BNI Gandeng Kemensos Salurkan Bantuan Pangan Nontunai

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) secara perdana.

Pada penyaluran pertama ini BPNT didistribusikan kepada lebih dari 2.205 keluarga penerima manfaat di Surabaya dan Lamongan, Jawa Timur, yang disalurkan melalui agen-agen branchless banking BNI atau yang disebut Agen46 BNI sebagai percontohan awal.

"Program subsidi pangan ini dulunya raskin lalu diubah menjadi rastra (beras sejahtera). Subsidi pangan saat ini dikonversikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai. Bapak, Ibu akan ditanya tentang hal ini. Maka kuasai hal ini karena secara terminologis mempunyai perbedaan yang signifikan," kata
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Senin (13/2/2017).

BPNT sendiri merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas Maret, April, dan Juni 2016, presiden memberi arahan agar bansos makin diintegrasikan secara nontunai dan subsidi pangan akan dikonversi dengan bantuan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Presiden mengarahkan agar penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal raskin atau rastra dapat mulai diterapkan pada tahun 2017.

Dalam kesempatan yang sama, koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Himbara sekaligus Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto mengungkapkan sebanyak 2.205 keluarga penerima manfaat tersebut juga merupakan bagian dari penerima bantuan sosial PKH nontunai dari total 24.000 KPM yang ada di Kota Surabaya.

"Untuk penyaluran bantuan pangan nontunai di Kota Surabaya ini, BNI telah menyiapkan 279 agen yang siap menyalurkannya," tambah Suprajarto.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan Kartu yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

Dengan sistem ini, bantuan pangan nontunai akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat dalam hal ini e-wallet dan hanya dapat digunakan untuk membeli barang sesuai program yang ditetapkan pemerintah.? Dalam sistem penyaluran ini, dibangun pula sistem monitoring berupa dashboard yang bersifat online untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya. Sistem ini dapat diakses untuk kepentingan secara nasional sampai dengan desa.

"Untuk pengembangan ke depan, metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial atau subsidi lainnya seperti pupuk, elpiji, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan sosial dan subsidi," ujar Suprajarto.

Sekedar informasi, penerima BPNT dapat mendatangi Agen46 BNI atau agen-agen branchless banking lain dari Bank Himbara untuk memanfaatkan bantuan pangan tersebut. Kekhususan BPNT adalah pada penyalurannya yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk komoditas pangan. Pada Penyaluran BPNT perdana di Surabaya kali ini, BPNT hanya dapat dicairkan menjadi beras bersubsidi sebanyak 10 kilogram (kg) dan gula sebanyak 2 kg atau senilai Rp110.000 per penerima.

Bantuan tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang. Untuk itu, BPNT juga dapat dicairkan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola BULOG dan Warung Gotong Royong Elektronik (E-Warong) yang dioperasikan oleh koperasi di bawah koordinasi Kementeriaan Sosial RI.

Jaringan Agen Bank HIMBARA, saat ini mencapai lebih dari 165.000 agen yang cukup banyak dan luas sehingga dapat mengakomodir penyaluran beragam bantuan sosial. Sebanyak 16.000 agen diantaranya siap menyalurkan BPNT.

Untuk tahun 2017 sebanyak 1,4 Juta orang Penerima Manfaat yang berada di 51 Kota/Kabupaten? akan menerima bantuan Pangan Non tunai melalui Bank-Bank Himbara. Agen Bank Himbara bekerjasama dengan Perum Bulog untuk menyediakan Barang Natura dimana pada tahap awal ini telah di sepakati bersama Kementerian Sosial bahwa komoditas barang terdiri dari Beras dan Gula dengan nilak bantuan sebesar Rp110.000 / bulan dapat dicairkan untuk belanja barang tersebut.

Total penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 ditetapkan akan mencapai Rp6 triliun lebih. Khusus untuk Surabaya Rp145 miliar lebih.