Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Juni 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:23 WIB. Libur Lebaran - H+1 Ancol dipenuhi 43.000 pengunjung.
  • 22:21 WIB. Arus Balik Lebaran - Jasa Marga prediksi arus balik lebaran terjadi pada H+4.
  • 22:22 WIB. Mudik Lebaran - Presiden Jokowi mudik ke Solo H+2.
  • 22:20 WIB. Turki - Pengawal presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dilarang mengawal dirinya terkait insiden di Washington bulan lalu.
  • 22:10 WIB. Barack Obama - Berlibur di Bali, Barack Obama "rafting" bersama keluarga.
  • 22:01 WIB. Donald Trump - Presiden AS, Donald Trump, abaikan tradisi jamuan Idul Fitri di Gedung Putih.
  • 21:57 WIB. Irlandia - Kapal Angkatan Laut Irlandia selamatkan 712 pengungsi di dekat Libya.
  • 21:33 WIB. China - China luncurkan kereta api berkecepatan 400 km/jam.
  • 21:33 WIB. Sandiaga Uno - Kedepannya Ok Oce Mart bisa gantikan 7-Eleven.
  • 21:24 WIB. Sudan - Perayaan Hari Raya Idul Fitri di Republik Sudan dilaporkan tanpa dilengkapi dengan ketersediaan ketupat.
  • 21:22 WIB. Kemenhub -¬†Kementerian Perhubungan mengimbau pemudik dapat kembali ke kota asal sebelum tanggal 29 Juni 2017.
  • 21:21 WIB. Rusia -¬†Badan Intelijen Rusia menuding¬†aplikasi Telegram telah digunakan teroris untuk merencanakan serangan di Rusia.
  • 21:19 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga memprediksi arus balik libur lebaran terjadi pada Jumat (30/6/2017) atau H+4.
  • 20:27 WIB. Australia - Praveen/Debby kalah di final Australia Open dari pasangan China, Zheng Siwei/Chen Qingchen.
  • 20:25 WIB. Moovit - Kemenhub gandeng Moovit untuk integrasi angkutan di Ibu Kota dan sekitarnya.

Desakan Revisi PP Gambut kembali Bergulir

Foto Berita Desakan Revisi PP Gambut kembali Bergulir
Warta Ekonomi.co.id, Palangka Raya -

Pemerintah perlu untuk merevisi sejumlah aturan kontroversial  dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Beberapa aturan kontroversial diantaranya menyangkut kriteria gambut rusak yang ditetapkan hanya berdasarkan  muka air gambut yang paling rendah 0,4 meter. Selain itu, penetapan 30% dari Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai fungsi lindung akan mematikan ekonomi rakyat dan investasi.

Pasal lain yang perlu direvisi yakni aturan mengenai pemberlakukan moratorium pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut, menyetop izin yang diberikan untuk pemanfaatan lahan gambut, serta mengatur pengambilalihan lahan yang terbakar oleh pemerintah.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang merupakan kerjasama Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dengan Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), di Palangkaraya, Senin (20/2/2017).

Ketua Bidang Pengolahan Hasil Perkebunan DPN HImpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  Didik Hariyanto, menilai, revisi perlu segera dilakukan karena aturan itu akan menyulitkan masyarakat yang sudah turun-temurun memanfaatkan lahan gambut untuk kehidupan.

Ketentuan mengenai tinggi muka air 0.4 meter misalnya tidak hanya mengkriminalisasi pengelolaan kebun sawit namun juga bagaikan  “guillotine" yang siap memenggal mati kehidupaan masyarakat yang hidupnya tergantung dari perkebunan sawit .

Untuk itu,  Didik memohon agar Presiden Jokowi  segera merevisi PP ini khususnya pasal-pasal kontroversial tersebut.  “Saya kira Bapak Presiden perlu diberi masukan bahwa ada 344 ribu kepala keluarga (kk) yang hidupnya bergantung pada kebun sawit di lahan gambut.

kebijakan pemerintah seharusnya melindungi investasi di industri sawit dalam upaya memperkuat ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apalagi pada ahun 2017 menurut menteri keuangan ekonomi indonesia mengandalkan peningkatan konsumsi domestik sebagai  antisipasi kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump.

Selain merevisi, Presiden Jokowi perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang  terlibat langsung. Mereka berulang kali menyampaikan teriakan dan jeritan permintaan perlindungan lewat  berbagai forum agar  tidak mematikan industri sawit.

Suara para pemangku kepentingan harus  didengar. Presiden perlu berimbang dan tidak sepihak hanya mendengar masukan para   ‘pembisik’  yang belum tentu memahami persoalan ini dengan baik serta  sarat dengan berbagai kepentingan.

“Sayang jika pemerintahan Jokowi yang sejak awal dikenal sebagai pro rakyat,  nanti akan dikenang sebagai pemerintahan yang  ‘mematikan’ usaha perkebunan sawit rakyat dan tidak melindungi industri dalam negeri.”

Seharusnya, kata Didik,  Presiden Jokowi lebih berorientasi memperkuat ekonomi domestik. Karena itu, sumber pertumbuhan ekonomi melalui perkebunan sawit rakyat dan investasi perlu terus didorong. Semangat Presiden Trump dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat Amerika bisa ditiru.

Peneliti Utama Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Prof Dr Chairil Anwar Siregar  berpendapat ganggungan terhadap kawasan hutan merupakan keniscayaan seiring ledakan penduduk Indonesia yang mencapai 1,7% per tahun.

Jika diasumsikan  dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia pertumbuhannya hanya 1 persen saja per tahun, maka ada tambahan 2 juta jiwa baru di Indonesia. Jika disetarakan, angka sama dengan kapasitas  20 stadion Utama Senayan. Mereka juga perlu lahan untuk pemenuhan pangan dan permukiman.

Karena itu, kata Chairil, semua pihak termasuk pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap persoalan ini.Apalagi, Indonesia diandalkan menjadi salah satu lumbung pangan dunia. “Jika tidak diantisipasi, neraca pangan dunia diperkirakan mengalami defisit 70 juta ton pada tahun 2025, dengan perkiraan bumi dihuni sekitar 8  miliar jiwa.

Menurut Chairil, pemenuhan kebutuhan pangan harus menjadi prioritas pemerintah. Tidak tepat terlalu menonjolkan ‘hasrat’ konservasi secara berlebihan karena produksi sama pentingnya dengan konservasi.”

“Indonesia memerlukan pembangunan ekonomi yang kuat untuk menuntaskan masalah kemiskinan.  Untuk itu, pemanfaatan hutan  harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan ekonomi.

Chairil mengharapkan, semangatnya PP No. 57 2016 harus diarahkan untuk mendukung sektor perkebunan dan kehutanan di lahan gambut. Aturan-aturannya harus bisa diaplikasikan masyarakat dan dunia usaha.

Pakar gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Gunawan Djajakirana menilai banyak pasal di PP 57/2016 tiidak memiliki kajian ilmiah terutama dalam  penentuan tinggi muka air tanah gambut yang tidak boleh kurang dari 0,4 meter. 

Menurut Gunawan, terbakar atau tidaknya gambut sangat dipengaruhi oleh faktor kelembaban tanah/kadar air tanah, dan bukan dari tinggi muka air tanah.  Relief muka gambut  sangat bergelombang, dengan perbedaan antar muka bisa mencapai 70 cm. Begitu juga untuk muka air tanah gambut yang juga tidak rata dan bahkan perbedaannya bisa mencapai 100 cm. “Lalu bagaimana angka 0,4 tersebut akan diterapkan. Ini aturan yang tidak logis.”

Pernyataan senada dikemukakan, Pengajar Universitas Palangkaraya Prof Yustinus Sulistyanto. Dia  menyarankan PP 57/2016 seharusnya tidak menyamaratakan ketentuan tinggi muka air 0,4 cm untuk semua  jenis tanaman.  “Tinggi muka air 0,4 cm bisa diterapkan untuk tanaman semusim karena perakarannya pendek. Sementara itu perkebunan kelapa sawit idealnya muka air tanah antara 60-70 cm,” kata dia.

Sulistiyanto juga menyarankan, pemerintah harus lugas pemanfaatan gambut. Gambut-gambut yang masih baik memang harus dikonverasi. Namun demikain gambut yang sudah rusak sebaiknya dimanfaatkan untuk budidaya.

Ketua Umum MAKSI, Darmono Taniwiryono mengharapkan, kebijakan pemerintah harus dapat memenuhi tuntuntan kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia termasuk lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan hukum sesuai yang diamanahkan oleh UUD 45 dan

Pembangunan Berkelanjutan mempunyai beberapa tujuan. Diantaranya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi.

Tujuan lain yakni menggalakkan pertanian berkelanjutan dan hidup sehat serta mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Oleh karena itu segala kebijakan yang dilahirkan termasuk PP 57/2016 haruslah memliki kajian akademis yang bersifat holistik.

Tag: Badan Restorasi Gambut, peraturan pemerintah

Penulis: Arif Hatta

Editor: Sucipto

Foto: Vicky Fadil

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,569.89 3,533.49
British Pound GBP 1.00 16,954.71 16,781.01
China Yuan CNY 1.00 1,962.84 1,943.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,386.00 13,252.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,105.09 9,997.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,716.31 1,699.04
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.62 9,540.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,950.82 14,798.51
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,126.84 3,092.65
Yen Jepang JPY 100.00 12,062.72 11,938.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5829.708 11.156 557
2 Agriculture 1801.653 46.187 21
3 Mining 1404.809 -2.273 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.663 6.333 67
5 Miscellanous Industry 1498.263 8.474 42
6 Consumer Goods 2554.375 -3.199 43
7 Cons., Property & Real Estate 493.718 3.540 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.064 -4.697 59
9 Finance 949.728 -0.565 90
10 Trade & Service 919.994 6.912 126
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10