Portal Berita Ekonomi Senin, 29 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:53 WIB. Serie A Italia (29/5) - Inter 5 - 2 Udinese
  • 05:52 WIB. Serie A Italia (28/5) - Sampdoria 2 - 4 Napoli
  • 05:49 WIB. Serie A Italia (29/5) - AS Roma 3 - 2 Genoa
  • 05:48 WIB. Serie A Italia (29/5) - Cagliari 2 - 1 AC Milan
  • 00:08 WIB. Suap BPK- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai OTT terhadap pegawai BPK tidak boleh menghukum BPK secara kelembagaan.
  • 23:32 WIB. JK - Wapres JK nilai partai nasionalis bisa lebih religius.
  • 22:45 WIB. Amerika Serikat - Pejabat Kemanan Dalam Negeri AS John Kelly, berencana untuk melarang laptop atau tablet dibawa dalam penerbangan internasional ke luar atau ke dalam Amerika Serikat.
  • 22:40 WIB. Bom Manchester - Otoritas Inggris menyatakan jaringan Salman Abedi, pelaku bom Manchester masih luas dan ancaman dari kelompok tersebut juga masih ada.
  • 22:33 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris ringkus seorang pria berumur 25 tahun terkait peledakan bom bunuh diri di Manchester.

Menyalahi Aturan, Kemenperin Serius Bahas Isu TKA di Sultra-Sulteng

Foto Berita Menyalahi Aturan, Kemenperin Serius Bahas Isu TKA di Sultra-Sulteng
Warta Ekonomi.co.id, Kendari -

Kementerian Perindustrian RI serius membahas isu tenaga kerja asing (TKA) yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), kata pejabat Kemenperin.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan kepada wartawan di Kendari, Selasa (10/1/2017) malam, mengatakan keseriusan itu salah satunya diwujudkan dengan menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) di Kendari melibatkan pemda di Sultra dan Sulteng hingga pihak terkait lainnya.

"Besok (Rabu) kami akan lakukan FGD dengan isu utama adalah TKA yang selama ini dinilai menyalahi aturan atau tidak. Kemudian akan didiskusikan bersama kepala daerah di Sultra dan Sulteng," kata Suryawirawan.

Ia mengaku dari sejak awal mengikuti proyek smelter yang ada di Indonesia ternyata ada tiga kekurangan daerah atau lokal dibanding dengan tenaga kerja asing.

"Kita tidak memiliki teknologinya, industri pendukung, dan sumber daya manusia untuk membangun smelter tersebut," katanya.

Menurut dia, berbeda dengan membangun rumah yang meskipun belum tuntas sudah bisa ditempati, dalam membangun smelter kapasitas terpasang harus sesuai dengan target produksi.

"Karena itu, jangan salah artikan keberadaan TKA karena mereka tidak selamanya tinggal di sini. Hanya berada ketika ada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, setelah itu pulang ke negaranya dan akan digantikan dengan orang lain dengan kapasitas keahlian berbeda," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa TKA tersebut tidak menjadi buruh kasar, tetapi bekerja sesuai keahliannya seperti pemasangan tungku pemurnian yang hanya bisa dilakukan oleh mereka.

"Setelah tungku selesai, pekerjanya pasti pulang ke negaranya. Tidak usah ada jaminan untuk dipulangkan, toh mereka tetap pulang sendiri," katanya.

Paling lama mereka tinggal hanya dua bulan, setelah itu mereka balik ke negaranya, kata dia. "Sedangkan jika ada dianggap TKA yang tinggal lama itu adalah para investor," kata Suryawirawan yang didampingi oleh Bupati Konawe Kery Konggoasa, Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara, pihak BKPM dan perwakilan manajemen perusahan yang membangun smelter di Morosi Konawe PT VDNI Rudi Rusmadi. (Ant)

Tag: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Tenaga Kerja Asing Ilegal

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01