Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:15 WIB. G7 - Para pemimpin G7 terbelah mengenai isu perubahan iklim.
  • 15:11 WIB. Korea Utara - Kim Jong-Un pimpin pengujian sistem senjata anti-pesawat terbang terbaru mereka.
  • 15:08 WIB. Virus Zika - India telah melaporkan beberapa kasus infeksi virus zika menurut WHO.
  • 15:05 WIB. Islamic State - Pasukan Irak berusaha rebut kantung terakhir Islamic State atau ISIS di Mosul.
  • 14:59 WIB. Sri Lanka - Sri Lanka harapkan bantuan internasional untuk atasi dampak banjir di dalam negeri.
  • 14:39 WIB. Jakarta - Djarot minta halte Transjakarta Kampung Melayu beroperasi lagi besok sore.
  • 14:10 WIB. Pemilu - Partai Demokrat: Presidential threshold sudah tidak dibutuhkan lagi.
  • 14:08 WIB. Medsos - Polda Jatim tangkap pemilik akun Instagram penghina Kapolri.
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.

Pemerintah Minta Jepang Perbesar Akses Produk Pertanian-Perikanan

Foto Berita Pemerintah Minta Jepang Perbesar Akses Produk Pertanian-Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah Indonesia meminta Jepang memperbesar akses produk pertanian dan perikanan masuk ke negara Matahari Terbit itu.

"Dalam bidang perdagangan kita minta akses produk pertanian dan perikanan kita ke pasar Jepang ditingkatkan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat tertutup membahas persiapan pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan PM Jepang Shinzo Abe di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Pertemuan kedua pemimpin negara itu dijadwalkan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (15/1).

Menlu menjelaskan untuk kerja sama skala besar sudah didahului dengan pertemuan teknis yang cukup lama dengan melibatkan menteri-menteri terkait.

"Kuncinya adalah kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya.

Ia menyebutkan kerja sama bidang ekonomi dengan Jepang tidak hanya bidang perdagangan, tetapi juga lainnya termasuk investasi.

"Nanti saya secara detil akan sampaikan setelah pertemuan, fokus ekonomi bisa perdagangan, investasi dan lainnya," tambahnya.

Sementara itu Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperbaiki kerja sama di masa lalu.

"Kita mau perbaiki masalah-masalah masa lalu, seperti saya sebutkan tadi masalah Natuna Selatan yang tidak menguntungkan Indonesia, masa Indonesia hanya dapat nol saja sementara pihak Exxon dapat 100 persen," tegasnya.

Ia menyebutkan saat ini pengelolaan Blok di Natuna Selatan dialihkan ke Pertamina. BUMN itu yang akan melakukan negosiasi secara "business to business" dengan Exxon.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ada sejumlah proyek infrastruktur yang digarap dengan pihak Jepang. "Ada Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, kereta cepat Jakarta-Surabaya, Masella dan lainnya," tuturnya.

Ia menyebutkan rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, membahas persiapan pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan PM Jepang, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. (Ant)

Tag: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia-Jepang, Perikanan, Pertanian

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01