Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:48 WIB. Arab Saudi - Paul Pogba jalani hari pertama Ramadan di Mekah.
  • 15:56 WIB. Lion Air - DPR desak maskapai Lion Air pecat pilot yang bawa keluarga masuk dalam kokpit.
  • 15:54 WIB. Bom Jakarta - Jenazah pelaku bom di Kampung Melayu Ahmad Sukri ditolak di desanya.
  • 15:49 WIB. DPR - Agung Laksono nilai tujuh pimpinan DPR tidak berfungsi.
  • 15:15 WIB. G7 - Para pemimpin G7 terbelah mengenai isu perubahan iklim.
  • 15:11 WIB. Korea Utara - Kim Jong-Un pimpin pengujian sistem senjata anti-pesawat terbang terbaru mereka.
  • 15:08 WIB. Virus Zika - India telah melaporkan beberapa kasus infeksi virus zika menurut WHO.
  • 15:05 WIB. Islamic State - Pasukan Irak berusaha rebut kantung terakhir Islamic State atau ISIS di Mosul.
  • 14:59 WIB. Sri Lanka - Sri Lanka harapkan bantuan internasional untuk atasi dampak banjir di dalam negeri.
  • 14:39 WIB. Jakarta - Djarot minta halte Transjakarta Kampung Melayu beroperasi lagi besok sore.
  • 14:10 WIB. Pemilu - Partai Demokrat: Presidential threshold sudah tidak dibutuhkan lagi.
  • 14:08 WIB. Medsos - Polda Jatim tangkap pemilik akun Instagram penghina Kapolri.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.

PKB Minta Bela Negara Jangan Terkesan Militeristik

Foto Berita PKB Minta Bela Negara Jangan Terkesan Militeristik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding memandang pelatihan bela negara terhadap FPI oleh TNI sebagai hal yang tak perlu direaksi berlebihan karena bisa jadi materi cinta tanah air, toleransi, dan disiplin yang disampaikan pada pelatihan mengubah kelompok yang anti-kemajemukan menjadi toleran. Pandangan itu disampaikannya di sela-sela rapat Fraksi PKB DPR RI, Rabu (11/1/2017).

"Syaratnya, diklat bela negara lebih menekankan kepada memahami Pancasila, kebhinekaan, dan pemahaman agama yang rahmatan lil'alamin," kata Karding.

Untuk itu, kesan militeristik pelatihan bela negara dengan berbagai atributnya harus diminimalisir. Idealnya, diklat bela negara, menurut anggota Komisi III DPR RI itu, 80 persen materi soal sejarah perjuangan, konstitusi, persatuan, dan resolusi konflik. Sisanya, penguatan disiplin dengan baris berbaris dan upacara.

Untuk mengembangkan semangat persatuan, menurut Karding, pelaksanaan diklat seharusnya dilakukan dengan peserta yang beragam, tidak oleh satu kelompok ormas saja.

Berdasar pengalamannya mengisi berbagai pelatihan Empat Pilar yang dijalankan MPR, Karding mencermati di beberapa tempat, memang terjadi pendangkalan pemahaman soal Pancasila karenanya Ketua FPKB MPR itu, mengharap pelatihan bela negara dapat meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila, sehingga semangat menjaga persatuan dan kebhinekaan di Indonesia terus terjaga.

Namun begitu, program Bela Negara harus ditopang dengan landasan hukum yang jelas, karena bila tidak ada aturan yang gamblang hanya akan menimbulkan kontroversi. Termasuk isu militerisasi melalui organisasi-organisasi paramiliter yang dapat membahayakan semangat demokrasi di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas maka ukuran dan prasyaratnya juga akan menjadi jelas.

Menurut Karding, program bela negara tidak bisa hanya bertumpu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Ayat tersebut harus diatur melalui peraturan atau regulasi setingkat undang-undang. Tidak adanya landasan hukum yang lebih detail, konsep, dan tujuan program bela negara menjadi tak jelas," lanjutnya.

Untuk itu, Karding menyarankan walau program bela negara gagasan awal disodorkan oleh Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaannya karena ini terkait dengan masyarakat sipil, pelaksanaan pendidikan dan pelatihannya, seharusnya dilakukan oleh kementrian yang berkaitan dengan pendidikan dan atau pemuda.

Bahkan, menurutnya, bila memang serius, program bela bela negara, bisa lebih diarahkan untuk mengembangkan kepolisian masyarakat dengan melibatkan warga dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing.

"Melalui program yang paling konkret, penanganan narkoba yang menjadi ancaman nyata bagi negara yang mulai masuk ke kampung-kampung," ujarnya.

Tag: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bela negara

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01