Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • New York - The blue-chip Dow Jones Industrial Average had fallen 22.05 points (0.11 per cent) to 19,804.72 on Wednesday (18/1).
  • New York - The broader S&P 500 gained 4.00 points (0.18 per cent) to 2,271.89 on Wednesday (18/1).
  • New York - The tech-heavy Nasdaq rose 16.93 points (0.31 per cent) to 5,555.65 on Wednesday (18/1).
  • New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude oil futures settled down $1.40, or 2.7 percent, at $51.08 per barrel on Wednesday (18/1).
  • London - Bent crude futures, the international benchmark for oil prices, were down $1.51, or 2.7 percent, at $53.96 a barrel at 2:34 p.m. ET (1734 GMT) on Wednesday (18/1).
  • Coppa Italia (19/1) - Lazio 4 - 2 Genoa
  • FA CUP (19/1) - Plymouth Argyle 0 - 1 Liverpool
  • Bansos - Polisi panggil Sylviana Murni terkait dugaan korupsi Dana Bansos
  • Swiss - Presiden China, Xi Jinping meminta Nuklir dihentikan saat berbicara dalam Forum International PBB
  • Piala Afrika (19/1) - Kamerun 2 - Guinea Bissau
  • DEWA - PT Darma Henwa Tbk. menargetkan produksi batu bara 3 juta ton per tahun setelah perusahaan mengantongi perjanjian jasa pertambangan.
  • Finansial - Perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam langsung atau peer-to-peer lending Modalku memperluas jaringan ke Bandung.

Gerindra Nilai BSBI Mandul

Foto Berita Gerindra Nilai BSBI Mandul
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai saat ini kewenangan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) terbatas. Akibatnya, institusi tersebut tidak optimal dalam bekerja mengawasi kebijakan Bank Indonesia (BI). UU No.6/2009 tentang BI yang mengatur BSBI cenderung tak jelas. Padahal, lembaga ini penting untuk membantu DPR RI dalam mengontrol BI. "Kewenangan yang dimiliki BSBI sangat terbatas, bahkan cenderung tidak jelas alias kabur," kata Heri di Gedung DPR, Rabu (11/1/2017).

Dia menambahkan pasal 58A Ayat (1) UU tentang BI disebutkan "untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI dibentuk badan supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI”. Politikus Partai Gerindra ini pun mengkritisi kata "bidang tertentu" dalam pasal tersebut. "Inilah sumber ketidakjelasan kewenangan BSBI dalam mengawasi BI." Tambahnya.

Menurutnya kerja BSBI hanya menyentuh hal-hal di permukaan saja dan tidak menyentuh akan persoalan terkait pengawasan kepada BI. "Substansinya nol. Padahal, semangat dibentuknya BSBI, kan, untuk membantu DPR dalam melakukan pengawasan atas kebijakan BI yang harus independen dan minim kepentingan," pungkasnya.

Selain itu, kata Heri selama ini mekanisme rekrutmen dan penjaringan anggota BSBI belum spesifik dan detil. Anggota BSBI pun dinilai tidak jelas atas rekomendasi siapa, oleh panitia seleksi yang mana, dan atas dasar kriteria apa. Semua mekanismenya tidak transparan. "Dengan model yang tidak jelas begitu, maka BSBI tidak ubahnya sebuah kotak untuk bagi-bagi kekuasaan saja," imbuhnya.

Untuk itu, Heri mengusulkan agar ada amandemen atas UU BI tersebut, khususnya menyangkut kedudukan BSBI. Dalam amandemen nanti perlu diperjelas penguatan kewenangan BSBI, skema penganggaran operasional BSBI yang terpisah dari anggaran BI, mekanisme rekrutmen yang lebih terbuka, dan kedudukan BSBI yang tidak harus di Jakarta. Namun, perlu pula dipikirkan eksistesinya di daerah-daerah. Sebab, tutur Heri, BI juga ada di daerah-daerah.

Tag: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Perbankan

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5294.784 27.846 541
2 Agriculture 1919.455 33.515 21
3 Mining 1403.235 7.104 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.483 2.143 66
5 Miscellanous Industry 1347.813 12.896 42
6 Consumer Goods 2352.629 17.077 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.724 3.122 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.541 2.528 56
9 Finance 806.133 4.369 89
10 Trade & Service 846.283 -0.890 122
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 68 85 17 25.00
2 UNIC 1,755 2,190 435 24.79
3 OASA 364 454 90 24.73
4 GZCO 83 103 20 24.10
5 MTSM 374 456 82 21.93
6 SKLT 695 795 100 14.39
7 ADMG 138 155 17 12.32
8 BWPT 286 320 34 11.89
9 SRIL 230 256 26 11.30
10 IKBI 316 350 34 10.76
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 3,200 2,400 -800 -25.00
2 ARII 486 366 -120 -24.69
3 HOTL 180 145 -35 -19.44
4 VINS 84 75 -9 -10.71
5 CNTX 865 800 -65 -7.51
6 PICO 216 200 -16 -7.41
7 PGLI 59 55 -4 -6.78
8 SMDM 95 89 -6 -6.32
9 SAFE 80 75 -5 -6.25
10 RMBA 450 422 -28 -6.22
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 230 256 26 11.30
2 BIPI 137 136 -1 -0.73
3 BWPT 286 320 34 11.89
4 DGIK 68 85 17 25.00
5 GZCO 83 103 20 24.10
6 BUMI 420 426 6 1.43
7 BABP 73 76 3 4.11
8 DYAN 64 65 1 1.56
9 SMDM 95 89 -6 -6.32
10 MCOR 193 210 17 8.81