Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • KPK - KemenPAN RB akan berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah jual beli jabatan di daerah
  • F35 - Departemen Pertahanan AS menyepakati kontrak senilai US$ 9 Miliar dengan Lockheed Martin Corp untuk pemelian pesawat F35.
  • Australia Open - Wozniacki lolos ke babak ketiga Australia Open usai mengalahkan Vekic dengan skor 6-1, 6-3.
  • JK - Wapres JK terima kunjungan Menlu India Vijay Kumar Singh di Kantor Wapres, Jakarta.
  • Gorontalo - Kabupaten Gorontalo dapat bantuan hibah 180 lampu LED dari Kementerian ESDM.
  • NTT - ASITA minta pemerintah tertibkan guide yang tidak berlisensi di NTT.
  • Mali - PBB kutuk serangan bom bunuh diri di satu kamp militer di Mali.
  • Gorontalo - Pemkab Gorontalo nyatakan siap dukung program prioritas dari Kemensos.

Anggota DPR Minta Jangan Bandingkan TKI dengan Tenaga Kerja Asing

Foto Berita Anggota DPR Minta Jangan Bandingkan TKI dengan Tenaga Kerja Asing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengemukakan agar jangan membandingkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia karena TKI kehadirannya diminta negara lain. "TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing," kata Dede Yusuf di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Dede juga mengingatkan agar pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, tetapi dari kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Batam.

Sebaiknya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan Sementara itu, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti penurunan tingkat remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

"Menurunnya remitansi di tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibanding tahun sebelumnya telah merugikan masyarakat miskin yang selama ini menggunakan remitansi sebagai sumber penghidupan mereka," kata Peneliti CIPS bidang migrasi dan kewirausahaan, Rofi Uddarojat.

Berdasarkan data remitansi TKI di tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebesar Rp97 triliun (sampai Oktober 2016), yang mengalami penurunan sebesar 15,65 persen dari tahun sebelumnya di bulan yang sama, yaitu sebesar Rp115 triliun. Penurunan remitansi ini dinilai disebabkan oleh menurunnya jumlah TKI yang pergi ke luar negeri sejak diberlakukannya moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada Mei 2015.

Setelah diberlakukannya moratorium tersebut, penempatan TKI ke luar negeri telah berkurang sebesar 50,47 persen. Peneliti CIPS berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah menggerus kesempatan kerja di luar negeri bagi masyarakat menengah ke bawah.

Studi yang dilakukan oleh CIPS menunjukkan remitansi telah mendukung kesejahteraan masyarakat miskin dengan penggunaan konsumsi rumah tangga, membangun perumahan, biaya pendidikan, dan modal memulai wirausaha.

Dia mengingatkan bahwa Bank Dunia memperkirakan remitansi TKI telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 26,7 persen pada periode 2000-2007, dan migrasi berdampak tidak hanya pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada peningkatan keterampilan, mental, dan pengetahuan, terutama pada TKI perempuan.

"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium ke Timur Tengah. Selain tidak efektif mencegah keberangkatan TKI ilegal, kebijakan ini juga secara signifikan mengurangi remitansi yang sangat membantu masyarakat kecil di pedesaan," ucapnya. (Ant)

Tag: tenaga kerja, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5294.784 27.846 541
2 Agriculture 1919.455 33.515 21
3 Mining 1403.235 7.104 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.483 2.143 66
5 Miscellanous Industry 1347.813 12.896 42
6 Consumer Goods 2352.629 17.077 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.724 3.122 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.541 2.528 56
9 Finance 806.133 4.369 89
10 Trade & Service 846.283 -0.890 122
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 68 85 17 25.00
2 UNIC 1,755 2,190 435 24.79
3 OASA 364 454 90 24.73
4 GZCO 83 103 20 24.10
5 MTSM 374 456 82 21.93
6 SKLT 695 795 100 14.39
7 ADMG 138 155 17 12.32
8 BWPT 286 320 34 11.89
9 SRIL 230 256 26 11.30
10 IKBI 316 350 34 10.76
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 3,200 2,400 -800 -25.00
2 ARII 486 366 -120 -24.69
3 HOTL 180 145 -35 -19.44
4 VINS 84 75 -9 -10.71
5 CNTX 865 800 -65 -7.51
6 PICO 216 200 -16 -7.41
7 PGLI 59 55 -4 -6.78
8 SMDM 95 89 -6 -6.32
9 SAFE 80 75 -5 -6.25
10 RMBA 450 422 -28 -6.22
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 230 256 26 11.30
2 BIPI 137 136 -1 -0.73
3 BWPT 286 320 34 11.89
4 DGIK 68 85 17 25.00
5 GZCO 83 103 20 24.10
6 BUMI 420 426 6 1.43
7 BABP 73 76 3 4.11
8 DYAN 64 65 1 1.56
9 SMDM 95 89 -6 -6.32
10 MCOR 193 210 17 8.81