Fahri Sebut Tito Tak Paham Sejarah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian untuk tidak mudah mengatakan fatwa MUI berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan nasional. Tito, menurutnya, tidak memahami sejarah secara baik bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi karena peran ulama.

"Menuduh MUI dan para ulama tidak berbhineka sama dengan tidak paham sejarah Indonesia dan tidak paham posisi ulama dalam kemerdekaan. Tuduhan artinya juga tidak mengerti bahwa kemerdekaan diraih bangsa ini dalam suasana keagamaan yang kental," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Dia pun menyarankan Kapolri untuk lebih banyak melakukan konsultasi dengan para ulama sebagai penjaga umat. Hal ini, menurutnya, agar Kapolri dan jajarannya tidak punya pandangan dan asumsi negatif soal ulama.

"Supaya tidak punya pandangan dan asumsi sendiri, Kapolri dan jajarannya harus konsultasi dengan para ulama," tegasnya.

Negara pun, menurutnya, telah mendapatkan pemasukan sekitar Rp700 triliun dari berbagai instrumen keuangan sebagai hasil dari fatwa ulama.

"Negara mendapatkan keuntungan dengan fatwa ulama melalui berbagai instrumen keuangan dicap halal oleh MUI. MUI jelas telah banyak membantu negara dan oleh sebab itu keberadaan mereka tidak saja penting, tapi diperlukan dalam rangka membangun kehidupan bersama umat beragama," jelasnya.

"Dan umat beragama itu komponen terbesarnya adalah umat Islam. Dengan berbagai fakta ini maka seharusnya kepolisian justru mesti bersikap positif kepada ulama. Jangan justru dibalik, MUI dianggap bermasalah, sementara preman dianggap teman. Ini bisa merusak keadaan," tandasnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berpendapat fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhir-akhir ini berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional. Bukan saja Tito, Kapolda Jabar, Irjen (Pol) Anton Charliyan, justru menjadi pelindung ormas GMBI yang diketahui justru membuat ricuh saat pemeriksaan Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

"Yang menarik, belakangan ini ketika fatwa memiliki implikasi luas dan berpengaruh ke sistem hukum kita," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk Fatwa MUI dan Hukum Positif?di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

"Ini menunjukkan fatwa bukan lagi dianggap pandangan halal atau haram, tapi belakangan malah berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman dan kebhinnekaan," katanya.