Kemenhub Bangun Dermaga Feri di Pulau Terluar NTT

Warta Ekonomi, Kupang -

Kementerian Perhubungan dalam tahun ini membangun sebuah dermaga feri di Pulau Raijua, sekitar satu mil dari Pulau Sabu, ibu kota Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur untuk membuka isolasi wilayah di pulau terluar itu.

"Untuk tahun 2017 ini, ada satu dermaga feri baru yang akan dibangun Kementerian Perhubungan di NTT yakni dermaga Raijua," kata Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Richard Djami kepada Antara di Kupang, Sabtu (25/2/2017).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur perhubungan laut di pulau-pulau terluar NTT dalam kerangka mendukung program Tol Laut.

Menurut dia, rencana pembangunan dermaga kapal motor penyeberangan (KMP) feri di Raijua itu diharapkan sudah bisa dimanfaatkan pada 2019.

Selama ini, masyarakat di Pulau Raijua yang hendak bepergian ke Pulau Sabu atau Kupang di Pulau Timor, hanya menggunakan perahu kecil atau perahu-perahu layar, karena tidak ada sarana transportasi laut yang lebih memadai lagi.

"Untuk pembangunan dermaga baru dalam tahun ini hanya satu di Raijua. Tahap pertama ini, dialokasikan dana sekitar Rp20 miliar," kata Djami.

Dia mengatakan, untuk pembangunan sebuah dermaga beserta sisi daratanya atau sampai dimanfaatkan bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp50-70 miliar.

Alokasi ini bisa dilakukan dalam dua atau tiga tahun anggaran, tergantung keputusan pemerintah pusat.

"Kalau setiap tahun alokasi anggarannya Rp10 miliar maka bisa dibangun lima atau enam tahun, tetapi kalau setiap tahun anggaran dialokasikan Rp25-30 miliar maka bisa dibangun dua tahun," katanya.

Ia menambahkan cepat lambatnya pembangunan dermaga feri di Raijua itu sangat bergantung dari perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Mengenai infrastruktur perhubungan lainnya, dia mengatakan, ada juga alokasi anggaran untuk perbaikan bandara maupun pelabuhan laut, tetapi semuanya ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan.

Tidak tahu Dia menegaskan, pemerintah provinsi tidak mengetahui secara menyeluruh proyek pembangunan infrasktruktur perhubungan di provinsi berbasis kepulauan itu, karena ditangani langsung oleh Kementerian Perhubungan.

"Tahun ini kami tidak tahu berapa anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk proyek infrastruktur perhubungan di NTT, dan infrastrukur apa saja yang akan dibangun, karena langsung ditangani kementerian. Kami hanya tahu kalau ada pembangunan dermaga di Raijua itu," katanya.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan memiliki personil di hampir semua daerah di provinsi berbasis kepulauan itu, baik yang bertugas mengoperasikan bandara-bandara dan pelabuhan laut yang tersebar di wilayah dengan 21 kabupaten/kota itu.

Dalam hubungan dengan itu, Kementerian Perhubungan berkoodinasi langsung dengan personilnya yang ada di daerah untuk kepentingan kegiatan pengembangan atau pembangunan bandara maupun pelabuhan laut di NTT.

"Saya kira bukan hanya NTT, tetapi semua daerah di Indonesia. Semua pembangunan infrastruktur di daerah ditangani langsung oleh kementerian melalui personil-personilnya yang ada di daerah," katanya.

Dia mengatakan, bagi pemerintah dan rakyat di daerah, hal yang paling penting adalah pemerintah pusat bisa membantu mengalokasikan anggaran untuk membangun pelabuhan atau bandar udara yang baik untuk mendukung aktivitas transportasi di wilayah berbasis kepulauan ini. (Ant)