Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:48 WIB. Arab Saudi - Paul Pogba jalani hari pertama Ramadan di Mekah.
  • 15:56 WIB. Lion Air - DPR desak maskapai Lion Air pecat pilot yang bawa keluarga masuk dalam kokpit.
  • 15:54 WIB. Bom Jakarta - Jenazah pelaku bom di Kampung Melayu Ahmad Sukri ditolak di desanya.
  • 15:49 WIB. DPR - Agung Laksono nilai tujuh pimpinan DPR tidak berfungsi.
  • 15:15 WIB. G7 - Para pemimpin G7 terbelah mengenai isu perubahan iklim.
  • 15:11 WIB. Korea Utara - Kim Jong-Un pimpin pengujian sistem senjata anti-pesawat terbang terbaru mereka.
  • 15:08 WIB. Virus Zika - India telah melaporkan beberapa kasus infeksi virus zika menurut WHO.
  • 15:05 WIB. Islamic State - Pasukan Irak berusaha rebut kantung terakhir Islamic State atau ISIS di Mosul.
  • 14:59 WIB. Sri Lanka - Sri Lanka harapkan bantuan internasional untuk atasi dampak banjir di dalam negeri.
  • 14:39 WIB. Jakarta - Djarot minta halte Transjakarta Kampung Melayu beroperasi lagi besok sore.
  • 14:10 WIB. Pemilu - Partai Demokrat: Presidential threshold sudah tidak dibutuhkan lagi.
  • 14:08 WIB. Medsos - Polda Jatim tangkap pemilik akun Instagram penghina Kapolri.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.

DPR Punya Alasan Kuat Bentuk Pansus Makar Karena Isu Strategis

Foto Berita DPR Punya Alasan Kuat Bentuk Pansus Makar Karena Isu Strategis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alasan kuat untuk membentuk panitia khusus kasus makar karena isu tersebut penting dan strategis. "DPR punya cukup alasan untuk melakukannya. Sebab, kasus makar merupakan isu penting dan strategis yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara," ujar Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Direktur Eksekutif SIGMA tersebut mengatakan penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis oleh Polri selama ini kan menjadi kontroversi yang menyedot perhatian publik. "Ada yang percaya kepolisian telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sedikit juga yang meragukan dan menilai telah terjadi penyimpangan dalam penindakan kasus tersebut," kata dia.

Apalagi para tersangka dugaan kasus makar, lanjut dia, telah mengadukan langsung masalahnya kepada DPR. Tentu pengaduan rakyat itu wajib ditindaklanjuti oleh wakil-wakilnya yang duduk di DPR. "Kalau minimal ada 25 orang saja dari minimal dua fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus dan usul itu disetujui oleh paripurna, maka DPR dapat segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan makar," kata aktivis 98 tersebut.

Ia mengatakan DPR mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk membentuk pansus tersebut. DPR boleh saja membentuk atau tidak membentuk pansus kasus makar. Panitia khusus atau pansus merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu, ujar Said.

Ia mengutarakan pembentukan pansus DPR salah satunya dalam rangka pelaksanaan Hak Angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Hak Angket sendiri merupakan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan penyelidikan oleh DPR adalah hal berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Said mengutarakan proses yang dilakukan oleh polisi menyangkut proses hukum terhadap dugaan makar yang dilakukan oleh para tersangka, sementara proses oleh DPR terkait dengan pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang yang bertalian dengan kasus makar.

"Jadi apabila proses politik oleh DPR melalui pembentukan pansus jadi dilakukan, hal itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai bentuk intervensi DPR terhadap proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian," pungkas dia. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01