Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • KPK - KemenPAN RB akan berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah jual beli jabatan di daerah
  • F35 - Departemen Pertahanan AS menyepakati kontrak senilai US$ 9 Miliar dengan Lockheed Martin Corp untuk pemelian pesawat F35.
  • Australia Open - Wozniacki lolos ke babak ketiga Australia Open usai mengalahkan Vekic dengan skor 6-1, 6-3.

Darmin Sebut Butuh Solusi Agar Dana Repatriasi Masuk

Foto Berita Darmin Sebut Butuh Solusi Agar Dana Repatriasi Masuk
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini dibutuhkan solusi agar dana repatriasi hasil program amnesti pajak benar-benar masuk ke Indonesia dan bermanfaat bagi pembangunan. "Kita sudah bikin aturannya, sudah sosialisasi, kampanye juga malah. Tapi ini tergantung pada pengusahanya, kalau mereka ada yang tidak melaksanakan, nanti kita cari jalannya," kata Darmin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Darmin mengakui dana repatriasi yang kembali ke Indonesia belum begitu memuaskan, padahal rencana awal program amnesti pajak adalah untuk memulangkan modal pemilik aset maupun harta di luar negeri, hingga kurang lebih Rp1.000 triliun.

Namun, kata Darmin, pemerintah tidak akan memaksa kepada pemilik modal untuk memulangkan dana tersebut, karena yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan imbauan dan memperbaiki basis data terkait kepemilikan aset maupun harta Wajib Pajak. "Kita tidak akan menindak. Kita akan membangun data base, untuk mengetahui (harta maupun aset). Saat ini, kita sedang mengkoordinasikan berbagai data yang ada di pemerintah, bukan hanya yang ada di pajak," ungkapnya.

Hingga berakhirnya periode dua amnesti pajak pada 31 Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dana repatriasi baru mencapai Rp141 triliun, padahal deklarasi harta maupun aset berdasarkan penerimaan SPH telah mencapai Rp4.296 triliun.

Salah satu kemungkinan alasan dana repatriasi yang masih kecil tersebut adalah karena adanya peserta amnesti pajak yang tidak memenuhi komitmen awal untuk memulangkan modal. Untuk itu, DJP akan meneliti kembali laporan realisasi repatriasi pada periode satu dan dua.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan repatriasi modal dari luar negeri bukan merupakan opsi utama bagi para pemilik dana peserta program amnesti pajak, karena kurang ekonomis dari segi biaya. "Kalau mereka menganggap bahwa proses untuk memindahkan harta ke dalam negeri, ongkosnya ternyata lebih besar, maka harta itu akan menetap di luar negeri," kata Sri Mulyani.

Ia juga mengakui dalam UU Pengampunan Pajak, repatriasi bukan merupakan kewajiban utama, karena Wajib Pajak juga diberikan opsi deklarasi harta luar negeri dengan tarif yang tidak berbeda jauh dengan tarif repatriasi.

Sehingga, menurut dia, tidak mengherankan apabila peserta amnesti pajak lebih memilih opsi deklarasi harta luar negeri, karena tarif yang lebih memadai dan prosesnya lebih bersahabat dibandingkan pilihan repatriasi modal. "Desain awal UU itu memberikan opsi dan perbedaan tarif yang tidak signifikan. Jadi itu memberikan pilihan bagi pemilik dana atau harta untuk menentukan," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, DJP memastikan tarif repatriasi maupun deklarasi dalam negeri untuk periode tiga amnesti pajak yang berjalan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2017 sebesar lima persen dan untuk tarif deklarasi luar negeri sebesar 10 persen. (Ant)

Tag: Pajak, Tax Amnesty, Darmin Nasution

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5294.784 27.846 541
2 Agriculture 1919.455 33.515 21
3 Mining 1403.235 7.104 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.483 2.143 66
5 Miscellanous Industry 1347.813 12.896 42
6 Consumer Goods 2352.629 17.077 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.724 3.122 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.541 2.528 56
9 Finance 806.133 4.369 89
10 Trade & Service 846.283 -0.890 122
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 68 85 17 25.00
2 UNIC 1,755 2,190 435 24.79
3 OASA 364 454 90 24.73
4 GZCO 83 103 20 24.10
5 MTSM 374 456 82 21.93
6 SKLT 695 795 100 14.39
7 ADMG 138 155 17 12.32
8 BWPT 286 320 34 11.89
9 SRIL 230 256 26 11.30
10 IKBI 316 350 34 10.76
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 3,200 2,400 -800 -25.00
2 ARII 486 366 -120 -24.69
3 HOTL 180 145 -35 -19.44
4 VINS 84 75 -9 -10.71
5 CNTX 865 800 -65 -7.51
6 PICO 216 200 -16 -7.41
7 PGLI 59 55 -4 -6.78
8 SMDM 95 89 -6 -6.32
9 SAFE 80 75 -5 -6.25
10 RMBA 450 422 -28 -6.22
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 230 256 26 11.30
2 BIPI 137 136 -1 -0.73
3 BWPT 286 320 34 11.89
4 DGIK 68 85 17 25.00
5 GZCO 83 103 20 24.10
6 BUMI 420 426 6 1.43
7 BABP 73 76 3 4.11
8 DYAN 64 65 1 1.56
9 SMDM 95 89 -6 -6.32
10 MCOR 193 210 17 8.81