Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:24 WIB. Samsung - Samsung Bixby dapat interaksi dengan aplikasi populer android.
  • 15:18 WIB. Provider - Indosat: Perang tarif data, operator bisa masuk jurang.
  • 15:01 WIB. FIF - Federal International Finance menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp33 triliun hingga akhir 2017.
  • 14:59 WIB. FIF - Federal International Finance membukukan penyaluran pembiayaan hingga Rp17 triliun per Juni 2017.
  • 14:42 WIB. Provider - KPPU tolak permohonan tarif bawah Indosat.
  • 14:40 WIB. Amazon - Amazon sematkan Alexa pada smartphone.
  • 14:35 WIB. Acer - Acer gelar Acer Day serentak di 12 negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
  • 14:34 WIB. HMETD - Verena Multi Finance meraih dana senilai Rp177,3 miliar melalui rights issue I.
  • 14:34 WIB. Kemendag - Kemendag mempertimbangkan pencabutan izin Indo Beras Unggul karena diduga melakukan penipuan isi beras.
  • 13:52 WIB. Piala Emas - Kosta Rika akan menghadapi Amerika Serikat dalam semifinal Piala Emas pada 23 Juli mendatang.
  • 13:49 WIB. London - Chelsea akan segera merampungkan transfer Alvaro Morata dengan nilai transfer mencapai US$80 juta.
  • 13:48 WIB. Monaco - AS Monaco ancam akan menuntut klub yang melakukan pendekatan ilegal kepada Kylian Mbappe.
  • 13:01 WIB. BBRI - Bank Rakyat Indonesia mengatakan prospek kredit tambang masih positif.

Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya

Foto Berita Aturan Baru Pemerintah Soal Aset BUMN Dinilai Berbahaya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, menilai aturan yang belum ramai diketahui kalangan termasuk DPR ini menuai kontra. Bahkan aturan tersebut dinilai berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Lanjutnya, Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," tambahnya.

Lebih jauh Agus menegaskan, "Hal ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," ungkapnya.

Menurut Agus, aturan ini bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR.

"Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut," tukasnya.

Tag: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5825.208 18.518 558
2 Agriculture 1788.737 13.505 18
3 Mining 1476.890 7.291 44
4 Basic Industry and Chemicals 622.547 -0.749 67
5 Miscellanous Industry 1448.236 10.992 41
6 Consumer Goods 2518.016 15.644 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.901 2.296 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1187.750 3.619 60
9 Finance 956.887 1.979 89
10 Trade & Service 916.105 -1.985 129
No Code Prev Close Change %
1 MABA 975 1,215 240 24.62
2 PALM 352 420 68 19.32
3 SIMA 580 690 110 18.97
4 TBMS 1,070 1,250 180 16.82
5 SQMI 510 585 75 14.71
6 BINA 1,100 1,250 150 13.64
7 AGRS 334 378 44 13.17
8 WICO 386 436 50 12.95
9 ARII 545 615 70 12.84
10 BBHI 222 250 28 12.61
No Code Prev Close Change %
1 HOME 298 224 -74 -24.83
2 IBST 2,600 2,000 -600 -23.08
3 MFMI 900 770 -130 -14.44
4 CNTX 700 600 -100 -14.29
5 MLPT 795 695 -100 -12.58
6 MREI 3,500 3,130 -370 -10.57
7 OKAS 83 75 -8 -9.64
8 SAFE 388 352 -36 -9.28
9 BMSR 130 119 -11 -8.46
10 GPRA 166 154 -12 -7.23
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 356 4 1.14
2 ADHI 1,955 2,180 225 11.51
3 INDY 885 945 60 6.78
4 WSBP 440 430 -10 -2.27
5 LEAD 65 64 -1 -1.54
6 PBRX 535 540 5 0.93
7 TLKM 4,600 4,630 30 0.65
8 ADRO 1,765 1,820 55 3.12
9 WIKA 1,975 2,010 35 1.77
10 BUMI 350 344 -6 -1.71