Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Upaya Pemerataan Daerah Tertinggal, Ketua MPR Beri Dukungan

Upaya Pemerataan Daerah Tertinggal, Ketua MPR Beri Dukungan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung upaya yang dilakukan daerah tertinggal dalam rangka mendapatkan pemerataan anggaran negara yang tidak hanya terpaku kepada ketentuan jumlah penduduk. "Akibatnya, daerah tertinggal yang memiliki daerah luas, tetapi penduduknya terbatas, mendapatkan jatah anggaran negara yang lebih kecil," ucap Zulkifli Hasan dalam rilis, Kamis (23/2/2017).

Menurut dia, agar kesenjangan itu bisa diminimalkan, maka perlu diperjuangkan agar pembagian anggaran negara yang mekanisme pengalokasiannya tidak hanya berdasar jumlah penduduk. Namun, lanjutnya, harus pula mempertimbangkan aspek luas wilayah dengan tujuan agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal juga bisa disegerakan.

Sementara itu, pemerintah juga dinilai perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan, terutama yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah.

"Seharusnya peran pemerintah untuk bisa lebih riil mengatasi persoalan ketimpangan antardaerah, khususnya pemerataan bagi hasil ke daerah lain dengan diatur oleh pemerintah pusat," kata anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly.

Menurut dia, ada lima hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah, yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancarnya logistik dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, serta alokasi investasi.

Politikus PKS itu menyebutkan ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut.

Sebelumnya, Lembaga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini belum menunjukkan perbaikan pemerataan kesejahteraan yang ideal, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat golongan bawah sehingga masuk ke kategori menengah.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa penyempitan ketimpangan lebih banyak didorong oleh penurunan 20 persen golongan berpengeluaran tertinggi.

Pada bulan September 2015, sebanyak 20 persen golongan berpengeluaran tertinggi mencapai 47,85 persen dari total pengeluaran penduduk. Namun, pada bulan September 2016, turun 1,29 persen menjadi 46,56 persen. Sementara itu, 40 persen golongan berpengeluaran terendah hanya berkurang 0,34 persen, dari 17,45 persen pada bulan September 2015 menjadi 17,11 persen pada bulan September 2016.

"Dengan kata lain, kelompok masyarakat ekonomi lemah sebenarnya belum terlalu banyak berubah kesejahteraannya, hanya golongan kaya yang lebih banyak menurun pengeluarannya," ucapnya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: