Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menkeu Tegaskan Rasio Utang RI Masih Lebih Baik

Menkeu Tegaskan Rasio Utang RI Masih Lebih Baik Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meskipun mengalami kenaikan namun rasio utang RI masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain.

Dalam sebuah diskusi di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (20/2/2017), dia juga mengatakan kenaikan rasio utang RI yang diakibatkan defisit anggaran terus naik juga lebih baik karena mampu mengerek pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Kenaikan defisit di atas dua persen memang menyebabkan kenaikan jumlah utang tiap tahun, tapi kalau dilihat dari sisi size, ekonomi kita terus maju," ujar Menkeu dalam diskusi tersebut.

Sekadar informasi, defisit anggaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang terus mengalami tren kenaikan. Padahal pada 2008 silam, defisit anggaran masih berada di kisaran 0,08 persen atau Rp4,1 triliun terhadap produk domestik bruto.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengakui kenaikan defisit setiap tahunnya memang mengerek total utang pemerintah yang pada tahun lalu mencatatkan angka Rp3,466,9 triliun sehingga rasio utang terhadap PDB tahun lalu mencapai 27,5 persen.

Namun negara-negara berkembang lain seperti India, mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8-7 persen, tetapi defisit anggaran India tembus 7,2 persen. Sehingga rasio utang mereka dalam tiga tahun terakhir melonjak hingga 25 persen atau setara dengan rata-rata seluruh utang pemerintah.

Kemudian Yunani dan Jepang yang saat ini rasio utangnya masing-masing di kisaran 200 persen dan 20 persen. Lalu, Amerika Serikat dan Jerman yang memiliki rasio utang relatif tinggi. Hanya beberapa negara latin seperti Peru dan Kolombia yang memiliki rasio utang sehat.

Sri Mulyani menilai kondisi perekonomian global memang masih menjadi isu utama, belum teroptimalisasinya penerimaan negara di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Ini yang menyebabkan defisit APBN pemerintah melonjak dalam tiga tahun terakhir. Maka, kami mendesain APBN sekarang sebagai countercyclical," tutup Ani.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: