CSIS: Banyak Perwira Nganggur Bikin Konflik di Tubuh TNI

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana mengatakan, banyaknya perwira TNI yang "menganggur" atau 'non job' akan menimbulkan konflik di institusi pertahanan negara tersebut.

"Akan terjadi ketegangan konflik karena ada banyak yang nggak dapat posisi dan nganggur. Karena mereka tidak dapat posisi, maka akan lebih cenderung berkelompok-kelompok. Ini bukan masalah efisiensi SDM, keuangan dan lainnya. Ini tergantung dalam militer sendiri. Ini mengacaukan situasi baik situasi maupun koneksivitas dalam tugas TNI," kata Evan saat memaparkan Penelitian dan Seminar Publik: Anatomi dan Pola Mutasi Perwira TNI, di Auditorium CSIS, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Berdasarkan data yang dimilikinya, perwira TNI angkatan 1987 dan seterusnya belum cukup sering dimutasi dan belum cukup banyak bintang dua dan bintang tiga. "Angkatan 1987-1988 yang paling besar dan mereka sekarang hanya baru selusinan. Nah sekarang setelah kepala staf angkatan 1983 seharusnya sekarang-sekarang ini. Kita gak punya banyak waktu sampai ke bintang tiga dan itu semakin kecil peluangnya," kata Evan.

Selain itu, ia melihat di institusi banyak prajuri TNI berpangkat perwira menengah (letnan kolonel dan kolonel) yang tidak memiliki jabatan di institusi TNI. "Saya lihat tahun 2016 banyak kelebihannya di kolonel. Saya rasa kita harus memikirkan kebijakan antara terkait angkatan atau pun pendidikan. Sebagian besar dari prajurit berpangkat kolonel itu beranggapan mereka gak mendapat jabatan karena ukuran akademisnya besar. Mereka juga berkompetisi dengan yang lain," jelasnya.

Oleh karena itu, Mabes TNI perlu masukan dari konsultan SDM yang objektif dan sistem yang menetapkan apakah persoalannya ini luas atau sempit. "Kalau sudah ada input yang objektif untuk memperbaiki sistem SDM-nya saya rasa kebijakan-kebijakan di dalam sudah cukup memperbaiki itu. Akan tetapi terkait memberikan insentif supaya kita bisa menarik orang untuk datang dan seterusnya saya rasa harus membangun kerja sama dengan pihak lain," katanya.

Tak hanya itu, jumlah prajurit di akademi juga banyak, sementara jumlah jabatan pasca-orde baru menurun akibat dihapuskannya dwifungsi. "Semua pola mutasi sifat gerakannya bukan vertikal promosi, melainkan horizontal. Misalnya, prajurit berpangkat kolonel dimutasi ke jabatan yang berpangkat kolonel. Ini cukup banyak," ujarnya.

Di era Presiden Joko Widodo kemandekan gerbang promosi jabatan dapat menjadi lebih parah karena mayoritas mutasi dalam dua tahun terakhir, menyentuh angkatan 1980-1984 tapi kurang menyentuh dua angkatan besar 1987 dan 1988; menyentuh posisi non strategis, termasuk diklat, logistik, teritorial dan kementerian. (Ant)