Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:40 WIB. Gedung DPR - DPR minta Kementerian PUPR analisis kemiringan gedung Nusantara I.
  • 15:39 WIB. HET Beras - Mulai 1 September pemerintah berlakukan HET tertinggi beras.
  • 15:39 WIB. Spanyol - City Football Grup mengakuisisi saham klub La Liga Girona sebanyak 44,3 persen.
  • 15:38 WIB. OTT - Menhub sebut OTT anak buahnya sebagai bukti perlawanan terhadap korupsi.
  • 15:37 WIB. OTT - Menhub sampaikan permohonan maaf secara pribadi.
  • 15:37 WIB. Freeport - DPR minta pemerintah segera putuskan divestasi saham Freeport.
  • 15:36 WIB. Freeport - DPD temu PT Freeport terkait pemecatan karyawan.
  • 15:36 WIB. Travel Fair - AirAsia siapkan 400 ribu kursi pada ajang travel fair 2017.
  • 15:35 WIB. Nontunai - Jasa Marga akan kasih diskon 10 % untuk pengguna e-toll.
  • 15:34 WIB. Kelangkaan Garam - Harga garam di pasar Kalibata capai Rp70.000/karung.
  • 15:33 WIB. Pariwisata - Menpar prediksi agent travel akan bernasib sama dengan wartel.
  • 14:02 WIB. Paris - AS Monaco dikabarkan setuju melepas bintangnya Kylian Mbappe ke PSG dengan banderol US$138 juta.

Gerindra Nilai BSBI Mandul

Foto Berita Gerindra Nilai BSBI Mandul
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai saat ini kewenangan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) terbatas. Akibatnya, institusi tersebut tidak optimal dalam bekerja mengawasi kebijakan Bank Indonesia (BI). UU No.6/2009 tentang BI yang mengatur BSBI cenderung tak jelas. Padahal, lembaga ini penting untuk membantu DPR RI dalam mengontrol BI. "Kewenangan yang dimiliki BSBI sangat terbatas, bahkan cenderung tidak jelas alias kabur," kata Heri di Gedung DPR, Rabu (11/1/2017).

Dia menambahkan pasal 58A Ayat (1) UU tentang BI disebutkan "untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI dibentuk badan supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI”. Politikus Partai Gerindra ini pun mengkritisi kata "bidang tertentu" dalam pasal tersebut. "Inilah sumber ketidakjelasan kewenangan BSBI dalam mengawasi BI." Tambahnya.

Menurutnya kerja BSBI hanya menyentuh hal-hal di permukaan saja dan tidak menyentuh akan persoalan terkait pengawasan kepada BI. "Substansinya nol. Padahal, semangat dibentuknya BSBI, kan, untuk membantu DPR dalam melakukan pengawasan atas kebijakan BI yang harus independen dan minim kepentingan," pungkasnya.

Selain itu, kata Heri selama ini mekanisme rekrutmen dan penjaringan anggota BSBI belum spesifik dan detil. Anggota BSBI pun dinilai tidak jelas atas rekomendasi siapa, oleh panitia seleksi yang mana, dan atas dasar kriteria apa. Semua mekanismenya tidak transparan. "Dengan model yang tidak jelas begitu, maka BSBI tidak ubahnya sebuah kotak untuk bagi-bagi kekuasaan saja," imbuhnya.

Untuk itu, Heri mengusulkan agar ada amandemen atas UU BI tersebut, khususnya menyangkut kedudukan BSBI. Dalam amandemen nanti perlu diperjelas penguatan kewenangan BSBI, skema penganggaran operasional BSBI yang terpisah dari anggaran BI, mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka, dan kedudukan BSBI yang tidak harus di Jakarta. Namun, perlu pula dipikirkan eksistesinya di daerah-daerah. Sebab, tutur Heri, BI juga ada di daerah-daerah.

Tag: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Perbankan

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,578.84 3,542.82
British Pound GBP 1.00 17,160.09 16,987.43
China Yuan CNY 1.00 2,017.44 1,997.29
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,421.00 13,287.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,601.25 10,487.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.32 1,698.08
Dolar Singapura SGD 1.00 9,862.58 9,762.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,838.12 15,674.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,137.95 3,104.44
Yen Jepang JPY 100.00 12,294.80 12,170.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5914.024 33.727 559
2 Agriculture 1749.119 -1.495 18
3 Mining 1548.199 28.971 44
4 Basic Industry and Chemicals 608.159 -3.067 67
5 Miscellanous Industry 1350.370 5.613 41
6 Consumer Goods 2496.745 27.019 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.032 -0.290 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1252.484 7.329 60
9 Finance 993.787 5.533 89
10 Trade & Service 921.814 2.030 130
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 110 148 38 34.55
2 OKAS 102 137 35 34.31
3 PGLI 90 110 20 22.22
4 BMAS 360 438 78 21.67
5 PEGE 240 280 40 16.67
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 LEAD 61 71 10 16.39
8 MFMI 700 800 100 14.29
9 GOLD 570 650 80 14.04
10 MREI 3,120 3,500 380 12.18
No Code Prev Close Change %
1 TALF 334 274 -60 -17.96
2 IKBI 426 364 -62 -14.55
3 GMTD 7,900 7,000 -900 -11.39
4 PSDN 230 206 -24 -10.43
5 SDPC 118 110 -8 -6.78
6 BRAM 9,100 8,525 -575 -6.32
7 CARS 1,475 1,385 -90 -6.10
8 ARTA 284 268 -16 -5.63
9 BTEK 167 159 -8 -4.79
10 BVIC 238 228 -10 -4.20
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 61 71 10 16.39
2 TRAM 110 148 38 34.55
3 IKBI 426 364 -62 -14.55
4 MBSS 380 398 18 4.74
5 DGIK 58 63 5 8.62
6 INDY 1,030 1,200 170 16.50
7 BUMI 268 284 16 5.97
8 MAMI 84 86 2 2.38
9 PBRX 440 444 4 0.91
10 ADRO 1,860 1,955 95 5.11