Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 18:56 WIB. Korea Utara - Korea Utara sesumbar dapat menenggelamkan kapal induk AS.
  • 18:55 WIB. Liga 1 Indonesia (23/4) - Bali United 1 - 2 Persipura
  • 18:27 WIB. Jakarta - Bersama Menkes dan Menag, Menteri Puan tinjau langsung fasilitas Haji di Arab Saudi.
  • 18:25 WIB. Jakarta - Sandiaga sebut warga Jakarta semakin cerdas untuk tolak sembako politik.
  • 17:59 WIB. ISIS - Densus 88 memeriksa tiga WNI asal Jawa Barat setelah dideportasi dari Turki karena diduga hendak bergabung dengan ISIS.
  • 17:17 WIB. Kemenhub - Kemenhub berharap kedatangan kapal kontainer CMA-CGM Otello berdampak positif bagi ekspor impor Indonesia.
  • 17:16 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VI Kalimantan menggelar promo Bright Gas 5,5 kg sejak 21 April hingga 26 April.
  • 17:15 WIB. Kemenhub - Kemenhub menerima hibah barang milik daerah dari Provinsi Maluku Utara senilai Rp169,29 miliar.
  • 16:51 WIB. XL - XL Axiata meresmikan peluncuran layanan jaringan 4G LTE untuk pelanggan di Kalimantan Timur.
  • 16:39 WIB. Jakarta - Sandi janji akan lepas saham Bir yang dimiiki DKI usai dilantik.
  • 16:37 WIB. Pilgub DKI - PPP akui tidak akan mampu raih suara pendukung saat Ahok terlibat kasus penistaan Agama.
  • 16:34 WIB. Sidoarjo - Mensos Khofifah ikut merayakan Isra Miraj dengan keluarga NU di Sidoarjo, Jawa Timur.

Soal Suap Pajak, Jokowi Yakin KPK bisa Profesional

Foto Berita Soal Suap Pajak, Jokowi Yakin KPK bisa Profesional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo meyakini KPK bekerja profesional dalam memeriksa saksi kasus suap kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Handang Soekarno, yang diduga melibatkan kerabat Presiden bernama Arif Budi Sulistyo.

"Yang tidak bener ya diproses hukum saja, kita semuanya menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang ada di KPK dan saya yakin KPK bekerja profesional dalam semua kasus," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Presiden pun menyatakan sebelumnya sudah mengingatkan agar tidak ada orang yang membawa-bawa namanya dalam proyek atau persoalan apapun.

"Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tapi mungkin sudah lebih dari 5 kali saya sampaikan di sidang kabinet, waktu pertemuan dengan direksi, dirut-dirut BUMN, saya sampaikan jadi saya kira penjelasannya sangat jelas," tegas Presiden.

Dalam dakwaan Country Director PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp1,98 miliar) dari komitmen Rp6 miliar untuk Haniv dan Handang.

Dalam dakwaan disebutkan Arif yang merupakan PT Rakabu Sejahtera itu berperan untuk mempertemukan dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyampaikan keinginan Rajamohanan. Arief diduga adalah adik ipar Presiden Joko Widodo.

Terkait hal ini, KPK akan membuktikan peranan Arief dalam persidangan.

"Nama yang muncul yaitu Arief Budi Sulistyo dalam rangkaian perisitiwa ini diduga sebagai mitra bisnis terdakwa, dan mengenal Haniv yang merupakan pegawai Ditjen Pajak dan hubungannya dengan pihak lain," katanya.

"Apakah ada komunikasi-komunikasi terkait kewajiban pajak PT EKP dengan sejumlah pihak di Ditjen Pajak serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, kami akan buktikan satu per satu yang ada dalam dakwaan itu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada 14 Februari 2017.

Febri mengakui nama Arief tidak dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan karena ada strategi-strategi penyidik dalam kasus itu.

"Arief Budi Sulistyo pernah diperiksa dalam tahap penyidikan sekitar pertengahan Januari, ada kebutuhan dan strategi penyidikan agar penyidik fokus substansi penanganan perkara dan sampai menyusun dakwaan mengenai pemanggilan tersebut," ungkap Febri.

Suap itu digunakan untuk menghapus Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) masa pajak Desember 2014 sebesar Rp52,364 miliar dan Desember 2014 sebesar Rp26,44 miliar atau total Rp78,8 miliar.

Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak pun menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-07997/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 2 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89