Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:17 WIB. Ankara - Ankara berikan peringatan keras kepada pemberontak Kurdi Suriah.
  • 21:54 WIB. MSKY - MNC Sky Vision mengantongi izin dari OJK untuk menggelar right issue dengan target Rp1,26 triliun.
  • 20:51 WIB. Oasis - Personel Oasis Liam Gallagher akan menggelar konser di Jakarta pada 8 Agustus mendatang.
  • 20:44 WIB. Amerika Serikat - Amerika Serikat desak China berperan lebih aktif perangi terorisme dunia.
  • 20:38 WIB. Baku - Pebalap Red Bull, Max Verstappen, memimpin sesi latihan bebas pertama F1 GP Baku.
  • 20:36 WIB. Belanda - Vinales menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Belanda.
  • 19:51 WIB. China - Lionel Messi menolak tawaran bermain di China.
  • 19:04 WIB. Mudik Lebaran - Kapolri harap peristiwa brexit tidak terulang tahun ini.
  • 19:02 WIB. Mudik Lebaran - Petugas Kepolisian prediksi jalur Nagreg macet hingga Sabtu siang.
  • 19:02 WIB. Mudik Lebaran - Jalur Selatan sudah dipenuhi pemudik.

DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional

Foto Berita DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk pengembangan perikanan di tempat tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1/2017), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian "karpet merah" kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, KKP perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya. (Ant)

Tag: Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10