Presiden Pesan, Bantuan Bansos Non-Tunai Jangan Disalahgunakan

Presiden Joko Widodo berpesan kepada Keluarga Penerima Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera agar Bantuan Non Tunai yang diberikan pemerintah tidak disalahgunakan.

Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

"Saya titip uang itu betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. PKH untuk apa saja? Gizi anak, pendidikan anak, jangan dikasihkan suami utk beli rokok. Jangan diminta suami untuk beli pulsa tidak boleh, begitu kita tahu dipakai beli pulsa beli rokok cabut. Setuju ya?" kata Presiden.

Pada kesempatan itu Presiden berkali-kali memastikan kepada para ibu yang hadir di gedung tersebut terkait pemahaman mereka tentang program Kartu Keluarga Sejahtera.

Acara itu sendiri dihadiri 1.879 penerima KKS yang berasal dari Depok, Bekasi, dan Bogor.

"Ini KKS isinya adalah uang Rp1.890.000 yang berupa uang untuk PKH, karena ada yang tidak PKH. Yang untuk bantuan pangan isinya setiap bulan Rp110.000 berarti satu tahun Rp1.320.000. Tadi yang Rp1.890.000 diambil 4 kali dalam setahun," katanya.

Melalui KKS, tiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp110.000 per bulannya. Saldo yang terdapat dalam KKS itu nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas beras dan bahan pangan lainnya.

"Berasnya sudah kita siapkan dengan kualitas yang baik. Namanya Beras Kita. Kalau dulu mau tidak mau terima beras ada yang hitam dan cokelat (kualitas buruk). Sekarang bisa pilih beras yang baik. Ini per kilonya Rp8.500," kata Presiden Joko Widodo menerangkan di hadapan masyarakat penerima bantuan.

Selain untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai, KKS juga mencakup bantuan program keluarga harapan (PKH).

KKS yang diperuntukkan bagi penyaluran PKH sendiri terdapat saldo sebesar Rp1.890.000 yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kartu ini dapat digunakan untuk menebus beras, dan/atau telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko pada harga eceran tertinggi yang berlaku.

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 Kabupaten/Kota pada 2016 menggunakan KKS.

Sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan Kementerian Sosial, saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah siap menyalurkan Bantuan Pangan.

Pada 2017, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai akan dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari tujuh kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan tiga kota di wilayah timur.

Adapun target penyaluran tahun 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp1,7 triliun.

Target ini direncanakan meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.

Tampak hadir pada peluncuran BPNT ini, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI Alwi Shihab.

Di acara itu, Presiden juga menyempatkan diri berdialog dengan beberapa ibu penerima bantuan dan memberikan hadiah sepeda kepada ibu-ibu yang bisa menjawab quiz sederhana yang diberikannya. (Ant)