Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:55 WIB. Provider - Ketua ATSI: Sudah saatnya pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang tarif layanan data.
  • 15:24 WIB. Samsung - Samsung Bixby dapat interaksi dengan aplikasi populer android.
  • 15:18 WIB. Provider - Indosat: Perang tarif data, operator bisa masuk jurang.
  • 15:01 WIB. FIF - Federal International Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp33 triliun hingga akhir 2017.
  • 14:59 WIB. FIF - Federal International Finance membukukan penyaluran pembiayaan hingga Rp17 triliun per Juni 2017.
  • 14:42 WIB. Provider - KPPU tolak permohonan tarif bawah Indosat.
  • 14:40 WIB. Amazon - Amazon sematkan Alexa pada smartphone.
  • 14:35 WIB. Acer - Acer gelar Acer Day serentak di 12 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
  • 14:34 WIB. HMETD - Verena Multi Finance meraih dana senilai Rp177,3 miliar melalui rights issue I.
  • 14:34 WIB. Kemendag - Kemendag mempertimbangkan pencabutan izin Indo Beras Unggul karena diduga melakukan penipuan isi beras.
  • 13:52 WIB. Piala Emas - Kosta Rika akan menghadapi Amerika Serikat dalam semifinal Piala Emas pada 23 Juli mendatang.
  • 13:49 WIB. London - Chelsea akan segera merampungkan transfer Alvaro Morata dengan nilai transfer mencapai US$80 juta.
  • 13:48 WIB. Monaco - AS Monaco ancam akan menuntut klub yang melakukan pendekatan ilegal kepada Kylian Mbappe.
  • 13:01 WIB. BBRI - Bank Rakyat Indonesia mengatakan prospek kredit tambang masih positif.

DPR Punya Alasan Kuat Bentuk Pansus Makar Karena Isu Strategis

Foto Berita DPR Punya Alasan Kuat Bentuk Pansus Makar Karena Isu Strategis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alasan kuat untuk membentuk panitia khusus kasus makar karena isu tersebut penting dan strategis. "DPR punya cukup alasan untuk melakukannya. Sebab, kasus makar merupakan isu penting dan strategis yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara," ujar Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Direktur Eksekutif SIGMA tersebut mengatakan penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis oleh Polri selama ini kan menjadi kontroversi yang menyedot perhatian publik. "Ada yang percaya kepolisian telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi tidak sedikit juga yang meragukan dan menilai telah terjadi penyimpangan dalam penindakan kasus tersebut," kata dia.

Apalagi para tersangka dugaan kasus makar, lanjut dia, telah mengadukan langsung masalahnya kepada DPR. Tentu pengaduan rakyat itu wajib ditindaklanjuti oleh wakil-wakilnya yang duduk di DPR. "Kalau minimal ada 25 orang saja dari minimal dua fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus dan usul itu disetujui oleh paripurna, maka DPR dapat segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan makar," kata aktivis 98 tersebut.

Ia mengatakan DPR mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk membentuk pansus tersebut. DPR boleh saja membentuk atau tidak membentuk pansus kasus makar. Panitia khusus atau pansus merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu, ujar Said.

Ia mengutarakan pembentukan pansus DPR salah satunya dalam rangka pelaksanaan Hak Angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Hak Angket sendiri merupakan kewenangan konstitusional DPR yang diberikan oleh Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan penyelidikan oleh DPR adalah hal berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Said mengutarakan proses yang dilakukan oleh polisi menyangkut proses hukum terhadap dugaan makar yang dilakukan oleh para tersangka, sementara proses oleh DPR terkait dengan pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang yang bertalian dengan kasus makar.

"Jadi apabila proses politik oleh DPR melalui pembentukan pansus jadi dilakukan, hal itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai bentuk intervensi DPR terhadap proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian," pungkas dia. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5825.208 18.518 558
2 Agriculture 1788.737 13.505 18
3 Mining 1476.890 7.291 44
4 Basic Industry and Chemicals 622.547 -0.749 67
5 Miscellanous Industry 1448.236 10.992 41
6 Consumer Goods 2518.016 15.644 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.901 2.296 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1187.750 3.619 60
9 Finance 956.887 1.979 89
10 Trade & Service 916.105 -1.985 129
No Code Prev Close Change %
1 MABA 975 1,215 240 24.62
2 PALM 352 420 68 19.32
3 SIMA 580 690 110 18.97
4 TBMS 1,070 1,250 180 16.82
5 SQMI 510 585 75 14.71
6 BINA 1,100 1,250 150 13.64
7 AGRS 334 378 44 13.17
8 WICO 386 436 50 12.95
9 ARII 545 615 70 12.84
10 BBHI 222 250 28 12.61
No Code Prev Close Change %
1 HOME 298 224 -74 -24.83
2 IBST 2,600 2,000 -600 -23.08
3 MFMI 900 770 -130 -14.44
4 CNTX 700 600 -100 -14.29
5 MLPT 795 695 -100 -12.58
6 MREI 3,500 3,130 -370 -10.57
7 OKAS 83 75 -8 -9.64
8 SAFE 388 352 -36 -9.28
9 BMSR 130 119 -11 -8.46
10 GPRA 166 154 -12 -7.23
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 356 4 1.14
2 ADHI 1,955 2,180 225 11.51
3 INDY 885 945 60 6.78
4 WSBP 440 430 -10 -2.27
5 LEAD 65 64 -1 -1.54
6 PBRX 535 540 5 0.93
7 TLKM 4,600 4,630 30 0.65
8 ADRO 1,765 1,820 55 3.12
9 WIKA 1,975 2,010 35 1.77
10 BUMI 350 344 -6 -1.71