Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Freeport - Kejaksaan Agung siap membantu Indonesia tempuh jalur internasional jika perundingan antara dengan Freeport gagal.
  • Nasional - RRI: Konser Kebangsaan promosikan persatuan dalam keberagaman.
  • Perikanan - Menteri Susi Pudjiastuti berkomitmen menangani dampak sampah plastik di wilayah pesisir dan laut.
  • Cabai - Wagub Jatim Saifullah katakan cabai merah kering impor asal Tiongkok dan India tidak berbahaya.
  • Freeport - Menteri Luhut Katakan Presiden Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak Freeport.
  • Pacuan Kuda - Ahok menargetkan pembangunan arena pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur, rampung pada November 2017.

Perketat Syarat, Kemenkeu Ubah Aturan Dealer Utama SUN

Foto Berita Perketat Syarat, Kemenkeu Ubah Aturan Dealer Utama SUN
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan melakukan perubahan peraturan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 199/PMK.08/2015. Perubahan selanjutnya terhadap peraturan dimaksud tertuang dalam PMK Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

Perubahan ini sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan evaluasi dealer utama serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dealer utama berdasarkan tata kelola yang baik. Selain itu, syarat dealer utama yang diperketat ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja sama antara pemerintah dan JP Morgan Chase Bank sebagai salah satu dealer utama SUN. Namun, JP Morgan diputus kerja samanya beberapa waktu lalu setelah mempublikasikan hasil riset yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

"Dalam pokok-pokok materi perubahan PMK pada Pasal 5 menyatakan kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerima atau menolak permohonan bank atau perusahaan efek menjadi dealer utama dengan mempertimbangan rekam jejak bank atau perusahaan efek yang mengajukan permohonan sebagai calon dealer utama, termasuk pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan/atau efektivitas penerapan sistem dealer utama," tulis keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Kemudian pada pasal 5A menerangkan apabila dealer utama melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi, dan/atau bentuk restrukturisasi/reorganisasi lainnya maka dealer utama menyampaikan pemberitahuan kepada menteri keuangan untuk dapat ditunjuk kembali menjadi dealer utama sepanjang tidak terdapat perubahan terkait pemenuhan persyaratan sebagai dealer utama.

Lalu pada pasal 7A juga ditegaskan kewajiban dealer utama untuk menjaga hubungan kemitraan dengan pemerintah Rl yang berlandaskan pada asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan NKRI.

"Pengecualian diberlakukan terhadap surat perbendaharaan negara tenor tiga bulan dalam perhitungan kewajiban aktivitas dealer utama pada lelang SUN di pasar perdana termaktub dalam pasal 78," terangnya.

Dengan penyempurnaan peraturan dealer utama tersebut diharapkan peran dealer utama dalam pengembangan pasar surat utang negara semakin efektif dan meningkat, termasuk dalam peningkatan likuiditas, efisiensi, dan transparansi di pasar sekunder surat utang negara.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51