Fadli Zon: Sektor Pertanian Butuh Keberpihakan Politik

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengungkapkan guna mendorong sektor pertanian dibutuhkan keberpihakan politik. Tanpa itu, lanjut dia, pemerintah akan sulit untuk memenuhi target swasembada dan kedaulatan pangan.

"Sektor pertanian butuh keberpihakan politik yang disalurkan melalui kebijakan yang pro-petani dan sektor pertanian. Misalnya dari sisi anggaran harus lebih besar dan memberikan fasilitas kepada petani," kata Fadli Zon, di sela pelantikan Pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulsel di Hotel Clarion Makassar, Selasa (28/2/2017).

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI mengungkapkan di lingkup parlemen, pihaknya membentuk kaukus HKTI. Dalam forum tersebut, terdapat sejumlah legislator yang memiliki kepedulian di sektor pertanian. Fadli Zon menyebut pihaknya juga mendorong beragam regulasi yang pro-petani. Hanya saja, beragam regulasi tersebut belum maksimal.

Khusus untuk anggaran, Fadli Zon mendorong pemerintah untuk lebih memberikan perhatian ke sektor pertanian. Musababnya, sektor pertanian sangat vital dan bisa menyokong pertumbuhan. "Harusnya sih sektor pertanian anggarannya besar. Kalau bisa ya 10 persen karena menyangkut mayoritas rakyat Indonesia," tutur dia.

Fadli Zon menjelaskan pentingnya sektor pertanian bisa dilihat di Brazil yang mampu bertahan meski pertumbuhan ekonominya minus 3 persen. Tanpa ditopang sektor pertanian, Brazil mungkin sudah ambruk. Situasi berbeda terjadi di Venezuela yang merupakan negara kaya minyak yang langsung ambruk ketika diterpa krisis pangan.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang menyatakan Sulsel merupakan contoh daerah yang mampu terus berkembang ditopang dari sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di atas angka 7 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5 persen.

"Sulsel telah meningkatkan surplus beras dari 1,2 juta ton menjadi 2,2 juta ton. Sulsel berkontibusi 20 persen untuk stok beras nasional dan telah mengantarpulaukan beras ke 23 provinsi di Indonesia," ucap Wakil Gubernur Sulsel dua periode tersebut.