Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:55 WIB. Provider - Ketua ATSI: Sudah saatnya pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang tarif layanan data.
  • 15:24 WIB. Samsung - Samsung Bixby dapat interaksi dengan aplikasi populer android.
  • 15:18 WIB. Provider - Indosat: Perang tarif data, operator bisa masuk jurang.
  • 15:01 WIB. FIF - Federal International Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp33 triliun hingga akhir 2017.
  • 14:59 WIB. FIF - Federal International Finance membukukan penyaluran pembiayaan hingga Rp17 triliun per Juni 2017.
  • 14:42 WIB. Provider - KPPU tolak permohonan tarif bawah Indosat.
  • 14:40 WIB. Amazon - Amazon sematkan Alexa pada smartphone.
  • 14:35 WIB. Acer - Acer gelar Acer Day serentak di 12 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
  • 14:34 WIB. HMETD - Verena Multi Finance meraih dana senilai Rp177,3 miliar melalui rights issue I.
  • 14:34 WIB. Kemendag - Kemendag mempertimbangkan pencabutan izin Indo Beras Unggul karena diduga melakukan penipuan isi beras.
  • 13:52 WIB. Piala Emas - Kosta Rika akan menghadapi Amerika Serikat dalam semifinal Piala Emas pada 23 Juli mendatang.
  • 13:49 WIB. London - Chelsea akan segera merampungkan transfer Alvaro Morata dengan nilai transfer mencapai US$80 juta.
  • 13:48 WIB. Monaco - AS Monaco ancam akan menuntut klub yang melakukan pendekatan ilegal kepada Kylian Mbappe.
  • 13:01 WIB. BBRI - Bank Rakyat Indonesia mengatakan prospek kredit tambang masih positif.

Hadapi WNA Ilegal, Kemenkop Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan

Foto Berita Hadapi WNA Ilegal, Kemenkop Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) siap menggencarkan pelatihan kewirausahaan di daerah-daerah yang marak oleh kehadiran warga negara asing (ilegal). Salah satu daerah yang menjadi sasaran Kemenkop UKM adalah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Prakoso Budi Susetyo mengakui kehadiran WNA ilegal yang membangun usaha di daerah di Indonesia mengancam eksistensi pelaku usaha tanah air. Ia menambahkan semangat berwirausaha masyarakat perlu didorong dalam menghadapi kehadiran WNA ilegal.

"Kita akui gairah berwirausaha masyarakat di Indonesia masih kurang. Khusus di Sultra, saya pasti datang. Tapi, mereka juga harus punya semangat untuk belajar dan berwirausaha karena kalau tidak maka pelatihan akan sia-sia," katanya di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Prakoso menjelaskan bahwa pada tahun 2017 pihaknya akan fokus meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan Kemenkop UKM juga akan mengakomodir pelatihan di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca-bencana.

"Pendampingan bagi peserta diklat KUMKM berjumlah 1.500 orang tersebar di 34 provinsi," imbuhnya.

Ia mengatakan Kemenkop UKM akan menjajaki kerja sama dengan BUMN/BUMS besar di Indonesia dalam melakukan pelatihan kewirausahaan. Disampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan korespondensi dengan beberapa perusahaan seperti BRI, Bank Mandiri, dan BCA.

"Saya ingin mengajak BUMN/BUMS sama-sama meluncurkan program kewirausahaan. Kita tidak minta uang kepada mereka, kita cuma ingin bareng-bareng menggelar kegiatan kewirausahaan. Kami punya anggaran dan kalau mereka kurang maka kami bisa tambahi. Jadi, kalau kami bisa latih 10 orang dan 10 perusahaan masing-masing bisa latih 10 orang maka akan ada 100 lebih wirausahawan," tegasnya.

Disampaikan, sinergi antara pemerintah dan korporasi dalam menggelar pelatihan kewirausahaan sangat penting untuk mencetak wirausahawan unggul.

"Kita cuma ingin sama-sama, cuma ingin melakukan sinergi," tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan memastikan pihaknya serius menghadapi permasalahan TKA ilegal yang ada di Sultra.

"Besok (Rabu) kami akan lakukan FGD dengan isu utama adalah TKA yang selama ini dinilai menyalahi aturan atau tidak. Kemudian akan didiskusikan bersama kepala daerah di Sultra dan Sulteng," kata Suryawirawan.

Ia mengaku bahwa dari sejak awal mengikuti proyek smelter yang ada di Indonesia ternyata ada tiga kekurangan daerah atau lokal dibanding dengan tenaga kerja asing.  Ia juga mengingatkan bahwa TKA tersebut tidak menjadi buruh kasar, tetapi bekerja sesuai keahliannya seperti pemasangan tungku pemurnian yang hanya bisa dilakukan oleh mereka.

"Kita tidak memiliki teknologinya, industri pendukung, dan sumber daya manusia untuk membangun smelter tersebut. Karena itu, jangan salah artikan keberadaan TKA karena mereka tidak selamanya tinggal di sini. Hanya berada ketika ada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, setelah itu pulang ke negaranya dan akan digantikan dengan orang lain dengan kapasitas keahlian berbeda," pungkasnya.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Prakoso Budi Susetyo, Tenaga Kerja Asing Ilegal

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5825.208 18.518 558
2 Agriculture 1788.737 13.505 18
3 Mining 1476.890 7.291 44
4 Basic Industry and Chemicals 622.547 -0.749 67
5 Miscellanous Industry 1448.236 10.992 41
6 Consumer Goods 2518.016 15.644 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.901 2.296 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1187.750 3.619 60
9 Finance 956.887 1.979 89
10 Trade & Service 916.105 -1.985 129
No Code Prev Close Change %
1 MABA 975 1,215 240 24.62
2 PALM 352 420 68 19.32
3 SIMA 580 690 110 18.97
4 TBMS 1,070 1,250 180 16.82
5 SQMI 510 585 75 14.71
6 BINA 1,100 1,250 150 13.64
7 AGRS 334 378 44 13.17
8 WICO 386 436 50 12.95
9 ARII 545 615 70 12.84
10 BBHI 222 250 28 12.61
No Code Prev Close Change %
1 HOME 298 224 -74 -24.83
2 IBST 2,600 2,000 -600 -23.08
3 MFMI 900 770 -130 -14.44
4 CNTX 700 600 -100 -14.29
5 MLPT 795 695 -100 -12.58
6 MREI 3,500 3,130 -370 -10.57
7 OKAS 83 75 -8 -9.64
8 SAFE 388 352 -36 -9.28
9 BMSR 130 119 -11 -8.46
10 GPRA 166 154 -12 -7.23
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 356 4 1.14
2 ADHI 1,955 2,180 225 11.51
3 INDY 885 945 60 6.78
4 WSBP 440 430 -10 -2.27
5 LEAD 65 64 -1 -1.54
6 PBRX 535 540 5 0.93
7 TLKM 4,600 4,630 30 0.65
8 ADRO 1,765 1,820 55 3.12
9 WIKA 1,975 2,010 35 1.77
10 BUMI 350 344 -6 -1.71