Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Obligasi - Reliance Capital Management optimistis rating surat utang WOM Finance tidak akan turun setelah akuisisi rampung.
  • Gambia - Gambia melakukan pelantikan presiden baru, Adama Barrow, di Senegal.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. mengincar nasabah super kaya  di bisnis kartu kreditnya tahun ini.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. meluncurkan OCBC NISP Voyage, kartu kredit yang terbuat dari logam.

KKP Terus Dorong Perbaikan Sistem "Dwelling Time"

Foto Berita KKP Terus Dorong Perbaikan Sistem
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP terus mendorong perbaikan sistem "dwelling time" atau waktu bongkar muat yang terdapat di berbagai pelabuhan di Tanah Air.

"Kami selalu bersama-sama bea cukai dan imigrasi. Dari hasil perbaikan sistem, jumlah waktu 'dwelling system' yang disumbangkan dari proses di BKPIM sangat sedikit," kata Kepala BKIPM Rina di kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/1/2017). 

Dia mengungkapkan bahwa waktu tunggu layanan terkait "dwelling time" secara nasional adalah 3,7 hari, dan BKIPM berkontribusi dari jumlah tersebut sebanyak 0,03 hari.

Begitu pula dengan data di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia, seperti di Pelabuhan Belawan (Sumatra Utara) waktu "dwelling time" adalah 3,9 hari di mana kontribusi BKIPM mengambil 8 menit 42 detik, dan di Pelabuhan Tanjung Priok "dwelling time"-nya 2,07 hari di mana kontribusi BKIPM 37 menit 8 detik.

Sedangkan di pelabuhan lainnya misalnya di Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) "dwelling time"-nya 3,4 hari di BKIPM 26 menit 2 detik, serta Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah) "dwelling time"-nya 5,19 hari di mana kontribusi BKIPM mengambil waktu 76 menit 34 detik.

Dalam bidang Pelayanan Publik, BKIPM berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan menerapkan ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk pelayanan publik dan ISO 17025 yang merupakan standar internasional laboratorium penguji di 47 UPT-nya.

Selain itu juga akan diterapkan pula ISO 17020, standar internasional pada lembaga inspeksi di 23 UPT dan implementasi e-payment dengan penggunaan electronic data capture (EDC) di 47 UPT yang ada di bawah wewenang BKIPM .

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 yang akan mengatur mengenai logistik termasuk di dalamnya upaya menurunkan "dwelling time" menjadi hanya dua hari.

"Sebulan ini kita juga akan siapkan dan terbitkan Paket Kebijakan Ekonomi yang ke-15, yaitu mengenai logistik bersama-sama dengan INSW atau Indonesia National Single Window," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).

Darmin menyebutkan national single window merupakan bagian dari persoalan logistik dan sebagian dari hal tersebut adalah menyangkut "dwelling time".

"Dwelling time itu bagian administrasi dan prosedurnya ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, sementara bagian infrastrukturnya di bawah koordinasi Kemenko Kemaritman.

"Kita akan bekerja sama untuk segera menurunkan lagi dwelling time yang sekarang ini kira-kira 2,9 hari ke arah yang diharapkan Presiden yaitu dua hari," kata Menko Perekonomian. (Ant)

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pelabuhan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5298.948 4.164 539
2 Agriculture 1918.809 -0.646 21
3 Mining 1397.304 -5.931 43
4 Basic Industry and Chemicals 537.652 1.169 66
5 Miscellanous Industry 1351.421 3.608 42
6 Consumer Goods 2345.216 -7.413 39
7 Cons., Property & Real Estate 523.147 1.423 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.979 1.438 56
9 Finance 806.126 -0.007 89
10 Trade & Service 854.274 7.991 122
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 50 67 17 34.00
2 WICO 50 67 17 34.00
3 WAPO 53 67 14 26.42
4 UNIC 2,190 2,720 530 24.20
5 POLY 61 75 14 22.95
6 ARII 366 430 64 17.49
7 PGLI 55 61 6 10.91
8 GZCO 103 113 10 9.71
9 LPIN 5,500 6,000 500 9.09
10 ASRI 380 412 32 8.42
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,850 3,640 -1,210 -24.95
2 MGNA 139 121 -18 -12.95
3 BCIP 210 183 -27 -12.86
4 OASA 454 410 -44 -9.69
5 YULE 77 71 -6 -7.79
6 BINA 466 430 -36 -7.73
7 MITI 68 63 -5 -7.35
8 MCOR 210 198 -12 -5.71
9 JKON 620 590 -30 -4.84
10 MASA 268 256 -12 -4.48
No Code Prev Close Change %
1 GZCO 103 113 10 9.71
2 ISSP 232 232 0 0.00
3 BIPI 136 141 5 3.68
4 BWPT 320 312 -8 -2.50
5 BUMI 426 420 -6 -1.41
6 SRIL 256 252 -4 -1.56
7 ASRI 380 412 32 8.42
8 BABP 76 79 3 3.95
9 PBRX 432 440 8 1.85
10 LMAS 50 67 17 34.00