Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Obligasi - Reliance Capital Management optimistis rating surat utang WOM Finance tidak akan turun setelah akuisisi rampung.
  • Gambia - Gambia melakukan pelantikan presiden baru, Adama Barrow, di Senegal.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. mengincar nasabah super kaya  di bisnis kartu kreditnya tahun ini.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. meluncurkan OCBC NISP Voyage, kartu kredit yang terbuat dari logam.

PKB Minta Bela Negara Jangan Terkesan Militeristik

Foto Berita PKB Minta Bela Negara Jangan Terkesan Militeristik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding memandang pelatihan bela negara terhadap FPI oleh TNI sebagai hal yang tak perlu direaksi berlebihan karena bisa jadi materi cinta tanah air, toleransi, dan disiplin yang disampaikan pada pelatihan mengubah kelompok yang anti-kemajemukan menjadi toleran. Pandangan itu disampaikannya di sela-sela rapat Fraksi PKB DPR RI, Rabu (11/1/2017).

"Syaratnya, diklat bela negara lebih menekankan kepada memahami Pancasila, kebhinekaan, dan pemahaman agama yang rahmatan lil'alamin," kata Karding.

Untuk itu, kesan militeristik pelatihan bela negara dengan berbagai atributnya harus diminimalisir. Idealnya, diklat bela negara, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, 80 persen materi soal sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik. Sisanya, penguatan disiplin dengan baris berbaris dan upacara.

Untuk mengembangkan semangat persatuan, menurut Karding, pelaksanaan diklat seharusnya dilakukan dengan peserta yang beragam, tidak oleh satu kelompok ormas saja.

Berdasar pengalamannya mengisi berbagai pelatihan Empat Pilar yang dijalankan MPR, Karding mencermati di beberapa tempat, memang terjadi pendangkalan pemahaman soal Pancasila karenanya Ketua FPKB MPR itu, mengharap pelatihan bela negara dapat meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila, sehingga semangat menjaga persatuan dan kebhinekaan di Indonesia terus terjaga.

Namun begitu, program Bela Negara harus ditopang dengan landasan hukum yang jelas, karena bila tidak ada aturan yang gamblang hanya akan menimbulkan kontroversi. Termasuk isu militerisasi melalui organisasi-organisasi paramiliter yang dapat membahayakan semangat demokrasi di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas maka ukuran dan prasyaratnya juga akan menjadi jelas.

Menurut Karding, program bela negara tidak bisa hanya bertumpu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Ayat tersebut harus diatur melalui peraturan atau regulasi setingkat undang-undang. Tidak adanya landasan hukum yang lebih detail, konsep, dan tujuan program bela negara menjadi tak jelas," lanjutnya.

Untuk itu, Karding menyarankan walau program bela negara gagasan awal disodorkan oleh Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaannya karena ini terkait dengan masyarakat sipil, pelaksanaan pendidikan dan pelatihannya, seharusnya dilakukan oleh kementrian yang berkaitan dengan pendidikan dan atau pemuda.

Bahkan, menurutnya, bila memang serius, program bela bela negara, bisa lebih diarahkan untuk mengembangkan kepolisian masyarakat dengan melibatkan warga dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing.

"Melalui program yang paling konkret, penanganan narkoba yang menjadi ancaman nyata bagi negara yang mulai masuk ke kampung-kampung," ujarnya.

Tag: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bela negara

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5298.948 4.164 539
2 Agriculture 1918.809 -0.646 21
3 Mining 1397.304 -5.931 43
4 Basic Industry and Chemicals 537.652 1.169 66
5 Miscellanous Industry 1351.421 3.608 42
6 Consumer Goods 2345.216 -7.413 39
7 Cons., Property & Real Estate 523.147 1.423 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.979 1.438 56
9 Finance 806.126 -0.007 89
10 Trade & Service 854.274 7.991 122
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 50 67 17 34.00
2 WICO 50 67 17 34.00
3 WAPO 53 67 14 26.42
4 UNIC 2,190 2,720 530 24.20
5 POLY 61 75 14 22.95
6 ARII 366 430 64 17.49
7 PGLI 55 61 6 10.91
8 GZCO 103 113 10 9.71
9 LPIN 5,500 6,000 500 9.09
10 ASRI 380 412 32 8.42
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,850 3,640 -1,210 -24.95
2 MGNA 139 121 -18 -12.95
3 BCIP 210 183 -27 -12.86
4 OASA 454 410 -44 -9.69
5 YULE 77 71 -6 -7.79
6 BINA 466 430 -36 -7.73
7 MITI 68 63 -5 -7.35
8 MCOR 210 198 -12 -5.71
9 JKON 620 590 -30 -4.84
10 MASA 268 256 -12 -4.48
No Code Prev Close Change %
1 GZCO 103 113 10 9.71
2 ISSP 232 232 0 0.00
3 BIPI 136 141 5 3.68
4 BWPT 320 312 -8 -2.50
5 BUMI 426 420 -6 -1.41
6 SRIL 256 252 -4 -1.56
7 ASRI 380 412 32 8.42
8 BABP 76 79 3 3.95
9 PBRX 432 440 8 1.85
10 LMAS 50 67 17 34.00