Komisi V Nilai Layanan Pelindo II Kurang Maksimal

Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan pelabuhan Indonesia khususnya Pelindo II saat ini masih belum maksimal. Hal itu terbukti dari tingginya angka kecelakaan di wilayah pelabuhan pada tahun ini, mulai dari terganggunya aktifitas bongkar muat karena pekerja yang kerap mogok, tragedi taksi tercebut di lini satu hingga meninggal nya pekerja akibat tergencet alat barat.

"Saya katakan bahwa infrastruktur pengamanan Pelabuhan Indonesia dapat kategorikan kurang maksimal. Selain itu berbagai regulasi yang ada dan implementasinya belum sinkron dan maksimal," katanya saat di Gedung DPR, Kamis (12/1/2017).

Politisi partai Gerindra ini menambahkan Komisinya akan segera memanggil Menteri terkait untuk melakukan evaluasi tentang keamanan dan pelayanan pelabuhan dan meminta agar menetapkan segera Pelindo sebagai objek vital nasional. Selain itu, Nizar meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap semua hasil penyelidikan dari berbagai kecelakaan dengan transparan. Di mana hasil investigasi KNKT akan menjadi masukan bagi pelayanan pelabuhan yang lebih baik dan aman.

"Sebagai bagian dari objek vital nasional, maka upaya untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan laut seperti penyelundupan, ancaman teror, insiden bahaya, mogok kerja, sabotase dan lain-lain terhadap pelabuhan, pentingnya pelindo II menerapkan standar operasi keamaman untuk kepentingan bisnis nasional," tambah Nizar.

Sebagai bahan evaluasi, lanjutnya, Pelindo II dapat melakukan pemeriksaan efektifitas dari penerapan sistem manajemen keamanan di kawasan pelabuhan terutama menyangkut masalah infrastruktur dan pekerjanya. Menurutnya, kedua faktor tersebut bisa menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia.

"Pelindo II harus berkomitmen untuk terus melakukan program pembinaan SDM secara intensif untuk mencetak pegawai yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis," pungkasnya.

Sejumlah masalah yang menghambat investasi, me-nurut Nizar, harus segera diselesaikan. "Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan masalah buruh melalui kompromi antara bipartit (pengusaha dan pekerja) maupun tripartit (pengusaha, pekerja dan pemerintah)," papamya.

Kebijakan itu sesuai program pemerintah untuk memeratakan program dan proyek infrastruktur termasuk pelabuhan ekspor-impor.