BTN-Kemenkop Kerjasama Identifikasi Debitur KPR Mikro

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk mengidentifikasi debitur program kredit pemilikan rumah (KPR) mikro.

Direktur BTN Handayani dalam acara pemaparan kinerja BTN di Jakarta, Senin (13/2/2017), mengatakan pihaknya memerlukan informasi dari Kemenkop UKM terkait pedagang sektor informal calon peserta KPR mikro yang telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah.

"Sebagai kriteria, kami identifikasi dari pedagang yang sudah mendapatkan pelatihan atau yang tercatat sebagai anggota koperasi terbaik," kata Handayani.

Selain itu, BTN juga menetapkan kriteria bagi calon debitur agar membuka rekening tabungan terlebih dahulu selama tiga bulan untuk mengetahui aliran uang calon debitur yang bekerja di sektor informal.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan rasio kredit bermasalah.

BTN rencananya akan meluncurkan produk KPR mikro di Semarang, Jawa Tengah, pada 24 Februari 2017 bagi segmen masyarakat berpendapatan tidak tetap, misalnya, kepada komunitas pedagang kecil, nelayan, dan petani.

KPR mikro tersebut memiliki jangka waktu maksimal 10 tahun dengan bunga 6 hingga 7,5 persen dan maksimal kredit 75 juta yang sifatnya 'revolving'.

Peluncuran KPR mikro ini memiliki tiga skema, yaitu membeli rumah, merenovasi rumah, atau membangun di atas tanah yang sudah dimiliki.

Handayani mengatakan pihaknya akan mengumpulkan cicilan KPR mikro menggunakan pola laku pandai, di mana ketua paguyuban komunitas pedagang informal dapat menjadi agen laku pandai.

"Kami menyediakan akun tabungan sebagai edukasi untuk menabung sekaligus memberikan KPR mikro," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta BTN lebih agresif membantu pemerintah mengatasi "backlog" perumahan, atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

"BTN termasuk salah satu bank BUMN yang sangat utama karena membantu penyediaan rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang saat ini masih 13 juta rumah yang 'backlock'," kata Rini dalam acara peringatan HUT ke-67 BTN beberapa waktu lalu.

Menteri BUMN terutama mendorong BTN untuk mampu memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat yang mempunyai pendapatan tidak tetap.

Rini mengapresiasi BTN yang meluncurkan KPR mikro bagi masyarakat yang ingin membeli properti sebagai tempat tinggal tetapi tidak berpendapatan tetap.

Selain itu, Menteri BUMN juga meminta BTN dapat bekerja sama dengan para pengembang di sektor properti.

"Saya menekankan agar BTN bekerja sama dengan pengembang, kalau mendapatkan pinjaman agar dijaga kinerjanya," ujar Rini.

Dia juga meminta agar pengembang bersedia tidak hanya menyediakan rumah saja tetapi juga fasilitas umum, sehingga mampu memberi keuntungan berkelanjutan bagi masyarakat. (Ant)