Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • FA Cup (21/2) - Sutton United 0 - 2 Arsenal
  • La Liga Spanyol (21/2) - Las Palmas 2 - 1 Malaga
  • Imigrasi - Pihak Imigrasi menolak pengajuan paspor puluhan TKI
  • Barcelona - Banding ditolak, Neymar akan menjalani sidang skandal transfernya ke Barcelona
  • Malaysia - Malaysia panggil pulang duta besarnya di Korea Utara
  • Nasional - Pekerja industri 2017 ditargetkan 16,3 juta orang.
  • Otomotif - Vietnam impor 1.800 lebih mobil dari Indonesia.
  • Jakarta - Itensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sebagian Jakarta banjir.
  • Top 1 - Top 1 jalin kerjasama dengan tim Formula 1 Mclaren
  • Banjir - 54 Titik di Jakarta Terendam Banjir
  • Bulog -  Bulog Sulawesi Tengah canangkan penanaman cabai minimal 100 pohon di setiap gudang.
  • Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro siap bangun sudetan 780 meter di Desa Kedungsumber.
  • Anggaran - Pemkab Penajam Paser Utara berlakukan efektivitas anggaran belanja bagi pemerintah desa.

Menyalahi Aturan, Kemenperin Serius Bahas Isu TKA di Sultra-Sulteng

Foto Berita Menyalahi Aturan, Kemenperin Serius Bahas Isu TKA di Sultra-Sulteng
Warta Ekonomi.co.id, Kendari -

Kementerian Perindustrian RI serius membahas isu tenaga kerja asing (TKA) yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), kata pejabat Kemenperin.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan kepada wartawan di Kendari, Selasa (10/1/2017) malam, mengatakan keseriusan itu salah satunya diwujudkan dengan menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) di Kendari melibatkan pemda di Sultra dan Sulteng hingga pihak terkait lainnya.

"Besok (Rabu) kami akan lakukan FGD dengan isu utama adalah TKA yang selama ini dinilai menyalahi aturan atau tidak. Kemudian akan didiskusikan bersama kepala daerah di Sultra dan Sulteng," kata Suryawirawan.

Ia mengaku dari sejak awal mengikuti proyek smelter yang ada di Indonesia ternyata ada tiga kekurangan daerah atau lokal dibanding dengan tenaga kerja asing.

"Kita tidak memiliki teknologinya, industri pendukung, dan sumber daya manusia untuk membangun smelter tersebut," katanya.

Menurut dia, berbeda dengan membangun rumah yang meskipun belum tuntas sudah bisa ditempati, dalam membangun smelter kapasitas terpasang harus sesuai dengan target produksi.

"Karena itu, jangan salah artikan keberadaan TKA karena mereka tidak selamanya tinggal di sini. Hanya berada ketika ada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, setelah itu pulang ke negaranya dan akan digantikan dengan orang lain dengan kapasitas keahlian berbeda," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa TKA tersebut tidak menjadi buruh kasar, tetapi bekerja sesuai keahliannya seperti pemasangan tungku pemurnian yang hanya bisa dilakukan oleh mereka.

"Setelah tungku selesai, pekerjanya pasti pulang ke negaranya. Tidak usah ada jaminan untuk dipulangkan, toh mereka tetap pulang sendiri," katanya.

Paling lama mereka tinggal hanya dua bulan, setelah itu mereka balik ke negaranya, kata dia. "Sedangkan jika ada dianggap TKA yang tinggal lama itu adalah para investor," kata Suryawirawan yang didampingi oleh Bupati Konawe Kery Konggoasa, Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara, pihak BKPM dan perwakilan manajemen perusahan yang membangun smelter di Morosi Konawe PT VDNI Rudi Rusmadi. (Ant)

Tag: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Tenaga Kerja Asing Ilegal

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5359.288 8.356 539
2 Agriculture 1868.443 3.178 21
3 Mining 1431.212 19.623 43
4 Basic Industry and Chemicals 572.794 -2.999 66
5 Miscellanous Industry 1334.999 9.216 42
6 Consumer Goods 2339.398 -9.984 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.713 -2.256 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.734 1.669 56
9 Finance 827.849 4.658 89
10 Trade & Service 856.674 2.856 122
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 416 520 104 25.00
2 MTSM 394 492 98 24.87
3 ERTX 140 170 30 21.43
4 PGLI 64 77 13 20.31
5 TIRA 230 276 46 20.00
6 MYTX 76 90 14 18.42
7 MCOR 250 294 44 17.60
8 AIMS 150 170 20 13.33
9 RDTX 10,800 12,000 1,200 11.11
10 FPNI 126 140 14 11.11
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 130 85 -45 -34.62
2 ALKA 180 134 -46 -25.56
3 BKDP 86 67 -19 -22.09
4 SCBD 1,800 1,500 -300 -16.67
5 BAYU 800 670 -130 -16.25
6 PRAS 210 183 -27 -12.86
7 PTSN 86 76 -10 -11.63
8 SDPC 129 115 -14 -10.85
9 NIKL 2,920 2,620 -300 -10.27
10 MICE 432 390 -42 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 550 560 10 1.82
2 SDPC 129 115 -14 -10.85
3 MCOR 250 294 44 17.60
4 PRAS 210 183 -27 -12.86
5 BUMI 362 380 18 4.97
6 MYRX 130 125 -5 -3.85
7 BNLI 700 695 -5 -0.71
8 ENRG 50 50 0 0.00
9 ELTY 71 73 2 2.82
10 PBRX 458 456 -2 -0.44