Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 17:09 WIB. Jakarta - Luhut minta Anies konsisten soal kebijakan reklamasi.
  • 17:06 WIB. Justice League -┬áSutradara film Justice League, Zack Snyder mengundurkan diri karena anaknya meninggal akibat bunuh diri.
  • 17:04 WIB. HTI - Yusril yakin HTI akan menang melawan pemerintah.
  • 16:42 WIB. Ahok - Kejagung akan kaji soal banding Ahok.
  • 16:41 WIB. Bogor - Presiden Jokowi kembali panggil tokoh lintas agama di Bogor.
  • 16:40 WIB. Ariana Grande - Trump sebut pelaku teror di konser sebagai pecundang.
  • 16:39 WIB. Ariana Grande - Kedubes catat tidak ada WNI pascaledakan konser.
  • 16:20 WIB. Kemkominfo - Kemkominfo siap luncurkan aplikasi khusus mudik, rencananya aplikasi tersebut diluncurkan 2 minggu sebelum hari raya.
  • 16:18 WIB. Israel -┬áProtes untuk menolak kedatangan Donald Trump terjadi di kota Israel, Yerusalem.
  • 16:07 WIB. Manchester - Antoine Griezman semakin dekat merapat ke Manchester United, Griezman akan dipinang MU seharga US$ 80 juta.
  • 14:50 WIB. KAI - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akan menambah 186 unit alat penjualan tiket otomatis atau vending machine.
  • 14:47 WIB. Wiko - Wiko akan merilis 3 ponsel untuk pasar Indonesia tahun ini.
  • 14:46 WIB. New York - New York memutuskan memperketat pengaman pasca teror bom di Manchester.
  • 14:44 WIB. Nissan -┬áNissan dilaporkan sedang mengerjakan sebuah crossover listrik yang akan diperkenalkan tahun ini.
  • 14:29 WIB. Medan - Gubernur Sumut imbau jadikan momen ramadan untuk perkuat iman dan takwa.

Desakan Revisi PP Gambut kembali Bergulir

Foto Berita Desakan Revisi PP Gambut kembali Bergulir
Warta Ekonomi.co.id, Palangka Raya -

Pemerintah perlu untuk merevisi sejumlah aturan kontroversial  dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Beberapa aturan kontroversial diantaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan  muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai fungsi lindung akan mematikan ekonomi rakyat dan investasi.

Pasal lain yang perlu direvisi yakni aturan mengenai pemberlakukan moratorium pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut, menyetop izin yang diberikan untuk pemanfaatan lahan gambut, serta mengatur pengambilalihan lahan yang terbakar oleh pemerintah.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang merupakan kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dengan Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), di Palangkaraya, Senin (20/2/2017).

Ketua Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan DPN HImpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  Didik Hariyanto, menilai, revisi perlu segera dilakukan karena aturan itu akan menyulitkan masyarakat yang sudah turun-temurun memanfaatkan lahan gambut untuk kehidupan.

Ketentuan mengenai tinggi muka air 0.4 meter misalnya tidak hanya mengkriminalisasi pengelolaan kebun sawit namun juga bagaikan  “guillotine" yang siap memenggal mati kehidupaan masyarakat yang hidupnya tergantung dari perkebunan sawit .

Untuk itu,  Didik memohon agar Presiden Jokowi  segera merevisi PP ini khususnya pasal-pasal kontroversial tersebut.  “Saya kira Bapak Presiden perlu diberi masukan bahwa ada 344 ribu kepala keluarga (kk) yang hidupnya bergantung pada kebun sawit di lahan gambut.

kebijakan pemerintah seharusnya melindungi investasi di industri sawit dalam upaya memperkuat ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apalagi pada ahun 2017 menurut menteri keuangan ekonomi indonesia mengandalkan peningkatan konsumsi domestik sebagai  antisipasi kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump.

Selain merevisi, Presiden Jokowi perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang  terlibat langsung. Mereka berulang kali menyampaikan teriakan dan jeritan permintaan perlindungan lewat  berbagai forum agar  tidak mematikan industri sawit.

Suara para pemangku kepentingan harus  didengar. Presiden perlu berimbang dan tidak sepihak hanya mendengar masukan para   ‘pembisik’  yang belum tentu memahami persoalan ini dengan baik serta  sarat dengan berbagai kepentingan.

“Sayang jika pemerintahan Jokowi yang sejak awal dikenal sebagai pro rakyat,  nanti akan dikenang sebagai pemerintahan yang  ‘mematikan’ usaha perkebunan sawit rakyat dan tidak melindungi industri dalam negeri.”

Seharusnya, kata Didik,  Presiden Jokowi lebih berorientasi memperkuat ekonomi domestik. Karena itu, sumber pertumbuhan ekonomi melalui perkebunan sawit rakyat dan investasi perlu terus didorong. Semangat Presiden Trump dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat Amerika bisa ditiru.

Peneliti Utama Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Prof Dr Chairil Anwar Siregar  berpendapat ganggungan terhadap kawasan hutan merupakan keniscayaan seiring ledakan penduduk Indonesia yang mencapai 1,7% per tahun.

Jika diasumsikan  dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia pertumbuhannya hanya 1 persen saja per tahun, maka ada tambahan 2 juta jiwa baru di Indonesia. Jika disetarakan, angka sama dengan kapasitas  20 stadion Utama Senayan. Mereka juga perlu lahan untuk pemenuhan pangan dan permukiman.

Karena itu, kata Chairil, semua pihak termasuk pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap persoalan ini.Apalagi, Indonesia diandalkan menjadi salah satu lumbung pangan dunia. “Jika tidak diantisipasi, neraca pangan dunia diperkirakan mengalami defisit 70 juta ton pada tahun 2025, dengan perkiraan bumi dihuni sekitar 8  miliar jiwa.

Menurut Chairil, pemenuhan kebutuhan pangan harus menjadi prioritas pemerintah. Tidak tepat terlalu menonjolkan ‘hasrat’ konservasi secara berlebihan karena produksi sama pentingnya dengan konservasi.”

“Indonesia memerlukan pembangunan ekonomi yang kuat untuk menuntaskan masalah kemiskinan.  Untuk itu, pemanfaatan hutan  harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan ekonomi.

Chairil mengharapkan, semangatnya PP No. 57 2016 harus diarahkan untuk mendukung sektor perkebunan dan kehutanan di lahan gambut. Aturan-aturannya harus bisa diaplikasikan masyarakat dan dunia usaha.

Pakar gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Gunawan Djajakirana menilai banyak pasal di PP 57/2016 tiidak memiliki kajian ilmiah terutama dalam  penentuan tinggi muka air tanah gambut yang tidak boleh kurang dari 0,4 meter. 

Menurut Gunawan, terbakar atau tidaknya gambut sangat dipengaruhi oleh faktor kelembaban tanah/kadar air tanah, dan bukan dari tinggi muka air tanah.  Relief muka gambut  sangat bergelombang, dengan perbedaan antar muka bisa mencapai 70 cm. Begitu juga untuk muka air tanah gambut yang juga tidak rata dan bahkan perbedaannya bisa mencapai 100 cm. “Lalu bagaimana angka 0,4 tersebut akan diterapkan. Ini aturan yang tidak logis.”

Pernyataan senada dikemukakan, Pengajar Universitas Palangkaraya Prof Yustinus Sulistyanto. Dia  menyarankan PP 57/2016 seharusnya tidak menyamaratakan ketentuan tinggi muka air 0,4 cm untuk semua  jenis tanaman.  “Tinggi muka air 0,4 cm bisa diterapkan untuk tanaman semusim karena perakarannya pendek. Sementara itu perkebunan kelapa sawit idealnya muka air tanah antara 60-70 cm,” kata dia.

Sulistiyanto juga menyarankan, pemerintah harus lugas pemanfaatan gambut. Gambut-gambut yang masih baik memang harus dikonverasi. Namun demikain gambut yang sudah rusak sebaiknya dimanfaatkan untuk budidaya.

Ketua Umum MAKSI, Darmono Taniwiryono mengharapkan, kebijakan pemerintah harus dapat memenuhi tuntuntan kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia termasuk lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan hukum sesuai yang diamanahkan oleh UUD 45 dan

Pembangunan Berkelanjutan mempunyai beberapa tujuan. Diantaranya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi.

Tujuan lain yakni menggalakkan pertanian berkelanjutan dan hidup sehat serta mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Oleh karena itu segala kebijakan yang dilahirkan termasuk PP 57/2016 haruslah memliki kajian akademis yang bersifat holistik.

Tag: Badan Restorasi Gambut, peraturan pemerintah

Penulis: Arif Hatta

Editor: Sucipto

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50