Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Polisi Diminta Transparan Soal Kasus Bachtiar Nasir

Polisi Diminta Transparan Soal Kasus Bachtiar Nasir Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi meminta kepolisian agar dapat menjelaskan secara transparan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Pimpinan Yayasan Keadilan untuk Semua (Justice for All). "Sehingga tidak menimbulkan dugaan2 yang keliru di kalangan masyarakat," kata Zainut di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Kepolisian, kata dia, juga harus berhati-hati dalam menangani kasus itu. Jangan sampai ada penilaian polisi terlalu mencari-cari masalah dan prematur dalam menetapkan status hukum kepada pelakunya. Sehingga, lanjut dia, ada kesan polisi bekerja tidak independen, tidak adil dan tebang pilih.

Dia mengatakan ada kecenderungan keraguan polisi untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah jelas dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Sementara terhadap kasus yang alat buktinya masih sumir polisi begitu cepat menetapkan tersangka kepada pelakunya.

"Hal itu dikhawatirkan dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik kepada polisi," ucapnya. Seharusnya, kata dia, jangan ada tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau aparat yang justru membuat rakyat semakin tersinggung.

Saat ini, lanjut dia, situasi dan kondisi rakyat saat ini sangat sensitif karena merasa ada perlakuan yang tidak adil, adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang sangat tajam. "Karena hal tersebut dapat memicu konflik dan kegaduhan," kata dia.

Dia mengatakan Ustdaz Bachtiar Nasir juga harus menyampaikan secara terbuka kepada umat terkait dana yang diterima, termasuk penggunaannya dan kepada pihak mana saja dana tersebut disalurkan sehingga tidak menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik.

MUI, kata dia, tidak mengetahui seluk beluk urusan dana tersebut, karena memang sejak dari awal MUI menyatakan bahwa GNPF-MUI bukan bagian dari MUI dan tidak ada hubungan dengan baik organisatoris maupun bentuk kerja sama apapun.

"Untuk hal tersebut kami minta kepada semua pihak untuk tidak mengaitkan masalah yang sedang diperkarakan oleh polisi tersebut dengan MUI," ujarnya. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: