Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Freeport - Kejaksaan Agung siap membantu Indonesia tempuh jalur internasional jika perundingan antara dengan Freeport gagal.
  • Nasional - RRI: Konser Kebangsaan promosikan persatuan dalam keberagaman.
  • Perikanan - Menteri Susi Pudjiastuti berkomitmen menangani dampak sampah plastik di wilayah pesisir dan laut.
  • Cabai - Wagub Jatim Saifullah katakan cabai merah kering impor asal Tiongkok dan India tidak berbahaya.
  • Freeport - Menteri Luhut Katakan Presiden Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak Freeport.
  • Pacuan Kuda - Ahok menargetkan pembangunan arena pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur, rampung pada November 2017.

Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan

Foto Berita Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA) berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah provinsi. Dampaknya di antarnya, tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK serta penggajian guru kini dikelola Pemprov.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Beralihnya kewenangan tanggungjawab pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov memberi dampak nyata bagi anak didik dan orang tua. 

"Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas," ujar Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/1/2017). 

Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya. "Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," ingat Anang. 

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan UU No 23 Tahun  2014 juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke Pemrpov. "Mulai tahun 2017 ini  penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov. Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tutur Anang.

Anang menyesalkan masa transisi yang semestinya dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemprov namun ternyata tidak berjalan sesuai rencana. "Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," ingat Anang.

Terkait persoalan tersebut, Anang mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait implikasi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan. Dia menyebutkan, penerapan UU Pemda jangan sampai menjadi kendala bagi dunia pendidikan.

"Saya usul Komisi X DPR RI membentuk Panja untuk merespons implikasi penerapan UU Pemda ini. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri,  beberapa kepala daerah serta asosiasi guru dan tenaga pendidik agar dapat kita konfirmasi atas persoalan yang muncul," tandas Anang.

Tag: Anang Hermansyah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pendidikan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Beranda.co

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51