Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • FA Cup (21/2) - Sutton United 0 - 2 Arsenal
  • La Liga Spanyol (21/2) - Las Palmas 2 - 1 Malaga
  • Imigrasi - Pihak Imigrasi menolak pengajuan paspor puluhan TKI
  • Barcelona - Banding ditolak, Neymar akan menjalani sidang skandal transfernya ke Barcelona
  • Malaysia - Malaysia panggil pulang duta besarnya di Korea Utara
  • Nasional - Pekerja industri 2017 ditargetkan 16,3 juta orang.
  • Otomotif - Vietnam impor 1.800 lebih mobil dari Indonesia.
  • Jakarta - Itensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sebagian Jakarta banjir.
  • Top 1 - Top 1 jalin kerjasama dengan tim Formula 1 Mclaren
  • Banjir - 54 Titik di Jakarta Terendam Banjir
  • Bulog -  Bulog Sulawesi Tengah canangkan penanaman cabai minimal 100 pohon di setiap gudang.
  • Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro siap bangun sudetan 780 meter di Desa Kedungsumber.
  • Anggaran - Pemkab Penajam Paser Utara berlakukan efektivitas anggaran belanja bagi pemerintah desa.

Demi Kepentingan Investasi, Luhut Izinkan Asing Namai Pulau Indonesia

Foto Berita Demi Kepentingan Investasi, Luhut Izinkan Asing Namai Pulau Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Diperkenankannya asing mengelola dan memberi nama pulau untuk kepentingan investasi tidak berarti mereka dapat memiliki wilayah tersebut.

Hal ini ditegaskan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tentang kebijakan asing dapat menamai pulau harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Siapa saja boleh mengajukan nama, tapi ada prosedur yang dilalui. Harus lewat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, lalu didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Ia juga menegaskan, pengelolaan pulau atau kawasan itu harus dalam konteks bisnis yang sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia.

Ditambahkannya, prosedur pengelolaan pulau juga tidak jauh berbeda dengan pengelolaan lahan di darat di mana ada hak guna dan hak pakai di mana asing dilarang memiliki tanah.

"Sekarang ini ada sekian pulau yang dikelola seperti milik sendiri, nah itu yang tidak boleh. Tidak bisa. Itu harus dalam konteks kewenangan negara Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya Luhut menegaskan tidak ada kepemilikan pulau Indonesia bagi asing yang diberikan pemerintah.

Penegasan itu disampaikan terkait banyaknya informasi yang simpang siur mengenai pengelolaan pulau atau wilayah investasi bagi investor asing.

"Saya ulangi lagi, soal pulau itu seperti kawasan. Misalnya Morotai di mana ada tujuh lapangan terbang. Karena wilayah ini jadi tempat nostalgianya teman-teman dari Jepang, mereka ingin membesarkan atau mengaktifkan satu lapangan terbang itu jadi satu kawasan," jelasnya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu.

Luhut mengatakan, saat pihak Jepang berinvestasi di wilayah tersebut, pemerintah mempersilakan investor di sana untuk memberikan nama tertentu.

Namun, ia menegaskan hal itu perlu dilaporkan kepada pemerintah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Tidak ada kepemilikan yang beralih. Saya ulangi ini karena ada viral yang belok-belok. Tidak ada kepemilikan oleh asing, aturannya sudah ada," katanya.

Menurut dia, pengelolaan pulau atau kawasan tertentu untuk kepentingan investasi tentunya akan menggunakan skema bisnis yang umum berlaku.

Mantan Menko Polhukam itu juga mengatakan penawaran untuk mengelola suatu pulau atau kawasan diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisata, terutama dari mancanegara.

"Jadi, seperti orang Jepang itu, mereka ingin ada daerah 'elderly resort' (peristirahatan bagi lansia) untuk para orang tua. Mereka merasa Indonesia 'nursing' (keperawatannya) bagus. Apalagi jarak dari Tokyo ke Morotai hanya sekitar 4,5 jam," katanya. (Ant)

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan, investasi

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5359.288 8.356 539
2 Agriculture 1868.443 3.178 21
3 Mining 1431.212 19.623 43
4 Basic Industry and Chemicals 572.794 -2.999 66
5 Miscellanous Industry 1334.999 9.216 42
6 Consumer Goods 2339.398 -9.984 39
7 Cons., Property & Real Estate 521.713 -2.256 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.734 1.669 56
9 Finance 827.849 4.658 89
10 Trade & Service 856.674 2.856 122
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 416 520 104 25.00
2 MTSM 394 492 98 24.87
3 ERTX 140 170 30 21.43
4 PGLI 64 77 13 20.31
5 TIRA 230 276 46 20.00
6 MYTX 76 90 14 18.42
7 MCOR 250 294 44 17.60
8 AIMS 150 170 20 13.33
9 RDTX 10,800 12,000 1,200 11.11
10 FPNI 126 140 14 11.11
No Code Prev Close Change %
1 PLAS 130 85 -45 -34.62
2 ALKA 180 134 -46 -25.56
3 BKDP 86 67 -19 -22.09
4 SCBD 1,800 1,500 -300 -16.67
5 BAYU 800 670 -130 -16.25
6 PRAS 210 183 -27 -12.86
7 PTSN 86 76 -10 -11.63
8 SDPC 129 115 -14 -10.85
9 NIKL 2,920 2,620 -300 -10.27
10 MICE 432 390 -42 -9.72
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 550 560 10 1.82
2 SDPC 129 115 -14 -10.85
3 MCOR 250 294 44 17.60
4 PRAS 210 183 -27 -12.86
5 BUMI 362 380 18 4.97
6 MYRX 130 125 -5 -3.85
7 BNLI 700 695 -5 -0.71
8 ENRG 50 50 0 0.00
9 ELTY 71 73 2 2.82
10 PBRX 458 456 -2 -0.44