Portal Berita Ekonomi Senin, 24 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 07:46 WIB. Bengkulu - Kemkumham Bengkulu lakukan tes narkoba pada 185 sipir.
  • 07:38 WIB. Purwakarta - Bupati Dedi mulyadi ancam Camat dan Kades jika tidak salurkan bantuan terhadap orang tidak mampu.
  • 07:26 WIB. Sukabumi - Gempa 5,4 sr guncang Tasikmalaya Senin pagi.
  • 07:24 WIB. Sukabumi - Tingkat hunian kamar hotel di Sukabumi mencapai 98% selama libur panjang akhir pekan.
  • 07:23 WIB. Prancis - Kandidat Presiden Prancis sayap kanan Marine Le Pen berhasil lolos dalam putaran kedua pascaperhitungan hasil cepat.
  • 06:56 WIB. Kemenkumham - Kemenkumham melakukan tes narkoba terhadap 185 sipir di Bengkulu.
  • 06:56 WIB. PMI - PMI bekerja sama dengan BNN melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi kalangan pelajar SMA di Lhokseumawe.
  • 06:45 WIB. Sultra - Gubernur Nur Alam mengatakan komitmen menjadikan tenun sebagai produk kerajinan unggulan di Sulawesi Tenggara.
  • 06:44 WIB. Singapura - Pemerintah Singapura mengirim satu unit kapal perang ke China untuk mengikuti latihan perang bersama.
  • 03:58 WIB. La Liga Spanyol (24/4) - Real Madrid 2 - 3 Barcelona
  • 03:57 WIB. Serie A Italia (23/4) - AC Milan 1 - 2 Empoli
  • 03:57 WIB. Serie A Italia (24/4) - Juventus 4 - 0 Genoa
  • 03:56 WIB. English Premier League (23/4) - Liverpool 1 - 2 Crystal Palace
  • 03:56 WIB. English Premier League (23/4) - Burnley 0 - 2 Manchester United
  • 03:55 WIB. FA Cup (23/4) - Arsenal 2 - 1 Manchester City

Darmin Sebut Butuh Solusi Agar Dana Repatriasi Masuk

Foto Berita Darmin Sebut Butuh Solusi Agar Dana Repatriasi Masuk
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini dibutuhkan solusi agar dana repatriasi hasil program amnesti pajak benar-benar masuk ke Indonesia dan bermanfaat bagi pembangunan. "Kita sudah bikin aturannya, sudah sosialisasi, kampanye juga malah. Tapi ini tergantung pada pengusahanya, kalau mereka ada yang tidak melaksanakan, nanti kita cari jalannya," kata Darmin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Darmin mengakui dana repatriasi yang kembali ke Indonesia belum begitu memuaskan, padahal rencana awal program amnesti pajak adalah untuk memulangkan modal pemilik aset maupun harta di luar negeri, hingga kurang lebih Rp1.000 triliun.

Namun, kata Darmin, pemerintah tidak akan memaksa kepada pemilik modal untuk memulangkan dana tersebut, karena yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan imbauan dan memperbaiki basis data terkait kepemilikan aset maupun harta Wajib Pajak. "Kita tidak akan menindak. Kita akan membangun data base, untuk mengetahui (harta maupun aset). Saat ini, kita sedang mengkoordinasikan berbagai data yang ada di pemerintah, bukan hanya yang ada di pajak," ungkapnya.

Hingga berakhirnya periode dua amnesti pajak pada 31 Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dana repatriasi baru mencapai Rp141 triliun, padahal deklarasi harta maupun aset berdasarkan penerimaan SPH telah mencapai Rp4.296 triliun.

Salah satu kemungkinan alasan dana repatriasi yang masih kecil tersebut adalah karena adanya peserta amnesti pajak yang tidak memenuhi komitmen awal untuk memulangkan modal. Untuk itu, DJP akan meneliti kembali laporan realisasi repatriasi pada periode satu dan dua.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan repatriasi modal dari luar negeri bukan merupakan opsi utama bagi para pemilik dana peserta program amnesti pajak, karena kurang ekonomis dari segi biaya. "Kalau mereka menganggap bahwa proses untuk memindahkan harta ke dalam negeri, ongkosnya ternyata lebih besar, maka harta itu akan menetap di luar negeri," kata Sri Mulyani.

Ia juga mengakui dalam UU Pengampunan Pajak, repatriasi bukan merupakan kewajiban utama, karena Wajib Pajak juga diberikan opsi deklarasi harta luar negeri dengan tarif yang tidak berbeda jauh dengan tarif repatriasi.

Sehingga, menurut dia, tidak mengherankan apabila peserta amnesti pajak lebih memilih opsi deklarasi harta luar negeri, karena tarif yang lebih memadai dan prosesnya lebih bersahabat dibandingkan pilihan repatriasi modal. "Desain awal UU itu memberikan opsi dan perbedaan tarif yang tidak signifikan. Jadi itu memberikan pilihan bagi pemilik dana atau harta untuk menentukan," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, DJP memastikan tarif repatriasi maupun deklarasi dalam negeri untuk periode tiga amnesti pajak yang berjalan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2017 sebesar lima persen dan untuk tarif deklarasi luar negeri sebesar 10 persen. (Ant)

Tag: Pajak, Tax Amnesty, Darmin Nasution

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89