Perumahan yang Dilintasi Proyek MRR Bakal Direlokasi

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo, menjamin tidak bakal ada penggusuran dalam pengerjaan proyek Middle Ring Road (MRR) di Kota Makassar yang sementara berjalan. Keberadaan komplek perumahan yang dilintasi proyek itu akan disiasati dengan relokasi ataupun ganti-untung. Begitu pula dengan lahan warga yang masuk dalam rencana proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

"Perumahan kena ya gantinya pasti ada, apakah itu ganti tanah dan ganti bangunan maupun (bentuk) yang lainnya. Intinya, tidak ada penggusuran di Sulsel, yang ada adalah dipindahkan," kata Syahrul usai meninjau proyek MRR tahap I di Makassar, kemarin. Dijaminnya pula relokasi yang dilakukan pemerintah tidak akan membuat warganya menjadi miskin.

Berdasarkan data, proyek MRR secara keseluruhan akan menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan Sultan Alauddin dengan panjang 7,09 kilometer. Untuk tahap I, proyek itu menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan Borong Raya dengan panjang 3,05 kilometer. Beberapa titik yang dilintasi proyek memang diperkirakan merupakan kawasan yang cukup padat, dimana terdapat komplek perumahan.

Syahrul menegaskan pihaknya menargetkan pengerjaan proyek MRR tahap I harus tuntas sampai ke Jalan Leimena pada Desember 2017. Dengan begitu, tahap I proyek senilai Rp174,7 miliar bisa tuntas sesuai target pada 2018. Proyek MRR mulai dikerjakan pada 2015. Hingga kini, realisasi pekerjaan secara fisik baru mencapai 22,46 persen dari target 27,49 persen. Tercatat deviasi minus 5,02 persen.

Menurut Syahrul, kendala pembebasan lahan akan dihadapinya dengan pendekatan persuasif terlebih dulu. Diyakinkannya bahwa lahan warga yang dilintasi akan memperoleh ganti untung, bukannya merugi. Namun, bila ada warga yang tetap ngotot, pemerintah akan menempuh langkah tegas sesuai aturan yakni konsinyasi dengan menitipkan ke pengadilan. "Ini untuk kepentingan umum dan kepentingan rakyat," tutur dia.

Proyek MRR diproyeksikan Syahrul akan mengatasi permasalahan kemacetan di Makassar. Proyek ini disebut Gubernur Sulsel dua periode ini sangatlah mendesak untuk segera direalisasikan. Pasalnya, laju pertumbuhan kendaraan di Makassar sekian ratus kali lipat dibandingkan pertumbuhan jalan yang terseok-seok.

Sebelumnya, Perwira Administrasi Samsat Makassar Inspektur Satu Ade Firmansyah, mengakui laju pesatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak diiringi dengan pertumbuhan jalan mengakibatkan kemacetan di Kota Daeng. Karena itu, dibutuhkan sinergitas seluruh pihak untuk mengatasi kemacetan, termasuk dengan membuka jalan baru.

Berdasarkan data Samsat Makassar, jumlah kendaraan bermotor pada 2016 tercatat 1.425.151 unit atau bertambah 87.009 unit dibandingkan 2015. Adapun, pada 2014 jumlah kendaraan bermotor baru berkisar 1.252.755 unit. Artinya, dalam dua tahun terakhir tercatat pertambahan 172.395 unit.