Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:45 WIB. Jakarta - Kapolri akui sedang lakukan penyidikan terhadap orang-orang yang tidak suka dengan Novel Baswedan.
  • 20:25 WIB. Jakarta - Warga Nigeria selundupkan 2 kg sabu dari Tiongkok dalam 5 Koli sandal wanita.
  • 20:23 WIB. Jakarta - Polisi akan panggil Habib Rizieq dan Kak Emma setelah May Day.
  • 20:21 WIB. Bangkok - Thai police to review ways to take down online negative content after Facebook killing.
  • 20:18 WIB. Bakamla - Kepala Bakamla Arie Sudewo bantah minta 'fee' pengadaan monitoring satelit.
  • 18:32 WIB. Kemenkeu - Kemenkeu mengatakan telah menyerahkan seluruh data terkait dengan kasus BLBI kepada aparat penegak hukum.
  • 18:28 WIB. Trisula - Trisula Internasional menyetujui pembagian dividen tunai Rp5 per saham atau 94 persen dari laba bersih tahun buku 2016. 
  • 18:26 WIB. OCBC - Bank OCBC NISP membukukan pertumbuhan aset 21 persen menjadi Rp143,9 triliun per 31 Maret 2017.
  • 17:32 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini  (26/4) Rupiah ditutup menguat 59.02 poin (0.41%) ke 14,482.81 per Euro dibanding pada pembukaan pagi tadi di 14,541.83. (Data Bloomberg).
  • 17:31 WIB. Kurs Rupiah - Sore ini (26/4) Rupiah ditutup melemah 1.00 poin (0.01%) ke Rp 13,284.00 per dolar AS dibanding pada pembukaan di Rp 13,283.00. (Data Bloomberg).
  • 10:02 WIB. Kurs Rupiah - Hari Ini (26/4) kurs rupiah referensi Bank Indonesia Rp 13,278.00 per dolar AS.
  • 09:45 WIB. Harga Emas - Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini (26/4) Rp 534.000 per gram.

Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya

Foto Berita Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, menilai aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR ini menuai kontra. Bahkan aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Lanjutnya, Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," tambahnya.

Lebih jauh Agus menegaskan, "Hal ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," ungkapnya.

Menurut Agus, aturan ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR.

"Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut," tukasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5726.530 45.734 541
2 Agriculture 1823.775 5.177 21
3 Mining 1534.557 4.292 43
4 Basic Industry and Chemicals 613.597 2.764 66
5 Miscellanous Industry 1518.531 0.958 42
6 Consumer Goods 2457.549 16.647 39
7 Cons., Property & Real Estate 509.664 -0.447 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.415 -2.216 57
9 Finance 897.942 15.309 89
10 Trade & Service 929.358 14.736 123
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 96 129 33 34.38
2 VINS 144 189 45 31.25
3 OMRE 290 360 70 24.14
4 ASJT 500 620 120 24.00
5 LION 755 930 175 23.18
6 TRIM 94 108 14 14.89
7 SKBM 555 620 65 11.71
8 MLPL 312 348 36 11.54
9 SKLT 860 950 90 10.47
10 MFIN 1,090 1,195 105 9.63
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 189 151 -38 -20.11
2 IBST 2,770 2,260 -510 -18.41
3 BBLD 740 605 -135 -18.24
4 TPMA 298 244 -54 -18.12
5 TALF 400 330 -70 -17.50
6 BGTG 147 122 -25 -17.01
7 ITMA 1,160 995 -165 -14.22
8 MGNA 95 82 -13 -13.68
9 FORU 226 200 -26 -11.50
10 ERTX 174 155 -19 -10.92
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 408 434 26 6.37
2 JPRS 149 145 -4 -2.68
3 KICI 130 120 -10 -7.69
4 MNCN 1,805 1,760 -45 -2.49
5 TLKM 4,420 4,400 -20 -0.45
6 BNLI 690 690 0 0.00
7 UNTR 26,600 27,900 1,300 4.89
8 MLPL 312 348 36 11.54
9 BMRI 11,550 11,825 275 2.38
10 ASII 9,025 9,025 0 0.00