Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:44 WIB. Gadget - Asus bakal gelar peluncuran Zenfone 4 Max Pro pada 7 September mendatang.
  • 22:39 WIB. Gadget - Nokia 8 sudah tersedia secara pre-order untuk beberapa negara di Eropa.
  • 22:38 WIB. Gadget - Xiaomi meluncurkan smartphone baru bernama Coolpad Cool M7 di Tiongkok.
  • 22:28 WIB. Google - Google: Google Home dapat mempermudah pengguna yang kesulitan mencari nomor kontak.
  • 22:26 WIB. Google - Google resmi menghadirkan fitur menelepon yang dapat diakses lewat perangkat Google Home.
  • 22:22 WIB. Uber - CEO Uber: Tuntutan hukum oleh Benchmark Capital merupakan serangan pribadi dan publik yang tidak berdasar.
  • 22:19 WIB. Apps - Google Search versi ringan (Lite) mampu menghemat konsumsi data, baik dari sisi kuota internet maupun penyimpanan di perangkat.
  • 22:18 WIB. Apps - Google tengah melakukan uji coba aplikasi Google Search versi ringan (Lite).
  • 21:36 WIB. EPL (19/8) - Southampton 1 - 0 West Ham
  • 20:39 WIB. Lawan Terorisme - MUI Lebak sebut Ponpes mampu tangkal radikalisme.
  • 20:38 WIB. Garam - Harga garam di Jember kembali naik.
  • 20:36 WIB. Sepak Bola - Ketua PSSI yakin timnas bisa menang di SEA Games.
  • 20:35 WIB. Dana Desa - Mendes sebut banyak daerah yang rawan selewengkan dana desa.
  • 20:35 WIB. Jabar - Aher genjot pembangunan Jabar di akhir jabatannya.
  • 20:20 WIB. EPL (19/8) - Swansea 0 - 4 Manchester United 

Darmin Sebut Butuh Solusi Agar Dana Repatriasi Masuk

Foto Berita Darmin Sebut Butuh Solusi Agar Dana Repatriasi Masuk
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini dibutuhkan solusi agar dana repatriasi hasil program amnesti pajak benar-benar masuk ke Indonesia dan bermanfaat bagi pembangunan. "Kita sudah bikin aturannya, sudah sosialisasi, kampanye juga malah. Tapi ini tergantung pada pengusahanya, kalau mereka ada yang tidak melaksanakan, nanti kita cari jalannya," kata Darmin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Darmin mengakui dana repatriasi yang kembali ke Indonesia belum begitu memuaskan, padahal rencana awal program amnesti pajak adalah untuk memulangkan modal pemilik aset maupun harta di luar negeri, hingga kurang lebih Rp1.000 triliun.

Namun, kata Darmin, pemerintah tidak akan memaksa kepada pemilik modal untuk memulangkan dana tersebut, karena yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan imbauan dan memperbaiki basis data terkait kepemilikan aset maupun harta Wajib Pajak. "Kita tidak akan menindak. Kita akan membangun data base, untuk mengetahui (harta maupun aset). Saat ini, kita sedang mengkoordinasikan berbagai data yang ada di pemerintah, bukan hanya yang ada di pajak," ungkapnya.

Hingga berakhirnya periode dua amnesti pajak pada 31 Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dana repatriasi baru mencapai Rp141 triliun, padahal deklarasi harta maupun aset berdasarkan penerimaan SPH telah mencapai Rp4.296 triliun.

Salah satu kemungkinan alasan dana repatriasi yang masih kecil tersebut adalah karena adanya peserta amnesti pajak yang tidak memenuhi komitmen awal untuk memulangkan modal. Untuk itu, DJP akan meneliti kembali laporan realisasi repatriasi pada periode satu dan dua.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan repatriasi modal dari luar negeri bukan merupakan opsi utama bagi para pemilik dana peserta program amnesti pajak, karena kurang ekonomis dari segi biaya. "Kalau mereka menganggap bahwa proses untuk memindahkan harta ke dalam negeri, ongkosnya ternyata lebih besar, maka harta itu akan menetap di luar negeri," kata Sri Mulyani.

Ia juga mengakui dalam UU Pengampunan Pajak, repatriasi bukan merupakan kewajiban utama, karena Wajib Pajak juga diberikan opsi deklarasi harta luar negeri dengan tarif yang tidak berbeda jauh dengan tarif repatriasi.

Sehingga, menurut dia, tidak mengherankan apabila peserta amnesti pajak lebih memilih opsi deklarasi harta luar negeri, karena tarif yang lebih memadai dan prosesnya lebih bersahabat dibandingkan pilihan repatriasi modal. "Desain awal UU itu memberikan opsi dan perbedaan tarif yang tidak signifikan. Jadi itu memberikan pilihan bagi pemilik dana atau harta untuk menentukan," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, DJP memastikan tarif repatriasi maupun deklarasi dalam negeri untuk periode tiga amnesti pajak yang berjalan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2017 sebesar lima persen dan untuk tarif deklarasi luar negeri sebesar 10 persen. (Ant)

Tag: Pajak, Tax Amnesty, Darmin Nasution

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,582.57 3,546.65
British Pound GBP 1.00 17,306.97 17,133.02
China Yuan CNY 1.00 2,012.92 1,992.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,435.00 13,301.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.93 10,499.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.22 1,699.98
Dolar Singapura SGD 1.00 9,842.49 9,740.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,764.63 15,602.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.06 3,094.70
Yen Jepang JPY 100.00 12,279.50 12,153.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5893.841 1.892 559
2 Agriculture 1744.418 -4.747 18
3 Mining 1511.362 10.536 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.257 -6.211 67
5 Miscellanous Industry 1346.700 2.582 41
6 Consumer Goods 2518.118 23.928 45
7 Cons., Property & Real Estate 508.533 -2.509 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.969 -0.009 60
9 Finance 981.748 -4.628 89
10 Trade & Service 924.803 1.544 130
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 91 116 25 27.47
2 TGRA 400 500 100 25.00
3 FISH 2,400 3,000 600 25.00
4 WAPO 81 101 20 24.69
5 ALKA 244 304 60 24.59
6 CMPP 244 304 60 24.59
7 MLPT 446 555 109 24.44
8 PUDP 515 640 125 24.27
9 LION 820 975 155 18.90
10 PTRO 990 1,125 135 13.64
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 13,850 11,100 -2,750 -19.86
2 BPFI 500 450 -50 -10.00
3 WINS 264 242 -22 -8.33
4 KBLV 980 900 -80 -8.16
5 BBHI 183 170 -13 -7.10
6 DGIK 74 69 -5 -6.76
7 PYFA 206 194 -12 -5.83
8 TGKA 2,500 2,370 -130 -5.20
9 TPIA 24,575 23,300 -1,275 -5.19
10 MAMI 78 74 -4 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 344 -4 -1.15
2 VRNA 98 95 -3 -3.06
3 MPPA 690 750 60 8.70
4 MLPL 214 218 4 1.87
5 GGRM 70,950 74,000 3,050 4.30
6 BBCA 18,900 18,700 -200 -1.06
7 PGAS 2,120 2,160 40 1.89
8 TLKM 4,770 4,780 10 0.21
9 HMSP 3,690 3,740 50 1.36
10 ASII 7,850 7,900 50 0.64