KKP: Kelola Perikanan Seimbangkan Ekonomi-Ekologi-Sosial

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menyatakan, tata kelola sektor perikanan harus bisa menyeimbangkan baik aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial terutama bagi masyarakat pesisir.

"Tata kelola perikanan yang berkelanjutan harus bisa mengawinkan ekonomi berkelanjutan, ekologi berkelanjutan, dan dari segi sosial juga harus diterima," kata Zulficar Mochtar dalam forum diskusi "Tuna Indonesia dalam Ancaman Kepunahan" yang digelar lembaga Katadata di Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Menurut Zulficar, tidak mungkin bila hanya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang diutamakan, tetapi kedaulatan nasional digadaikan. Selain itu, ujar dia, tidak mungkin pula kesejahteraan dapat tercapai sepenuhnya bila aspek keberlanjutan sumber daya ekologi perikanan juga tidak dilakukan.

Ia menyadari bahwa di satu sisi, praktisi seperti pengusaha ingin agar penangkapan ikan dapat terus digas, tetapi di sisi lain sejumlah pihak seperti LSM juga menginginkan penangkapan ikan dapat direm.
Bahkan, selorohnya, bisa saja bila ada kelompok nelayan kecil yang menyatakan pendapatnya bahwa mereka menginginkan agar lautan di nusantara bersih dari kapal-kapal besar yang menghabiskan banyak ikan.

Pembicara lainnya, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution menyatakan setuju bahwa sejumlah komoditas perikanan seperti tuna saat ini terancam punah.

Untuk itu, ujar Arifsyah, berbagai kebijakan dan terobosan yang telah dilakukan KKP agar dapat dilaksanakan konsisten dan bisa didukung oleh perundangan yang solid.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia Hendra Sugandhi mengatakan bahwa saat ini yang terancam bukanlah komoditas tuna, tetapi kedaulatan Indonesia. Hal tersebut, menurut Hendra, karena berdasarkan data yang dia peroleh, sejumlah komoditas tuna mengalami jumlah tangkapan meningkat setiap tahunnya.

Hendra lebih menyoroti jumlah armada kapal tangkap Indonesia di laut lepas yang terus turun sehingga dicemaskan produksi komoditas tuna nasional juga dapat terimbas dan mengalami penurunan. "Jangan sampai kami (pengusaha) dipukul habis, tetapi negara lain tambah senang (karena bisa menangkap lebih banyak). Di mana nasionalisme kita," katanya.

Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia mengutarakan harapannya agar pemerintah sebagai regulator dapat menyeimbangkan antara konservasi dan kesejahteraan.

Sedangkan peneliti Katadata Jeany Hartriani mengingatkan, kajian University California Santa Barbara-KKP menyimpulkan bila eksploitasi berlebihan dibiarkan, tidak hanya terhadap tuna, maka biomassa ikan di perairan nusantara akan anjlok hingga 81 persen pada tahun 2035.

"Bila itu terjadi, maka juga berdampak pada hilangnya sumber pendapatan," kata Jeany dan menambahkan, diharapkan adanya solusi pengelolaan tuna secara berkelanjutan dan kerja sama antara negara untuk berbagi kawasan perairan ekosistem tuna. (Ant)