Novanto Dukung Penuh Pemerintah Lawan Freeport

Ketua DPR Setya Novanto mendukung penuh?sikap pemerintah yang meminta PT Freeport Indonesia melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang mewajibkan kontrak karya diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Setelah itu, PT FI baru memperoleh izin ekspor. Alasannya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dinyatakan?kontrak karya tetap sah berlaku selama jangka waktunya.

"Saya rasa yang dilakukan pemerintah sudah tepat dan tentu kita juga lihat supaya pihak-pihak daripada pengusaha Freeport bisa mengadakan suatu komunikasi yang aktif sehingga apa keinginan pemerintah itu bisa diikuti dan tentu bisa dimusyawarahkan," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Terkait ancaman pemecatan massal oleh PT FI, Novanto menyatakan dirinya menyerahkan hal tersebut ke pemerintah untuk mengkaji aturan jika perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu melakukan PHK massal.

"Ya kita lihat itu kan internal Freeport sendiri. Tentu pemerintah kaji bahwa ada hal-hal kewajiban yang harus diselesaikan karena ini merupakan aturan dan UU yang sudah ada tentu kita harus dukung pemerintah," jelasnya.

Hal lain yang dikomentari Novanto adalah terkait ancaman akan melakukan arbitrase di Mahkamah Hukum Internasional, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan mendukung sepenuhnya langkah pemerintah.

"Kita dukung penuh pemerintah," pungkasnya.