PKS: Ketimpangan Dapat Ganggu Perekonomian dan Timbulkan Kerawanan Sosial

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyoroti permasalahan ketimpangan di tengah masyarakat yang dinilai dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kerawanan sosial. Ecky dalam rilis di Jakarta, Senin (16/1/2017), menjelaskan klaim penurunan kesenjangan ekonomi oleh pemerintah harus dilihat secara obyektif dan hati-hati.

Dia menyatakan, harus diakui bahwa angka gini ratio atau tingkat kesenjangan yang dirilis BPS pada Maret 2016 memang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran. "Tetapi angka penurunannya masih sangat kecil, di mana gini ratio hingga Maret 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Tetapi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 0,39," papar Ecky.

Dia mengingatkan bahwa terkait dengan indikator gini ratio, Ecky mengingatkan agar Pemerintah melihat perkembangan masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah yang terus merosot. Ecky mengutip sejumlah penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa ketimpangan dapat mengganggu laju pertumbuhan. "Dalam penelitian yang dilakukan IMF menyebutkan bahwa peningkatan 1 persen dari kontribusi pendapatan masyarakat dengan 20 persen pendapatan tertinggi akan menyebabkan pertumbuhan melambat sebesar 0,08 persen dalam waktu lima tahun," katanya.

Selain itu, Ecky juga mengingatkan atas temuan dalam laporan Bank Dunia, yang juga telah memberikan peringatan potensi ledakan sosial akibat fenomena ketimpangan yang Semakin lebar. Berdasarkan data Bank Dunia, di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, dalam kurun waktu yang sama 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional, dan sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional.

"Kesenjangan yang semakin besar akan menimbulkan kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial," katanya dan menambahkan, rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengininkan berbagai pihak jangan sampai terjebak instablitas atau kekacauan yang bisa membahayakan kondisi perekonomian nasional. "Kita semua harus sepakat jangan sampai terjebak pertikaian dan instabilitas yang membuat ekonomi kita menjadi kacau," kata Menko Maritim dalam acara seminar nasional kemaritiman di Jakarta, Kamis (1/12).

Secara perekonomian, Menko Maritim memaparkan bahwa secara fundamental, kondisi perekonomian Indonesia masih bagus. Hal tersebut dinilai karena pemerintah menyadari bahwa tidak hanya pertumbuhan, tetapi juga penting pemerataan, sehingga sejumlah program pemerataan yang dilakukan antara lain seperti program dana desa.

Sejumlah tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia, menurut Luhut, adalah bonus demografi yang harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin agar berdampak kepada peningkatan indeks pembangunan manusia. (Ant)