Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketua MPR Akui Kinerja Jokowi Bangun Desa Sudah Baik

Ketua MPR Akui Kinerja Jokowi Bangun Desa Sudah Baik Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Bogor -

Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan menilai kinerja Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kesenjangan sudah baik dengan program membangun desa melalui dana desa.

"Pak Jokowi saya baca sudah berusaha membangun dari desa, dana desa itu besar-besaran digelontorkan ke desa-desa berharap pembanguna dimulai dari desa," kata Zulkifli menjawab pertanyaan mahasiswa dalam kuliah umum di Universitas Pertahanan Indonesia, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/2/2017).

Zulkifli hadir memberikan kuliah umum dengan tema "Amandemen UUD NRI 1945 dan Empat Pilar Kebangsaan" di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) diikuti 150 mahasiswa beserta para tenaga pengajar.

Dalam kuliah umumnya, Zulkifli menekankan Pancasila merupakan idiologi bangsa yang harus dipertahankan, dan diayomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila saat ini sudah mulai memudar, ini yang menyebabkan terjadi saling fitnah, saling hasut, dan saling mementingkan urusan pribadi serta golongan.

Dalam sesi diskusi, salah seorang mahasiswa mempertanyakan kesenjangan sosial yang kian terasa terjadi di era saat ini. Sementara dalam ideologi Pancasila, harusnya melahirkan kesejahteran tetapi malah kesenjangan.

"Kesenjangan tidak mungkin terjadi di zaman Jokowi-JK, karena baru berjalan dua tahun. Kesenjangan yang terjadi akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya," kata Zulkifli menjawab pertanyaan.

Ia mengatakan, program dana desa yang digulirkan Presiden Jokowi merupakan langkah untuk mengatasi kesenjangan, dengan memulai pembangunan dari wilayah desa.

Zulkifli juga meluruskan apa yang jadi kritikan mahasiswa, bahwa pemerintah tidak hanya beretorika saja, belum tentu benar. Justru ia mengajak bersama-sama untuk meluruskan distorsi terhadap idiologi bangsa yang kini mulai terjadi di daerah.

Banyak kasus, bupati dan gubernur merasa sebagai penguasa wilayah karena dipilih langsung oleh rakyat. Gubernur dan bupati/wali kota saling mengklaim dirinya berkuasa, ketiga dalam pertemuan di provinsi, banyak bupati/wali kota yang tidak hadir. Bahkan ketika presiden berkunjung ke provinsi, gubernur belum tentu datang.

"Hal-hal seperti ini yang perlu dituntaskan, karena kalau seperti ini terus tidak akan mencapai hasil apa-apa bangsa ini," katanya.

Zulkifli mengatakan, selain program yang paling menentukan dan berdampak kepada rakyat adakan kebijakan. Sebagai contoh ketika Indonesia mengimpor jagung 3,7 juta setiap tahunnya. Lalu menteri menyampaikan kepada presiden, hingga terbitlah Peraturan Presiden.

Melalui Perpres tersebut ditetapkan harga jagung paling murah Rp3.500, sehingga bila terjadi selisih harga Bulog ditunjuk untuk membelinya. Kebijakan tersebut berdampak luas hingga jumlah impor bekerang menjadi 900 ribu ton. Dan tahun ini diperkirakan tidak akan ada impor lagi.

"Ini kebijakan luar biasa, hanya dengan selembar kertas, petani bisa kaya, jika jagung Rp3.5000 per kg di kali satu hektare lahannya keuntungan bisa Rp7 juta. Dan bisa dipanen tiga, rakyat jadi kaya," katanya.

Zulkifli mengajak mahasiswa Unhas untuk memegang teguh Pancasila sebagai idiologi berbangsa dan bernegara, dan mengamalkan setiap sila-silanya, tidak dengan terjemaham masing-masing, tetapi untuk kebersamaan, musyawarah mufakat serta berkeadilan. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: