Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Gorontalo - Kabupaten Gorontalo dapat bantuan hibah 180 lampu LED dari Kementerian ESDM.
  • NTT - ASITA minta pemerintah tertibkan guide yang tidak berlisensi di NTT.
  • Mali - PBB kutuk serangan bom bunuh diri di satu kamp militer di Mali.
  • Gorontalo - Pemkab Gorontalo nyatakan siap dukung program prioritas dari Kemensos.
  •  Bucks - Pemain Bucks, Khris Middleton harus absen selama 1 bulan akibat cedera bahu
  • Italia - Proyek Lorenzo akan menjadi tantangan besar Ducati tahun ini
  • Palembang - Ingin menjadi Tuan Rumah Moto GP, Palembang akan bangun sirkuit tahun ini

Luhut Segera Panggil Inalum dan Pemprov Sumut Soal PAP

Foto Berita Luhut Segera Panggil Inalum dan Pemprov Sumut Soal PAP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengomentari masalah tersebut.

Kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan ikut angkat bicara, kedepan berencana akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama, "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," ujarnya kepada wartawan di Menko Kemaritiman, Rabu (11/1/2017).

Lebih lanjut, luhut mengungkapkan, pihaknya akan terus mempelajari sejauhmana kasus PAP Inalum ini. "Untuk kasus PT Inalum akan kita flash back terlebih dahulu, bagaimana pun ini menjadi tanggungjawab pemerintah," paparnya. 

Yang pasti, tambahnya, masalah ini harus mencapai titik temu antara PT Inalum dan Pemprov Sumut yang sudah berlarut-larut. "Tunggu surat panggilan resminya untuk PT Inalum dan Pemprov Sumut. Semoga setelah kedua belah pihak didudukkan bersama akan mencapai titik temu dan permasalahan pajak air permukaan ini dapat segera terselesaikan dengan baik," ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Winardi,  memberikan tanggapan positif terhadap rencana Menko Kemaritiman untuk memanggil dan mempertemukan pihak Inalum dengan Pemprov Sumut.

"Ini suatu langkah yang sangat bijak dari pemerintah untuk membuat solusi terbaik," kata Winardi ketika ditemui di tempat terpisah oleh wartawan, kemarin. 

Ia menjelaskan, pihaknya sesungguhnya tidak ingin melangkah ke upaya hukum di Pengadilan Pajak, namun dikarenakan adanya batasan waktu yang tidak boleh terlampaui maka dengan terpaksa pihak Inalum melakukannya. "Sebab, bila tidak dilakukan maka Inalum dianggap bisa menerima beban pajak yang ditetapkan oleh Pemprov Sumut, lha kan beban pajaknya sangat memberatkan dan tidak adil," tegas Pria bersahaja ini.

Untuk itu, kata Winardi, pihaknya sangat berterima kasih bila ada upaya pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan dan mencari solusi terbaik yang tidak saling merugikan. "Sekali lagi, kami berterimakasih kepada pemerintah yang akan memfasilitasi mencarikan solusi," pungkasnya.

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, Pajak, kriminal

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5294.784 27.846 541
2 Agriculture 1919.455 33.515 21
3 Mining 1403.235 7.104 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.483 2.143 66
5 Miscellanous Industry 1347.813 12.896 42
6 Consumer Goods 2352.629 17.077 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.724 3.122 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.541 2.528 56
9 Finance 806.133 4.369 89
10 Trade & Service 846.283 -0.890 122
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 68 85 17 25.00
2 UNIC 1,755 2,190 435 24.79
3 OASA 364 454 90 24.73
4 GZCO 83 103 20 24.10
5 MTSM 374 456 82 21.93
6 SKLT 695 795 100 14.39
7 ADMG 138 155 17 12.32
8 BWPT 286 320 34 11.89
9 SRIL 230 256 26 11.30
10 IKBI 316 350 34 10.76
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 3,200 2,400 -800 -25.00
2 ARII 486 366 -120 -24.69
3 HOTL 180 145 -35 -19.44
4 VINS 84 75 -9 -10.71
5 CNTX 865 800 -65 -7.51
6 PICO 216 200 -16 -7.41
7 PGLI 59 55 -4 -6.78
8 SMDM 95 89 -6 -6.32
9 SAFE 80 75 -5 -6.25
10 RMBA 450 422 -28 -6.22
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 230 256 26 11.30
2 BIPI 137 136 -1 -0.73
3 BWPT 286 320 34 11.89
4 DGIK 68 85 17 25.00
5 GZCO 83 103 20 24.10
6 BUMI 420 426 6 1.43
7 BABP 73 76 3 4.11
8 DYAN 64 65 1 1.56
9 SMDM 95 89 -6 -6.32
10 MCOR 193 210 17 8.81