Portal Berita Ekonomi Kamis, 02 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Energi - Kilang Cilacap bisa ditingkatkan produksi jadi 100 ribu barel perhari pada 2021.
  • TKI - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay minta Raja Salman Prioritaskan TKI Indonesia.
  • Digital - Telkom klaim telah memiliki 12.000 pelanggan layanan internet broadband Indihome di Papua.
  • Palembang - Pertagas Niaga kembangkan jaringan gas di Ogan Ilir.
  • Nasional - Kementan tegaskan tidak ada pencabutan subsidi pupuk.
  • Bogor - Raja Salman beberapa kali menanyakan cucu Bung Karno setelah upacara penyambutan di Istana Bogor.
  • Cabai - Komoditas cabai rawit hingga saat ini masih memicu inflasi di Jawa Tengah.
  • Sawit - Masyarakat Perkelapasawitan dorong pemerintah meningkatkan promosi positif terhadap minyak sawit.
  • Ojek Online - Grabbike didorong jadi peserta JHT BPJS.
  • Infrastruktur - Bappenas: Hong Kong dan Indonesia jajaki kerja sama pembangunan infrastruktur.
  • Chelsea - Victor Moses menambah durasi kontrak 2 tahun di Chelsea
  • Barcelona - Valeri Bottas menjadi yang tercepat dalam test pra musim Formula1 di Barcelona
  • Malaysia - Satu tersangka asal Korut dalam pembunuhan Kim Jong-Nam akan dideportasi tanpa tuduhan terhadap dirinya
  • Java Jazz - Java Jazz Festival ke-13 akan segera berlangsung 3-6 Maret 2017 di JIexpo Kemayoran, Jakarta Utara.
  • Sevel - Seven Eleven akan mengurangi karyawan imbas dari penutupan 30 gerai awal tahun ini
  • Kartel - Ketua Umum AISI, Gunadi Sindhuwinata menilai vonis Kartel KPPU terhadap Honda dan Yamaha berakibat buruk bagi kedua brand tersebut di luar negeri
  • Kurs Rupiah - Sore ini  (1/3) Rupiah ditutup melemah 21.96 poin (0.16 %) ke 14,098.96 per Euro dibanding pada pembukaan  pagi tadi di 14,120.92 (Data Bloomberg).
  • Kurs Rupiah - Sore ini (1/3) Rupiah ditutup menguat 735.96 poin (5.51%) ke Rp 14,098.96 per dolar AS dibanding pada pembukaan pagi tadi di Rp13,363.00. (Data Bloomberg).

DPR Punya Alasan Kuat Bentuk Pansus Makar Karena Isu Strategis

Foto Berita DPR Punya Alasan Kuat Bentuk Pansus Makar Karena Isu Strategis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alasan kuat untuk membentuk panitia khusus kasus makar karena isu tersebut penting dan strategis. "DPR punya cukup alasan untuk melakukannya. Sebab, kasus makar merupakan isu penting dan strategis yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara," ujar Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Direktur Eksekutif SIGMA tersebut mengatakan penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis oleh Polri selama ini kan menjadi kontroversi yang menyedot perhatian publik. "Ada yang percaya kepolisian telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sedikit juga yang meragukan dan menilai telah terjadi penyimpangan dalam penindakan kasus tersebut," kata dia.

Apalagi para tersangka dugaan kasus makar, lanjut dia, telah mengadukan langsung masalahnya kepada DPR. Tentu pengaduan rakyat itu wajib ditindaklanjuti oleh wakil-wakilnya yang duduk di DPR. "Kalau minimal ada 25 orang saja dari minimal dua fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus dan usul itu disetujui oleh paripurna, maka DPR dapat segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan makar," kata aktivis 98 tersebut.

Ia mengatakan DPR mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk membentuk pansus tersebut. DPR boleh saja membentuk atau tidak membentuk pansus kasus makar. Panitia khusus atau pansus merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu, ujar Said.

Ia mengutarakan pembentukan pansus DPR salah satunya dalam rangka pelaksanaan Hak Angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Hak Angket sendiri merupakan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan penyelidikan oleh DPR adalah hal berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Said mengutarakan proses yang dilakukan oleh polisi menyangkut proses hukum terhadap dugaan makar yang dilakukan oleh para tersangka, sementara proses oleh DPR terkait dengan pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang yang bertalian dengan kasus makar.

"Jadi apabila proses politik oleh DPR melalui pembentukan pansus jadi dilakukan, hal itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai bentuk intervensi DPR terhadap proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian," pungkas dia. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5363.056 -23.636 539
2 Agriculture 1850.724 13.251 21
3 Mining 1414.567 -15.036 43
4 Basic Industry and Chemicals 556.762 -2.399 66
5 Miscellanous Industry 1404.344 14.359 42
6 Consumer Goods 2360.902 -14.073 39
7 Cons., Property & Real Estate 510.760 -6.287 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.745 -4.730 56
9 Finance 829.674 -0.972 89
10 Trade & Service 854.729 -10.899 122
No Code Prev Close Change %
1 INDX 140 184 44 31.43
2 NIKL 1,810 2,260 450 24.86
3 WICO 80 93 13 16.25
4 APII 199 228 29 14.57
5 SIMP 505 565 60 11.88
6 DNET 1,450 1,575 125 8.62
7 BKDP 72 78 6 8.33
8 KRAS 685 730 45 6.57
9 PRAS 179 190 11 6.15
10 PUDP 368 388 20 5.43
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 141 106 -35 -24.82
2 ICON 372 282 -90 -24.19
3 HOME 300 250 -50 -16.67
4 LPPF 13,650 11,725 -1,925 -14.10
5 ARII 450 390 -60 -13.33
6 BULL 123 110 -13 -10.57
7 MTRA 360 328 -32 -8.89
8 BBHI 90 83 -7 -7.78
9 CENT 120 111 -9 -7.50
10 AUTO 2,800 2,590 -210 -7.50
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 141 106 -35 -24.82
2 LPPF 13,650 11,725 -1,925 -14.10
3 BNLI 700 710 10 1.43
4 PPRO 328 304 -24 -7.32
5 BUMI 318 300 -18 -5.66
6 INDX 140 184 44 31.43
7 BHIT 132 133 1 0.76
8 BMTR 540 545 5 0.93
9 MCOR 318 326 8 2.52
10 ASII 8,200 8,325 125 1.52