Filipina Kecam Pengerahan Senjata di Kepulauan Laut China Selatan

Filipina mengajukan protes diplomatik terhadap China atas penempatan senjata anti-pesawat dan anti-peluru kendali di pulau buatan di Laut China Selatan, yang disengketakan, kata menteri luar negeri pada Senin (16/1/2017).

Naskah protes itu dikirim ke kedutaan China pada Desember, setelah kepastian laporan dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional, yang berpusat di Amerika Serikat, tentang penumpukan senjata di tujuh pulau buatan di Spratly.

Salah satu pulau terletak di daerah ekonomi khusus 200 mil laut Filipina.

Menteri Luar Negeri Perfecto Yasay kepada CNN Filipina menyatakan penting mengangkat keprihatinan secara hati-hati dan tidak menciptakan gelombang besar.

"Saya hanya ingin meyakinkan rakyat Filipina bahwa ketika kami mengambil langkah menyangkut China dalam sengketa itu, kami tidak ingin mengambil langkah keras, memancing, yang tidak akan memecahkan masalah," katanya.

China mendaku hampir seluruh Laut Cina Selatan, jalur barang senilai sekitar 5 triliun dolar setiap tahun. Putusan arbitrase internasional pada tahun lalu membatalkan dakuan tersebut.

Ia berbicara tentang masalah rumit Filipina sejak Presiden Rodrigo Duterte membalikkan kebijakan luar negeri dengan mengupayakan keterlibatan dan hubungan baru dengan China. Hingga kini, Filipina menjadi salah satu penentang lantang ketegasan laut Beijing.

"Kita tidak dapat melibatkan China dalam perang," kata Yasay, "Tapi, saat ada laporan tentang penumpukan senjata di daerah itu dalam pengamatan kami, kami memastikan bahwa kepentingan dan hak rakyat Filipina betul-betul dilindungi." Filipina pada tahun ini memimpin Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Yasay pada pekan lalu mengatakan yakin tata perilaku antara kelompok itu dengan China selesai pada pertengahan tahun, setelah 15 tahun dan kemajuan terbatas.

Pulau buatan China menjadi masalah panas pada pekan lalu ketika calon menteri luar negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengatakan pada sidang Senat bahwa Beijing harus diusir dari, bahkan kemudian ditolak masuk ke, kepulauan bermasalah tersebut.

Yasay pada pekan lalu menyarankan Filipina memainkan peran dalam hal itu, dan mengatakan, "Biarkan mereka melakukannya." (Ant)