Hipmi Yakin Realisasi KUR 2017 bisa Tembus Rp100 Triliun Lebih

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) optimistis realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017 ini bisa melampaui Rp100 triliun atau melebihi dari pencapaian realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp94,4 triliun.

"Kami harapkan dan optimistis KUR bisa lampaui Rp100 triliun tahun ini," kata Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Irfan Anwar di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Menurut Irfan, kinerja KUR tahun 2016 jauh lebih membaik dibandingkan tahun 2015. Realisasi penyaluran KUR tahun 2015 hanya sebesar Rp22,7 triliun atau hanya 75,58 persen dari target yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp30 triliun.

Namun pada 2016, lanjutnya, hal itu melonjak menjadi sebesar Rp94,4 triliun dengan jumlah kredit bermasalah (NPL) sebesar 0,37 persen.

Melihat kinerja tersebut, Hipmi berharap perbankan tidak perlu ragu lagi menyalurkan KUR lebih agresif ke pelaku usaha. "Apalagi NPL-nya kecil, artinya risiko kredit nasabah KUR tidak seseram yang dibayangkan," ucap Irfan.

Lonjakan tersebut, ujar dia, tak lepas dari semakin menurunnya suku bunga KUR menjadi 9 persen.

Pemerintah telah menetapkan plafon KUR sebesar Rp110 triliun pada 2017, yang terdiri atas 81 persen untuk usaha mikro, 18 persen untuk ritel, dan 1 persen untuk Tenaga Kerja Indonesia.

KUR juga dinilai harus benar-benar dapat menyasar para pelaku usaha di level terkecil sehingga porsi KUR untuk kalangan tersebut perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. "KUR ini tak boleh salah sasaran," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir.

Politisi PAN itu menegaskan pelaku bisnis besar sebaiknya tak diberikan KUR bersubsidi, karena kelompok ini dinilai sudah mampu, bahkan bisa mengambil kredit komersil dengan bunga tinggi.

Achmad Hafisz menginginkan target KUR bersubsidi yang menyasar sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perburuhan dapat ditingkatkan dari sekitar 20 persen menjadi 40 persen.

Presiden Joko Widodo meminta industri jasa keuangan untuk memperkuat penyaluran kredit, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

"Saya minta arahkan kepada usaha-usaha kecil, usaha mikro, kepada nelayan untuk sisi produktif, bukan konsumtif, terutama BPD (bank pembangunan daerah)," kata Jokowi dalam sambutannya saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/1).

Presiden juga mengarahkan agar para gubernur dapat memberikan subsidi bunga bank kepada KUR yang berasal dari APBD sehingga dapat membantu produktivitas perekonomian daerah, serta agar industri jasa keuangan di daerah-daerah gencar mempromosikan fasilitas KUR secara langsung kepada masyarakat. (Ant)