Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Dialog Nasional - Habieb Rizieq serukan Dialog Nasional untuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman perpecahan.
  • Finansial - LPS sebut jumlah rekening simpanan berjenis deposito mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,75% pada November tahun lalu dibandingkan dengan Oktober.
  • BKSL - PT Sentul City Tbk. membidik perolehan prapenjualan atau marketing sales sebanyak Rp1,2 triliun sepanjang tahun ini.
  • Pertambangan - Papua minta dilibatkan dalam pembahasan terkait kelangsungan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
  • Digital Economy - Penyedia teknologi untuk pemesanan transportasi, Grab, menargetkan pertumbuhan lebih dari 300% dengan meningkatkan kualitas teknologi.
  • Infrastruktur - PT Hutama Karya (Persero) memastikan empat ruas tol Trans Sumatera bisa beroperasi pada tahun ini.
  • BMRI - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyiapkan sistem pembayaran nontunai pada perhelatan pekan fesyen tahunan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017.
  • Google - Besok (18/1) Dirjen Pajak akan panggil Google mengenai masalah pajak
  • Aceh - Gempa bumi berkekuatan 5,6 Skala Richter (SR) mengguncang Aceh.
  • Piala Presiden - PSSI akan menggunakan regulasi baru di Piala Presiden

Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan

Foto Berita Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA) berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah provinsi. Dampaknya di antarnya, tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK serta penggajian guru kini dikelola Pemprov.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Beralihnya kewenangan tanggungjawab pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov memberi dampak nyata bagi anak didik dan orang tua. 

"Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas," ujar Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/1/2017). 

Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya. "Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," ingat Anang. 

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan UU No 23 Tahun  2014 juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke Pemrpov. "Mulai tahun 2017 ini  penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov. Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tutur Anang.

Anang menyesalkan masa transisi yang semestinya dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemprov namun ternyata tidak berjalan sesuai rencana. "Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," ingat Anang.

Terkait persoalan tersebut, Anang mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait implikasi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan. Dia menyebutkan, penerapan UU Pemda jangan sampai menjadi kendala bagi dunia pendidikan.

"Saya usul Komisi X DPR RI membentuk Panja untuk merespons implikasi penerapan UU Pemda ini. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri,  beberapa kepala daerah serta asosiasi guru dan tenaga pendidik agar dapat kita konfirmasi atas persoalan yang muncul," tandas Anang.

Tag: Anang Hermansyah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pendidikan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Beranda.co

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5266.938 -3.073 541
2 Agriculture 1885.940 12.223 21
3 Mining 1396.131 1.193 43
4 Basic Industry and Chemicals 534.340 -1.838 66
5 Miscellanous Industry 1334.917 11.556 42
6 Consumer Goods 2335.552 -13.929 39
7 Cons., Property & Real Estate 518.602 0.971 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1053.013 5.208 56
9 Finance 801.764 0.204 89
10 Trade & Service 847.173 -4.711 122
No Code Prev Close Change %
1 BINA 338 422 84 24.85
2 OASA 292 364 72 24.66
3 HOTL 149 180 31 20.81
4 BIPI 115 137 22 19.13
5 SMDM 81 95 14 17.28
6 SSIA 525 605 80 15.24
7 IBST 1,850 2,100 250 13.51
8 BOLT 855 970 115 13.45
9 MYTX 62 70 8 12.90
10 NRCA 386 434 48 12.44
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 320 248 -72 -22.50
2 TALF 420 360 -60 -14.29
3 CENT 161 142 -19 -11.80
4 BNLI 745 670 -75 -10.07
5 JAWA 173 157 -16 -9.25
6 MCOR 212 193 -19 -8.96
7 AMRT 615 560 -55 -8.94
8 LMPI 162 148 -14 -8.64
9 INAF 4,100 3,750 -350 -8.54
10 SMBR 2,180 1,995 -185 -8.49
No Code Prev Close Change %
1 BIPI 115 137 22 19.13
2 BUMI 410 420 10 2.44
3 DSFI 164 175 11 6.71
4 MCOR 212 193 -19 -8.96
5 WSBP 585 590 5 0.85
6 LEAD 128 133 5 3.91
7 INCO 2,510 2,490 -20 -0.80
8 BRMS 77 80 3 3.90
9 SSIA 525 605 80 15.24
10 AGII 910 915 5 0.55