Portal Berita Ekonomi Rabu, 28 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 00:13 WIB. XL - XL Axiata mencatat kenaikan trafik layanan data sebesar 218% pada momen lebaran 2017.
  • 00:08 WIB. Mudik - Kemenhub membuka program mudik gratis untuk arus balik ke Jakarta.
  • 00:06 WIB. MUI - GNPF MUI membantah kabar masing-masing pemimpin terima uang Rp1 triliun dari Presiden Jokowi.
  • 23:57 WIB. Putin - Jam tangan mewah dengan sertifikat pemilik Vladimir Putin akan dilelang dengan harga US$1,6 juta.
  • 23:57 WIB. Doha - Hotel-hotel di Doha sepi pengunjung di hari raya Idul Fitri, karena sanksi dari negara-negara Teluk.
  • 23:55 WIB. Amerika Serikat - Amerika Serikat sebut Suriah siapkan serangan senjata kimia.
  • 23:54 WIB. Jerman - Jerman desak semua pihak yang terkait segera selesaikan konflik Qatar.
  • 23:53 WIB. ESDM - Kementerian ESDM memastikan pasokan BBM aman selama arus balik mudik lebaran.
  • 23:51 WIB. Cyber Crime - Beberapa perusahaan dan lembaga di Rusia dan Ukraina mengalami peretasan virus Wannacry.
  • 23:48 WIB. Rosneft - Rosneft memastikan produksi minyak tidak terganggu setelah server utama mengalami kasus peretasan.
  • 23:45 WIB. Korsel - Bank sentral Korea Selatan melaporkan kenaikan indeks sentimen konsumer ke level tertinggi dalam lima bulan.

Anggota DPR Minta Jangan Bandingkan TKI dengan Tenaga Kerja Asing

Foto Berita Anggota DPR Minta Jangan Bandingkan TKI dengan Tenaga Kerja Asing
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengemukakan agar jangan membandingkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia karena TKI kehadirannya diminta negara lain. "TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing," kata Dede Yusuf di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Dede juga mengingatkan agar pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, tetapi dari kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Batam.

Sebaiknya, lanjut politisi Partai Demokrat itu, hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan Sementara itu, lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti penurunan tingkat remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

"Menurunnya remitansi di tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibanding tahun sebelumnya telah merugikan masyarakat miskin yang selama ini menggunakan remitansi sebagai sumber penghidupan mereka," kata Peneliti CIPS bidang migrasi dan kewirausahaan, Rofi Uddarojat.

Berdasarkan data remitansi TKI di tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebesar Rp97 triliun (sampai Oktober 2016), yang mengalami penurunan sebesar 15,65 persen dari tahun sebelumnya di bulan yang sama, yaitu sebesar Rp115 triliun. Penurunan remitansi ini dinilai disebabkan oleh menurunnya jumlah TKI yang pergi ke luar negeri sejak diberlakukannya moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada Mei 2015.

Setelah diberlakukannya moratorium tersebut, penempatan TKI ke luar negeri telah berkurang sebesar 50,47 persen. Peneliti CIPS berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah menggerus kesempatan kerja di luar negeri bagi masyarakat menengah ke bawah.

Studi yang dilakukan oleh CIPS menunjukkan remitansi telah mendukung kesejahteraan masyarakat miskin dengan penggunaan konsumsi rumah tangga, membangun perumahan, biaya pendidikan, dan modal memulai wirausaha.

Dia mengingatkan bahwa Bank Dunia memperkirakan remitansi TKI telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 26,7 persen pada periode 2000-2007, dan migrasi berdampak tidak hanya pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada peningkatan keterampilan, mental, dan pengetahuan, terutama pada TKI perempuan.

"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium ke Timur Tengah. Selain tidak efektif mencegah keberangkatan TKI ilegal, kebijakan ini juga secara signifikan mengurangi remitansi yang sangat membantu masyarakat kecil di pedesaan," ucapnya. (Ant)

Tag: tenaga kerja, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading