Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • FA Cup (21/2) - Sutton United 0 - 2 Arsenal
  • La Liga Spanyol (21/2) - Las Palmas 2 - 1 Malaga
  • Imigrasi - Pihak Imigrasi menolak pengajuan paspor puluhan TKI
  • Barcelona - Banding ditolak, Neymar akan menjalani sidang skandal transfernya ke Barcelona
  • Malaysia - Malaysia panggil pulang duta besarnya di Korea Utara
  • Nasional - Pekerja industri 2017 ditargetkan 16,3 juta orang.
  • Otomotif - Vietnam impor 1.800 lebih mobil dari Indonesia.
  • Jakarta - Itensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sebagian Jakarta banjir.
  • Top 1 - Top 1 jalin kerjasama dengan tim Formula 1 Mclaren
  • Banjir - 54 Titik di Jakarta Terendam Banjir
  • Bulog -  Bulog Sulawesi Tengah canangkan penanaman cabai minimal 100 pohon di setiap gudang.
  • Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro siap bangun sudetan 780 meter di Desa Kedungsumber.
  • Anggaran - Pemkab Penajam Paser Utara berlakukan efektivitas anggaran belanja bagi pemerintah desa.

Bos KPK Janji Pantau Jejak Penetapan PAP Inalum 

Foto Berita Bos KPK Janji Pantau Jejak Penetapan PAP Inalum 
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Soal kisruh penetapan pajak air permukaan (PAP) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) oleh Pemprov Sumatera Utara menemukan babak baru. Pajak yang mencekik salah satu BUMN hingga ratusan miliar itu disebut-sebut sebagai "permainan" pejabat Sumut.

Saat ini pemprov Sumut menetapkan pajak Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp 1.444/m3 dengan pajak selama satu tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai di atas Rp 500 miliar.

Inalum merasa keberatan dengan besaran pajak yang dikenakan oleh Pemprov Sumut karena dinilai tidak adil, terutama ketika dibandingkan dengan PAP yang dikenakan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tidak menepis KPK akan mendalami dan menelusuri jejak kasus penetapan pajak yang dinilai sangat memberatkan PT Inalum tersebut. "Kami akan pelajari kabar ini, kami akan telusuri," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2016).

Lanjut Ia, saat ini kamihanya menegaskan akan menggali informasi tersebut. "Soal isu ini, kami akan telusuri," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat dan Praktisi Sosial Fitri D Sentana mengatakan, sudah sepatutnya KPK turut serta mengawasi jalannya upaya hukum yang dijalankan PT Inalum baik di Pengadilan Pajak maupun di Lembaga Hukum tingkatan manapun agar keadilan benar benar terwujud.

Selain itu Fitri menambahkan, bila mengingat sejarah rencana pembangunan PLTA Asahan ini di zaman pak Harto tahun 1972 jelas-jelas disebutkan "Pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya (PLTA Asahan red.) adalah untuk Inalum,"tegasnya. 

Sambungnya, sekarang Inalum adalah milik BUMN dan sudah jelas milik rakyat Indonesia sudah sepatutnya benar-benar diperhatikan.

"Saya akan bantu KPK dan aparat terkait untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempermudah penelusuran yang dijanjikan pak Agus", tandasnya.

Ia menjelaskan, jelas pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan didirikan di Jakarta. 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5359.288 8.356 539
2 Agriculture 1868.443 3.178 21
3 Mining 1431.212 19.623 43
4 Basic Industry and Chemicals 572.794 -2.999 66
5 Miscellanous Industry 1334.999 9.216 42
6 Consumer Goods 2339.398 -9.984 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.713 -2.256 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.734 1.669 56
9 Finance 827.849 4.658 89
10 Trade & Service 856.674 2.856 122
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 416 520 104 25.00
2 MTSM 394 492 98 24.87
3 ERTX 140 170 30 21.43
4 PGLI 64 77 13 20.31
5 TIRA 230 276 46 20.00
6 MYTX 76 90 14 18.42
7 MCOR 250 294 44 17.60
8 AIMS 150 170 20 13.33
9 RDTX 10,800 12,000 1,200 11.11
10 FPNI 126 140 14 11.11
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 130 85 -45 -34.62
2 ALKA 180 134 -46 -25.56
3 BKDP 86 67 -19 -22.09
4 SCBD 1,800 1,500 -300 -16.67
5 BAYU 800 670 -130 -16.25
6 PRAS 210 183 -27 -12.86
7 PTSN 86 76 -10 -11.63
8 SDPC 129 115 -14 -10.85
9 NIKL 2,920 2,620 -300 -10.27
10 MICE 432 390 -42 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 550 560 10 1.82
2 SDPC 129 115 -14 -10.85
3 MCOR 250 294 44 17.60
4 PRAS 210 183 -27 -12.86
5 BUMI 362 380 18 4.97
6 MYRX 130 125 -5 -3.85
7 BNLI 700 695 -5 -0.71
8 ENRG 50 50 0 0.00
9 ELTY 71 73 2 2.82
10 PBRX 458 456 -2 -0.44