Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketua MPR Ingatkan Jangan Pilih Pemimpin Condong kepada Pemilik Modal

Ketua MPR Ingatkan Jangan Pilih Pemimpin Condong kepada Pemilik Modal Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ajang pilkada serentak yang telah dilaksanakan di berbagai daerah harus dapat direfleksikan sebagai upaya dari warga untuk jangan memilih pemimpin yang condong kepada pemilik modal tetapi pemimpin yang bisa memberdayakan seluruh kalangan masyarakat.

"Jangan pilih pemimpin yang berpihak pada pemilik modal. Pilih pemimpin yang berpihak pada rakyat," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rilis, Selasa (21/2/2017). Untuk itu, ujar dia, suara yang merupakan hak bagi setiap warga negara jangan sampai mau untuk ditukar murah seperti dengan iming-iming sembako.

Ketua MPR juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam sehingga masing-masing pihak harus bisa saling menghormati.

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan penyelenggaraan pilkada merupakan momentum untuk memperbaharui figur politik lokal untuk membenahi kondisi demokrasi di Tanah Air.

"Pilkada esensinya adalah momentum untuk memperbaharui figur-figur politik lokal dengan platform politik yang bisa direalisasikan dan memperluas ruang partisipasi warga," kata Haris Azhar dalam siaran persnya di Jakarta, Senin? (20/2). Menurut Haris, energi dan konsentrasi banyak warga masyarakat nampaknya saat ini tersedot kepada situasi di Pilkada Jakarta, yang ditambah dengan beberapa bumbu politik lokal khas perkotaan.

Padahal, ujar dia, seharusnya bila lebih sensitif maka ada banyak karakteristik politik lokal yang layak untuk diperhatikan. "Bahkan dalam derajat tertentu, kita harus benar-benar memperhatikan situasi politik di banyak wilayah di Indonesia. Mengingat karakteristik politik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga politik memiliki relasi yang sangat kuat dengan kualitas penegakan HAM di Indonesia," katanya.

Untuk itu, ia mengingatkan agar pilkada dapat diarahkan untuk memperluas kapasitas institusi demokratis, dengan calon pemimpin setidaknya mampu menonjolkan pesan partisipasi politik, representasi politik, bagaimana proses pengambilan keputusan diambil, serta memperkuat agenda HAM.

Dia mengungkapkan, dalam temuan Kontras, ukuran-ukuran yang telah disebutkan tersebut dinilai masih jauh dari program-program kandidat pasangan yang bisa diikuti dengan seksama oleh warga.

Harus juga menginginkan pilkada dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang amat terkait dengan akses pembangunan, seperti penyediaan layanan pendidikan, rumah layak, pangan dan air, layanan sosial. "Menghadirkan layanan publik yang baik juga harus membawa semangat partisipasi, nondiskriminasi atau kesetaraan, perlindungan dan tentu saja akuntabilitas," katanya.

Selain itu, ujar dia, figur pemimpin yang baik memiliki prioritas pada sisi penegakan hukum dan ketersediaan akses keadilan kepada siapa saja. Koordinator Kontras mengingatkan bahwa pemerintahan daerah adalah garda terdepan untuk memajukan dan melindungi HAM.

"Realisasi dari instrumen-instrumen HAM internasional akan sangat terukur dari kemampuan pemerintahan-pemerintahan daerah untuk mampu mengembangkan kebijakan di tingkat lokal yang inovatif, efektif namun juga bisa memberikan kepastian kepada para warga untuk terlibat dalam setiap proses pengambil kebijakan secara sadar, setara dan juga menghadirkan warga yang berdaya untuk mengakses pendidikan, ekonomi, sosial ekspresi politik dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya," katanya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: