencana pembangunan PLTA Asahan ini di zaman pak Harto tahun 1972 jelas-jelas disebutkan "Pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya (PLTA Asahan red.) adalah untuk Inalum,"tegasnya. 

Sambungnya, sekarang Inalum adalah milik BUMN dan sudah jelas milik rakyat Indonesia sudah sepatutnya benar-benar diperhatikan.

"Saya akan bantu KPK dan aparat terkait untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempermudah penelusuran yang dijanjikan pak Agus", tandasnya.

Ia menjelaskan, jelas pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan didirikan di Jakarta. 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5813.535 11.948 558
2 Agriculture 1775.125 -8.877 18
3 Mining 1460.144 -2.263 44
4 Basic Industry and Chemicals 614.134 -6.140 67
5 Miscellanous Industry 1385.020 -17.379 41
6 Consumer Goods 2514.902 9.064 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.301 -1.949 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1202.223 11.802 60
9 Finance 959.244 4.280 89
10 Trade & Service 924.835 5.738 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 408 510 102 25.00
2 BRAM 11,450 13,700 2,250 19.65
3 MABA 1,890 2,150 260 13.76
4 IKBI 380 430 50 13.16
5 HERO 1,085 1,220 135 12.44
6 BIPP 92 103 11 11.96
7 RODA 142 158 16 11.27
8 WOOD 232 258 26 11.21
9 MARK 448 498 50 11.16
10 TMPO 180 200 20 11.11
No Code Prev Close Change %
1 DOID 770 680 -90 -11.69
2 INDR 1,210 1,075 -135 -11.16
3 LPGI 5,925 5,300 -625 -10.55
4 KARW 222 200 -22 -9.91
5 DNAR 288 260 -28 -9.72
6 JPFA 1,320 1,200 -120 -9.09
7 AGRS 358 330 -28 -7.82
8 AGRO 675 625 -50 -7.41
9 MLIA 530 494 -36 -6.79
10 RMBA 458 428 -30 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 370 8 2.21
2 AISA 1,255 1,185 -70 -5.58
3 DOID 770 680 -90 -11.69
4 TLKM 4,650 4,720 70 1.51
5 ASII 8,225 8,100 -125 -1.52
6 PBRX 510 505 -5 -0.98
7 ICON 133 130 -3 -2.26
8 INDY 840 810 -30 -3.57
9 WOOD 232 258 26 11.21
10 BBCA 18,575 18,575 0 0.00