Portal Berita Ekonomi Sabtu, 27 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:36 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures ended Friday (26/5)'s session at $49.80, up 1.8 percent.
  • 08:35 WIB. London - Brent futures were up 68 cents, or 1.3 percent, at $52.14 a barrel at 2:38 p.m. ET (1838 GMT) on Friday (26/5).
  • 08:34 WIB. New York - The Nasdaq rose 4.94 points (0.08 per cent) to close at 6,210.19 on Friday (26/5).
  • 08:33 WIB. New York - The broad S&P 500 gained 0.75 points (0.03 per cent) to end the week at and 2,415.82 on Friday (26/5).
  • 08:32 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average fell 2.67 points (0.01 per cent) to 21,080.28 on Friday (26/5).
  • 02:19 WIB. Perang Tarif- Menkominfo Rudiantara meminta operator berkompetisi secara rasional di bulan Puasa yang biasa ramai dengan perang tarif.
  • 02:07 WIB. OTT- KPK menggelar OTT terhadap dua orang auditor BPK dan pihak lain dari Kemendes terkait status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  
  • 02:04 WIB. Bom Kampung Melayu- Densus 88 Antiterror menggeledah tiga tempat berbeda yang didiami tiga terduga pelaku teror yang ditangkap di Bandung.
  • 02:03 WIB. Bom Jakarta- Polresta Bekasi Kota mempersenjatai anggotanya yang bertugas di lapangan dengan senjata api pascaledakan bom Kampung Melayu.
  • 02:01 WIB. ISIS- Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memperketat pengawasan untuk mengantisipasi masuknya kelompok ISIS dari Filipina.
  • 02:00 WIB. Ramadhan Berkah- Pesan Ramadhan dari Ketua PBNU Said Agil Sirodj "stop caci maki".
  • 01:59 WIB. Novanto e-KTP- Dwina Michaella yang merupakan anak Setya Novanto tak penuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus e-KTP.
  • 01:58 WIB. Bom Jakarta- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu menggunakan bom panci presto.
  • 01:56 WIB. Bom Jakarta- Menkopolhukam Wiranto mengatakan aksi teror bom bunuh diri di Kampung Melayu dan bom di Manchester memiliki persamaan.
  • 01:53 WIB. Infrastruktur- Sulawesi Utara bakal menggarap enam proyek infrastruktur baru yang dinilai mampu menopang laju perekonomian.

Sah, PP Minerba Sudah Ditandatangani, Kata Luhut

Foto Berita Sah, PP Minerba Sudah Ditandatangani, Kata Luhut
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penyesuaian aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara sudah ditandatangani pemerintah.

PP tersebut merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Minerba yang juga mengatur mengenai izin ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang. "Ya, tadi sudah kita paraf," katanya saat ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Meski tidak menyebutkan rincian isi aturan tersebut, Luhut mengatakan Menteri ESDM Ignasius Jonan nanti yang akan mengumumkannya. "Tunggu saja. Intinya harus bangun smelter. Tunggu saja pengumumannya," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memberikan relaksasi ekspor olahan mineral (konsentrat) kepada perusahaan tambang guna mendorong hilirisasi sektor minerba.

Relaksasi diberikan lantaran banyak perusahaan tambang kesulitan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa mulai 11 Januari 2014, semua mineral yang diekspor sudah harus dimurnikan.

Namun, pemerintah memberikan relaksasi ekspor konsentrat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 hingga 11 Januari 2017. Harapannya, selama relaksasi para perusahaan tambang dapat memenuhi kewajiban membangun smelter.

Sayangnya hingga kini proses pembangunan smelter masih lambat sehingga perlu ada aturan yang bisa memayungi agar perusahaan tambang bisa tetap beroperasi tapi tidak melanggar aturan dalam UU Minerba.

Beroperasinya perusahaan tambang memang berarti ekspor konsentrat masih bisa dilakukan lantaran belum bisa diserap sepenuhnya untuk hilirisasi di dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah akan mempertegas beberapa kebijakan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri ESDM terkait hilirisasi mineral kedepan.

Kebijakan tersebut, antara lain, pertama, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK). Kemudian, adanya kewajiban divestasi. Selanjutnya yang ketiga adalah perpanjangan waktu ekspor dengan kewajiban membangun smelter. Keempat adalah luas wilayah usaha.

Kelima terkait dengan kewajiban penyerapan bijih kadar rendah di dalam negeri. Hal terakhir adalah terkait dengan sanksi.

"Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/1) malam. (Ant)

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), minerba

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01