Portal Berita Ekonomi Senin, 29 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:53 WIB. Serie A Italia (29/5) - Inter 5 - 2 Udinese
  • 05:52 WIB. Serie A Italia (28/5) - Sampdoria 2 - 4 Napoli
  • 05:49 WIB. Serie A Italia (29/5) - AS Roma 3 - 2 Genoa
  • 05:48 WIB. Serie A Italia (29/5) - Cagliari 2 - 1 AC Milan
  • 00:08 WIB. Suap BPK- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai OTT terhadap pegawai BPK tidak boleh menghukum BPK secara kelembagaan.
  • 23:32 WIB. JK - Wapres JK nilai partai nasionalis bisa lebih religius.
  • 22:45 WIB. Amerika Serikat - Pejabat Kemanan Dalam Negeri AS John Kelly, berencana untuk melarang laptop atau tablet dibawa dalam penerbangan internasional ke luar atau ke dalam Amerika Serikat.
  • 22:40 WIB. Bom Manchester - Otoritas Inggris menyatakan jaringan Salman Abedi, pelaku bom Manchester masih luas dan ancaman dari kelompok tersebut juga masih ada.
  • 22:33 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris ringkus seorang pria berumur 25 tahun terkait peledakan bom bunuh diri di Manchester.

Bos KPK Janji Pantau Jejak Penetapan PAP Inalum 

Foto Berita Bos KPK Janji Pantau Jejak Penetapan PAP Inalum 
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Soal kisruh penetapan pajak air permukaan (PAP) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) oleh Pemprov Sumatera Utara menemukan babak baru. Pajak yang mencekik salah satu BUMN hingga ratusan miliar itu disebut-sebut sebagai "permainan" pejabat Sumut.

Saat ini pemprov Sumut menetapkan pajak Inalum berdasarkan tarif industri progresif sebesar Rp 1.444/m3 dengan pajak selama satu tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai di atas Rp 500 miliar.

Inalum merasa keberatan dengan besaran pajak yang dikenakan oleh Pemprov Sumut karena dinilai tidak adil, terutama ketika dibandingkan dengan PAP yang dikenakan terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tidak menepis KPK akan mendalami dan menelusuri jejak kasus penetapan pajak yang dinilai sangat memberatkan PT Inalum tersebut. "Kami akan pelajari kabar ini, kami akan telusuri," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2016).

Lanjut Ia, saat ini kamihanya menegaskan akan menggali informasi tersebut. "Soal isu ini, kami akan telusuri," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat dan Praktisi Sosial Fitri D Sentana mengatakan, sudah sepatutnya KPK turut serta mengawasi jalannya upaya hukum yang dijalankan PT Inalum baik di Pengadilan Pajak maupun di Lembaga Hukum tingkatan manapun agar keadilan benar benar terwujud.

Selain itu Fitri menambahkan, bila mengingat sejarah rencana pembangunan PLTA Asahan ini di zaman pak Harto tahun 1972 jelas-jelas disebutkan "Pemakai utama dari listrik yang dihasilkannya (PLTA Asahan red.) adalah untuk Inalum,"tegasnya. 

Sambungnya, sekarang Inalum adalah milik BUMN dan sudah jelas milik rakyat Indonesia sudah sepatutnya benar-benar diperhatikan.

"Saya akan bantu KPK dan aparat terkait untuk memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempermudah penelusuran yang dijanjikan pak Agus", tandasnya.

Ia menjelaskan, jelas pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan didirikan di Jakarta. 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01