Jokowi Ingin Ada Aplikasi Pantau Harga Bahan Pokok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar ke depan ada aplikasi berbasis online untuk memantau stok dan harga bahan pokok agar tetap aman dan stabil. Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan kenaikan harga yang kerap terjadi apalagi menjelang hari raya besar keagamaan.

"Segera bangun sistem-sistem itu sehingga stok itu selalu kita lihat. Kalau ada gejolak, sebulan, dua bulan, tiga bulan sebelumnya sudah bisa kita prediksi, bisa diantisipasi, tidak setelah kejadian baru kita grobyakan, pontang-panting. Karena nanti yang nanya stok itu akan menyangkut stabilitas harga," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Jokowi menjelaskan aplikasi tersebut nantinya harus bisa menginformasikan stok barang di seluruh pasar di Indonesia, mulai dari daerah hingga pusat. Sehingga, jika terjadi gejolak maka pemerintah sudah bisa mengantisipasi langkah apa yang akan diambil untuk mengatasinya.

"Karena nanti, yang namanya stok, itu akan menyangkut stabilitas harga. Sekali lagi, dengan angka inflasi 3,02% betul-betul dilihat terus. Saya khawatir tahun ini, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak bisa mempertahankan di angka 3-3,5%. Dan, target saya selalu harus turun, turun, turun terus," imbuhnya.

Selain itu, ia juga meminta agar para menteri terkait bisa segera memotong mata rantai distribusi pangan yang masih terjadi hingga saat ini. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat jika pemerintah tidak mampu mengendalikannya.

"Sudah dua tahun lebih kita membetulkan ini, tapi belum banyak hasil yang kita diperoleh. Di Kemendag harus mengerti, siapa pemain pada jalur distribusi? Mata rantainya berapa rantai. Satu ya Ok. Dua ya Ok. Kalau sudah mulai 4 atau 5, 6, 7, biayanya habis di sini. Yang membayar nanti siapa, ya rakyat," tegasnya.

Dengan adanya aplikasi ini, Jokowi meyakini keterbukaan antara pemerintah, petani, dan rakyat mengenai harga pangan akan terjaga.

"Dan, hal-hal berkaitan dengan kuota. Berhati-hati, di sini banyak yang masuk sel gara-gara ini. Berhati-hati. Saya minta mulai dipelajari untuk masuk diberlakukannya tarif atau kombinasi tarif dan kuota. Yang jelas, negara mendapatkan masukan," pungkasnya.