Portal Berita Ekonomi Kamis, 27 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:31 WIB. Champions League Qualification (27/7) - Celtic 0 - 0 Rosenborg
  • 05:30 WIB. Champions League Qualification (27/7) - Nice 1 - 1 Ajax
  • 22:00 WIB. Operator - Kemkominfo akan menyusun formula tarif data menyusul perang tarif internet oleh operator telekomunikasi.
  • 21:59 WIB. Operator - Bos Indosat: Aturan tarif data harus dipercepat.
  • 21:57 WIB. Operator - KPPU: Tarif batas bawah tak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menentukan tarif.
  • 21:55 WIB. Operator - Menkominfo: Formula tarif data memungkinkan operator bermanuver dalam kompetisi.
  • 21:53 WIB. Operator - KPPU: Konsolidasi akan membawa kompetisi antaroperator menjadi lebih sehat.
  • 21:43 WIB. NASA - NASA akan luncurkan Jet Supersonik pada 2021.
  • 21:52 WIB. MIUI - MIUI 9 telah diperkenalkan secara resmi di Beijing, China.
  • 21:36 WIB. Pilpres- Pengamat Politik J Wisnu Kasdulah menilai duet SBY-Prabowo bisa jadi ancaman bagi pencapresan Jokowi di 2019.
  • 21:33 WIB. BI- Gubernur BI Agus Martowardojo meminta daerah jangan terlalu terpaku pada harga komoditas yang lagi bagus di Pasar Global.
  • 21:26 WIB. Pilpres- Ketum Gerindra Prabowo S dan Ketum Partai Demokrat SBY akan menggelar pertemuan besok di Cikeas membahas Pilpres 2019.
  • 21:24 WIB. DPR- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana tabungan haji untuk infrastruktur.
  • 21:22 WIB. KTA- Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kementeriannya telah menerbitkan Permendagri terkait Kartu Identitas Anak (KTA).
  • 21:19 WIB. Angket- Fraksi PAN di DPR kemungkinan besar akan cabut kadernya dari keanggotaan Pansus Angket tentang KPK.

Pakar Hukum Sebut Pelapor Ahok Minim Bukti

Foto Berita Pakar Hukum Sebut Pelapor Ahok Minim Bukti
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pakar Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani menilai keterangan sejumlah saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih jauh memenuhi unsur aspek pembuktian dan kredibilitas.

"Dari keterangan saksi yang ada, unsur politis dalam kasus ini mencuat dan tercium kuat sekali. Apalagi tidak ada satu pun orang dari Kepulauan Seribu yang ikut sebagai pelapor," kata Andi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Bahkan, kata Andi, warga di Kepulauan Seribu justru merasa tidak ada masalah dengan pidato Ahok karena seharusnya warga dari Kepulauan Seribu yang pertama kali merasa keberatan dengan pernyataan Ahok.

""Locus delictie" (tempat kejadian) kasus ini kan berawal di Kepulauan Seribu tetapi warga di sana merasa tidak ada yang salah dengan ucapan Ahok. Ini pertanda saksi-saksi yang dihadirkan itu tidak berbobot," tuturnya.

Meski kualitas kesaksian diragukan, Andi menyatakan majelis hakim tidak bisa serta merta memerintahkan JPU untuk menghentikan kasus ini. "Hakim tidak dapat menghentikan kasus dalam pemeriksaan kecuali melalui putusan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini merupakan kesempatan bagi JPU untuk membuktikan dakwaan. Apalagi, hakim akan tetap mendengarkan saksi-saksi yang diajukan JPU meskipun bobot kesaksiannya sangat rendah.

"Nanti juga akan diberikan kesempatan kepada Ahok sebagai terdakwa untuk membela diri dengan bukti-bukti yang disiapkan," kata Andi.

Lebih lanjut ia mengatakan proses hukum kasus ini akan terus berlanjut hingga masing-masing pihak merasa sudah cukup untuk membuktikan posisi masing-masing. Kendati demikian, diakuinya jika proses ini pasti akan menyedot energi dan emosi.

"Tetapi yang paling penting adalah rasionalitas dalam pembuktian yang meyakinkan hakim yang nanti akan jadi pertimbangan," tambahnya.

Soal apakah tidak men-"down grade" wibawa lembaga peradilan jika menyidangkan perkara berdasarkan kesaksian palsu, Andi menilai pengadilan tidak punya kepentingan terhadap situasi persidangan.

"Pengadilan hanya menilai kebenaran dari bukti yang ada. Kalau memang saksi atau bukti tidak kuat apalagi palsu, maka hakim tentu harus menegakkan kebenaran dan itu hanya melalui putusan setelah proses berakhir," tuturnya.

Ia pun menyatakan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dapat dijerat oleh hukum yang ada melalui proses terpisah.

"Publik juga pasti memberikan penilaian terhadap jalannya persidangan yang ada melalui pemberitaan media massa. Meskipun hakim tidak boleh dipengaruhi opini publik tetapi kebenaran dan rasionalitas sama posisinya, baik di dalam maupun di luar persidangan," kata Andi. 
Saksi pelapor yang telah dihadirkan dalam persidangan Ahok antara lain Novel Chaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muchsin alias Habib Muchsin Alatas, Syamsu Hilal, Pedri Kasman, Irena Handono, Muhammad Burhanuddin, dan Willyuddin Abdul Rasyid Dhani. (Ant)

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Aksi Bela Islam, pemilukada dki

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,573.98 3,537.30
British Pound GBP 1.00 17,456.14 17,278.94
China Yuan CNY 1.00 1,984.48 1,964.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,401.00 13,267.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,605.55 10,496.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.88 1,698.50
Dolar Singapura SGD 1.00 9,836.32 9,734.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,614.85 15,453.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.88 3,095.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,979.08 11,856.12

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.206 -13.329 558
2 Agriculture 1772.884 -2.241 18
3 Mining 1465.301 5.157 44
4 Basic Industry and Chemicals 612.195 -1.939 67
5 Miscellanous Industry 1386.417 1.397 41
6 Consumer Goods 2484.457 -30.445 45
7 Cons., Property & Real Estate 481.634 0.333 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.048 -6.175 60
9 Finance 963.563 4.319 89
10 Trade & Service 922.973 -1.862 129
No Code Prev Close Change %
1 PADI 510 635 125 24.51
2 MLIA 494 565 71 14.37
3 MFMI 850 970 120 14.12
4 KICI 160 178 18 11.25
5 KARW 200 220 20 10.00
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 DOID 680 745 65 9.56
8 TINS 745 815 70 9.40
9 BRAM 13,700 14,975 1,275 9.31
10 BKDP 80 87 7 8.75
No Code Prev Close Change %
1 ENRG 400 300 -100 -25.00
2 HDFA 240 193 -47 -19.58
3 FINN 404 350 -54 -13.37
4 PNBS 128 112 -16 -12.50
5 KIAS 105 92 -13 -12.38
6 APII 266 238 -28 -10.53
7 JECC 5,850 5,325 -525 -8.97
8 CKRA 88 81 -7 -7.95
9 MBAP 1,950 1,800 -150 -7.69
10 SSTM 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 370 0 0.00
2 WSBP 452 472 20 4.42
3 TLKM 4,720 4,700 -20 -0.42
4 DOID 680 745 65 9.56
5 AISA 1,185 1,175 -10 -0.84
6 BIPI 103 113 10 9.71
7 STAR 73 71 -2 -2.74
8 PBRX 505 505 0 0.00
9 BBCA 18,575 18,775 200 1.08
10 TINS 745 815 70 9.40