Portal Berita Ekonomi Jum'at, 20 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Obligasi - Reliance Capital Management optimistis rating surat utang WOM Finance tidak akan turun setelah akuisisi rampung.
  • Gambia - Gambia melakukan pelantikan presiden baru, Adama Barrow, di Senegal.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. mengincar nasabah super kaya  di bisnis kartu kreditnya tahun ini.
  • NISP - PT Bank OCBC NISP Tbk. meluncurkan OCBC NISP Voyage, kartu kredit yang terbuat dari logam.

DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional

Foto Berita DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk pengembangan perikanan di tempat tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1/2017), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian "karpet merah" kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, KKP perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya. (Ant)

Tag: Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5298.948 4.164 539
2 Agriculture 1918.809 -0.646 21
3 Mining 1397.304 -5.931 43
4 Basic Industry and Chemicals 537.652 1.169 66
5 Miscellanous Industry 1351.421 3.608 42
6 Consumer Goods 2345.216 -7.413 39
7 Cons., Property & Real Estate 523.147 1.423 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.979 1.438 56
9 Finance 806.126 -0.007 89
10 Trade & Service 854.274 7.991 122
No Code Prev Close Change %
1 LMAS 50 67 17 34.00
2 WICO 50 67 17 34.00
3 WAPO 53 67 14 26.42
4 UNIC 2,190 2,720 530 24.20
5 POLY 61 75 14 22.95
6 ARII 366 430 64 17.49
7 PGLI 55 61 6 10.91
8 GZCO 103 113 10 9.71
9 LPIN 5,500 6,000 500 9.09
10 ASRI 380 412 32 8.42
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,850 3,640 -1,210 -24.95
2 MGNA 139 121 -18 -12.95
3 BCIP 210 183 -27 -12.86
4 OASA 454 410 -44 -9.69
5 YULE 77 71 -6 -7.79
6 BINA 466 430 -36 -7.73
7 MITI 68 63 -5 -7.35
8 MCOR 210 198 -12 -5.71
9 JKON 620 590 -30 -4.84
10 MASA 268 256 -12 -4.48
No Code Prev Close Change %
1 GZCO 103 113 10 9.71
2 ISSP 232 232 0 0.00
3 BIPI 136 141 5 3.68
4 BWPT 320 312 -8 -2.50
5 BUMI 426 420 -6 -1.41
6 SRIL 256 252 -4 -1.56
7 ASRI 380 412 32 8.42
8 BABP 76 79 3 3.95
9 PBRX 432 440 8 1.85
10 LMAS 50 67 17 34.00