Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Dialog Nasional - Habieb Rizieq serukan Dialog Nasional untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan.
  • Finansial - LPS sebut jumlah rekening simpanan berjenis deposito mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,75% pada November tahun lalu dibandingkan dengan Oktober.
  • BKSL - PT Sentul City Tbk. membidik perolehan prapenjualan atau marketing sales sebanyak Rp1,2 triliun sepanjang tahun ini.
  • Pertambangan - Papua minta dilibatkan dalam pembahasan terkait kelangsungan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
  • Digital Economy - Penyedia teknologi untuk pemesanan transportasi, Grab, menargetkan pertumbuhan lebih dari 300% dengan meningkatkan kualitas teknologi.
  • Infrastruktur - PT Hutama Karya (Persero) memastikan empat ruas tol Trans Sumatera bisa beroperasi pada tahun ini.
  • BMRI - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyiapkan sistem pembayaran nontunai pada perhelatan pekan fesyen tahunan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017.
  • Google - Besok (18/1) Dirjen Pajak akan panggil Google mengenai masalah pajak
  • Aceh - Gempa bumi berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) mengguncang Aceh.
  • Piala Presiden - PSSI akan menggunakan regulasi baru di Piala Presiden

Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya

Foto Berita Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, menilai aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR ini menuai kontra. Bahkan aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Lanjutnya, Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," tambahnya.

Lebih jauh Agus menegaskan, "Hal ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," ungkapnya.

Menurut Agus, aturan ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR.

"Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut," tukasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5266.938 -3.073 541
2 Agriculture 1885.940 12.223 21
3 Mining 1396.131 1.193 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.340 -1.838 66
5 Miscellanous Industry 1334.917 11.556 42
6 Consumer Goods 2335.552 -13.929 39
7 Cons., Property & Real Estate 518.602 0.971 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1053.013 5.208 56
9 Finance 801.764 0.204 89
10 Trade & Service 847.173 -4.711 122
No Code Prev Close Change %
1 BINA 338 422 84 24.85
2 OASA 292 364 72 24.66
3 HOTL 149 180 31 20.81
4 BIPI 115 137 22 19.13
5 SMDM 81 95 14 17.28
6 SSIA 525 605 80 15.24
7 IBST 1,850 2,100 250 13.51
8 BOLT 855 970 115 13.45
9 MYTX 62 70 8 12.90
10 NRCA 386 434 48 12.44
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 320 248 -72 -22.50
2 TALF 420 360 -60 -14.29
3 CENT 161 142 -19 -11.80
4 BNLI 745 670 -75 -10.07
5 JAWA 173 157 -16 -9.25
6 MCOR 212 193 -19 -8.96
7 AMRT 615 560 -55 -8.94
8 LMPI 162 148 -14 -8.64
9 INAF 4,100 3,750 -350 -8.54
10 SMBR 2,180 1,995 -185 -8.49
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 115 137 22 19.13
2 BUMI 410 420 10 2.44
3 DSFI 164 175 11 6.71
4 MCOR 212 193 -19 -8.96
5 WSBP 585 590 5 0.85
6 LEAD 128 133 5 3.91
7 INCO 2,510 2,490 -20 -0.80
8 BRMS 77 80 3 3.90
9 SSIA 525 605 80 15.24
10 AGII 910 915 5 0.55