OJK Minta BPD Lebih Optimal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pendorong pembangunan daerah lebih optimal. Sebab peran dan fungsi BPD dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi begitu besar.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jabar, Sarwono mengatakan sejauh ini, kredit konsumsi masih mendominasi exposure kredit BPD, yang beraset total Rp525 triliun.

"BPD berperan sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kami siap mendorong kerjasama antara BPD dan lembaga-lembaga perbankan BUMN, serta perusahaan penjaminan daerah. Itu aebagai upaya kapasitas BPD meningkat," katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (20/1/2017)

Lebih jauh Sarwono menambahkan, pihaknya ingin PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb lebih tancap gas dalam memainkan perannya sebagai BPD di Tatar Pasundan agar lebih aktif di masa mendatang

"Kita siap? mendorong bank bjb, yang bertotal aset sekitar Rp100 triliun, supaya lebih aktif pada 2017,"ujarnya.

Sementara itu, industri jasa keuangan nasional memperlihatkan hasil positif. Antara lain, sebutnya, seperti Capital Adequated Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang terjaga 23,04 persen.

Lalu, sambungnya, kredit tumbuh 8,46 persen, dana pihak ketiga (DPK) naik 8,40 persen, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melejit 15,32 persen. Catatan poaitif lainnya, imbuh Sarwono, kredit bermasalah atau Non-Performing Loans (NPL) dan Non Performing Financing (NPF) terjaga pada level 3,18 persen serta 3,20 persen.

"Khusus Jabar, kinerjanya pun positif. Seperti CAR 23,76 persen, kredit tumbuh 12,50 persen, DPK naik 4,63 persen, dan NPL 3,32 persen," ungkapnya.

Sarwono menambahkan, pihaknya memiliki beberapa inisiatif strategis untuk mendorong kontribusi sektor jasa keuangan. Di antaranya, ungkap dia, mengoptimalikan program kerja semisal Lakupandai, Simpanan Pelajar, Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, serta program pembiayaan.

Inisiatif berikutnya, sambung Sarwono memperluas program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang selama ini lebih banyak pada sektor perdagangan (66,8%) dan terfokus di pulau Jawa, menjadi lebih terarah pada sektor-sektor produktif dan lebih menyebar ke berbagai daerah.

"Lalu, memperluas dan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),"imbuhnya.

Selain itu, memperluas akses keuangan melalui pengembangan model pembiayaan berbasis teknologi informasi (financial technology).

"Ini dilakukan supaya pertumbuhan kredit pada 2017? yang kami proyeksikan sebesar 9-12 persen,"pungkasnya.