Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • BP Batam - BP Batam pastikan akan bongkar peternakan babi di kawasan hutan resapan air Dam Duriangkang.
  • LRT - PT Kereta Api Indonesia mengakui tugas sebagai Investor LRT Jabodebek cukup berat
  • Jakarta - Pemprov DKI akan melarang pemasangan Baliho di pinggir jalan dan menggantinya dengan light emitting diode (LED) di gedung-gedung
  • Pilkada - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara pilkada serentak 2017
  • Bogor - Upacara Kenegaraan Penyambutan Raja Salman akan dilaksanakan di Istana Bogor
  • Bandung - Terduga tersangka teroris di Bandung bernama Yayat Cahdiyat resedivis kasus teroris
  • KPK - KPK meminta kewenangan untuk dapat mengusut sektor swasta
  • Pekalongan - Harga beras dan daging di Pekalongan mulai turun.
  • Militer - Usai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Australia, kerjasama Militer antara Indonesia dan Australia akan kembali diaktifkan
  • Cabai - Harga cabai di Bangkalan, Jatim, naik hingga Rp160.000/kg.

LPS: Penambahan Peraturan Premi Masih Dikaji

Foto Berita LPS: Penambahan Peraturan Premi Masih Dikaji
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan peraturan premi tambahan untuk pendanaan restrukturisasi perbankan akan terbit selambat-lambatnya pada April 2017.

"Besaran dan waktu penerapan premi restrukturisasi tersebut masih dikaji," ujar Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Ia mengatakan ada tiga Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) yang harus keluar April 2017, salah satunya soal premi restrukturisasi perbankan.

Tenggat waktu tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang menyebutkan bahwa peraturan turunan mengenai tindakan pencegahan dan penanganan krisis harus terbit satu tahun setelah UU tersebut disahkan.

Salah satu mandat dalam UU PPKSK tersebut, LPS harus menangani restrukturisasi terhadap perbankan yang bermasalah. Untuk menangani restrukturisasi tersebut, LPS juga diperbolehkan memungut premi restrukturisasi terhadap perbankan, selain premi simpanan seperti yang selama ini sudah berjalan.

Fauzi mengatakan besaran premi restrukturisasi terhadap perbankan masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. "Masih dibahas dengan pemerintah, karena ini menyangkut penambahan premi," kata dia.

Selama ini premi yang dibebankan LPS kepada perbankan baru merupakan premi simpanan dengan besaran 0,2 persen dari aset per tahun.

LPS juga masih mengkaji untuk mengubah premi simpanan yang saat ini masih bersifat flat atau sama untuk seluruh bank.

Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinan D Purba mengatakan jenis premi simpanan dan waktu pengenaan premi restrukturisasi akan diputuskan pada tahun ini.

Untuk premi restrukturisasi, kata dia, akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan teknis penerapan premi restrukturisasi akan diatur dalam PLPS.

Namun Ferdinan belum dapat memastikan apakah premi restrukturisasi akan langsung diterapkan setelah PP terbit, atau ada masa transisi.

Ferdinan juga belum memastikan apakah premi restrukturisasi ini hanya dibebankan kepada bank berdampak sistemik, atau seluruh bank. "Harus didiskusikan dahulu dengan matang karena ini sangat berdampak pada industri," kata dia. (Ant)

Tag: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51