Ekonomi RI Stabil di Tengah Gejolak Sara dan Radikalisme

Isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta radikalisme yang akhir-akhir ini mulai merebak dinilai belum menganggu perekonomian secara nasional.

Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Bobby Rafinus mengatakan isu sara dan radikalisme hanya memberikan dampak sesaat kepada pasar modal dan keuangan.

"Terkait kejadian-kejadian menyangkut SARA dan radikalisme kami melihat masih pada sentimen tingkat pasar dan modal. Belum masuk pada perekonomian secara umum," kata Boby dalam acara diskusi SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi 2017 yang digagas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ia mengatakan pemerintah telah melakukan antisipasi dini untuk meredam isu SARA dan radikalisme di antaranya melalui program pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasional bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja.

"Vokasi ini diharapkan dapat memberikan alternatif pada angkatan kerja yang sebagaian besar berpendidikan rendah agar mereka dapat memilih jalur keterampilan di samping menempuh pendidikan tinggi," tambahnya.

Saat ini, katanya, pemerintah tengah menyiapkan suatu program ekonomi berkeadilan di mana intinya memanfaatkan aset-aset yang ada agar bisa dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan SARA dan radikalisme agama hanya akan terjadi apabila lapangan kerja tidak bertambah dan sebaliknya pengangguran makin banyak. Akibatnya kemiskinan meningkat.

"Pemuda-pemuda pengangguran adalah ladang potensial bagi kemunculan radikalisme agama. Oleh karena itu, pemerintah harus serius menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja. Bila persoalan itu dapat diselesaikan pasti radikalisme akan menyusut dengan sendirinya," tegas cak Imin sapaan akrabnya.