Portal Berita Ekonomi Kamis, 23 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • WIKA - PT Wijaya Karya Persero Tbk  berhasil mencatat pertumbuhan laba hingga 161,88% sepanjang 2016 dibandingkan dengan 2015.
  • Nasional - Politisi PKB Musa Zainuddin ditahan KPK.
  • Nasional - Menteri Jonan akui Indonesia sangat siap jika Freeport lakukan gugatan.
  • Minahasa - Pemkab Minahasa Tenggara lakukan verifikasi mahasiswa yang akan menerima bantuan penyelesaian studi.
  • Kalsel - Pemkab Hulu Sungai Tengah kembangkan sistem informasi keuangan desa dengan sistem komputerisasi.
  • AS - Kemacetan lalu lintas sebabkan pengemudi di AS merugi rata-rata US$1.200/tahun.
  • Bangka Tengah - Pemkab Bangka Tengah dorong warga membudidayakan udang galah.
  • AS - Pemerintah AS peringatkan warga Guatemala tidak lintasi AS secara ilegal.

DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional

Foto Berita DPR Minta Kebijakan Investasi Kelautan Jangan Ganggu Kepentingan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kebijakan investasi di sektor kelautan dengan mengundang sejumlah pihak asing seperti untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil untuk pengembangan perikanan di tempat tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan nasional.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/1/2017), menyatakan, pengelolaan pulau oleh pihak asing dicemaskan dapat mengecilkan peran masyarakat lokal dan berpotensi menimbulkan gesekan dan kerawanan sosial baru.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra menegaskan bahwa kebijakan pemberian "karpet merah" kepada pihak asing untuk mengelola pulau-pulau juga dapat mengganggu kepentingan nasional.

"Kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi," tegasnya.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan yang didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan, KKP perlu untuk memetakan secara partisipatif atau melibatkan seluruh elemen warga sebelum mengundang investor ke pulau-pulau kecil.

"Terlebih dahulu diberikan pengakuan ruang terhadap masyarakat pesisir, baik di darat maupun di laut, melalui upaya pemetaan partisipatif," kata Abdul Halim.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu menyatakan fokus KKP terkait penggunaan lahan pulau-pulau kecil semestinya dilakukan sebelum mengundang investor.

Untuk itu, ujar dia, dalam pelaksanananya KKP bisa memfasilitasi proses penyusunan perda yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat daerah hingga kabupaten/kota bersama-sama dengan masyarakat pesisir setempat.

Sebelumnya, KKP bakal fokus dalam mengatur penggunaan lahan yang terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai kawasan perairan Republik Indonesia.

"Sesuai arahan Bu Menteri (Susi Pudjiastuti), nanti pulau-pulau kecil akan diatur lagi, apakah boleh dipakai masyarakat atau badan usaha," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Sjarief Widjaja, Jumat (6/1).

Sjarief memaparkan dalam hal pengawasan pulau-pulau kecil itu nantinya juga termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Dia juga mengatakan beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinventarisir kembali oleh pemerintah.

"Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventarisir dahulu," paparnya. (Ant)

Tag: Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5372.748 14.065 539
2 Agriculture 1830.241 -4.200 21
3 Mining 1430.644 9.710 43
4 Basic Industry and Chemicals 560.366 -4.171 66
5 Miscellanous Industry 1351.548 13.281 42
6 Consumer Goods 2360.450 5.219 39
7 Cons., Property & Real Estate 519.508 -0.508 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.448 5.395 56
9 Finance 830.154 -0.129 89
10 Trade & Service 865.002 9.456 122
No Code Prev Close Change %
1 GDYR 1,800 2,250 450 25.00
2 AGRO 780 975 195 25.00
3 BRMS 89 106 17 19.10
4 PLAS 53 61 8 15.09
5 MCOR 286 328 42 14.69
6 NELY 92 105 13 14.13
7 BCIP 160 182 22 13.75
8 GEMS 2,610 2,950 340 13.03
9 CMPP 100 113 13 13.00
10 DEWA 70 78 8 11.43
No Code Prev Close Change %
1 ARII 400 338 -62 -15.50
2 IKBI 388 350 -38 -9.79
3 SDRA 1,100 1,000 -100 -9.09
4 ELTY 57 52 -5 -8.77
5 RIGS 198 182 -16 -8.08
6 JPFA 1,875 1,730 -145 -7.73
7 BIMA 120 111 -9 -7.50
8 MGNA 109 102 -7 -6.42
9 TRAM 202 190 -12 -5.94
10 CENT 138 130 -8 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 368 360 -8 -2.17
2 ELTY 57 52 -5 -8.77
3 LMAS 89 86 -3 -3.37
4 DEWA 70 78 8 11.43
5 BRMS 89 106 17 19.10
6 MCOR 286 328 42 14.69
7 TRAM 202 190 -12 -5.94
8 AGRO 780 975 195 25.00
9 GJTL 1,045 1,155 110 10.53
10 BIPI 126 123 -3 -2.38