China Sebut AS Perlu Asah Pengetahuan Sejarah LCS

Amerika Serikat perlu mengasah pengetahuannya mengenai sejarah Laut China Selatan karena seluruh wilayah China, yang direbut Jepang, telah dikembalikan, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Australia.

Pengembalian itu dilakukan sesuai dengan perjanjian pasca-Perang Dunia II, tambahnya.

China dibuat geram oleh pemerintahan baru AS, khususnya terkait masalah di Laut China Selatan.

Dalam sidang uji kepatutannya di Senat, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, akses China ke pulau buatannya di Laut China Selatan mesti ditutup.

Gedung Putih juga berjanji menjaga "wilayah internasional" di perairan strategis tersebut.

Namun, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis pada pekan lalu menyarankan jalur diplomasi lebih diutamakan untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan.

Dalam laman Kementerian Luar Negeri China, Wang memberi saran untuk temannya, warga AS.

"Asah pengetahuan kalian tentang sejarah Perang Dunia II," kata Wang saat mengunjungi Canberra, Australia, sebagaimana dikutip laman kementerian itu.

Deklarasi Kairo 1943 dan Postdam 1945 menyebut dengan jelas bahwa Jepang harus mengembalikan seluruh wilayah China, yang didudukinya, kata Wang.

"Wilayah dimaksud termasuk Kepulauan Nansha," tambahnya merujuk ke kawasan dikenal dengan nama Kepulauan Spratly.

"Pemerintah China pada 1946 dengan bantuan AS mengambil alih kembali Kepulauan Nansha dan gugus karang di sekitarnya dari Jepang serta melanjutkan kedaulatan negeri itu sesuai dengan hukum," kata Wang.

"Namun, setelahnya, sejumlah negara di sekitar China menggunakan cara tidak sah untuk menduduki karang dan kepulauan Nansha. Hal itu kemudian menjadi sengketa di Laut China Selatan," tambahnya.

China bersedia membahas masalah di Laut China Selatan sesuai dengan fakta sejarah dan hukum internasional bersama pihak yang berkonflik langsung, kata Wang.

Pemerintah China hanya ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan damai, dan posisi tersebut tidak akan berubah, tambahnya.

Negara di luar kawasan mestinya mendukung komitmen pemerintah China dan pihak lain untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di Laut China Selatan, dan tidak melakukan hal sebaliknya, Wang berujar.

Sebelumnya, China menyambut pernyataan Mattis, yang menyarankan agar diplomasi lebih dikedepankan untuk mengatasi konflik.

Jalur diplomasi merupakan sikap yang dipilih China dan negara kawasan Asia Tenggara, bahkan langkah itu merupakan "pilihan tepat" untuk pihak di luar wilayah konflik, Wang menambahkan.

China mendaku sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Namun, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei, juga Filipina turut mengakui sebagian wilayah perairan itu, yang menjadi jalur dagang strategis serta memiliki banyak sumber daya ikan, cadangan gas dan minyak. (Ant)