Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Komoditas Pangan Perlu Dibenahi

Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Komoditas Pangan Perlu Dibenahi Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah perlu membenahi kebijakan harga sejumlah komoditas pangan yang selama ini dinilai kerap tergerus oleh mekanisme liberalisasi perdagangan, terutama yang ditanamkan oleh IMF sejak krisis ekonomi 1998.

"Ada kebijakan yang salah dalam menetapkan harga komoditas," kata Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra di Jakarta, Kamis (9/3/207).

Menurut dia, salah satu kebijakan pangan yang harus dibenahi adalah terkait tata niaga yang mengontrol harga di hulu tetapi malah melepas harga di hilir.

Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti struktur pasar yang kerap masih dikuasai praktik oligopoli sehingga dibutuhkan peran lebih dari negara.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menginginkan pemerintah memperhatikan serius distribusi pangan pada musim hujan saat ini yang berpotensi berdampak kepada banjir dan longsor di sejumlah daerah.

"Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana sekaligus mempengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi maupun tata niaganya," kata Akmal Pasluddin.

Menurut Akmal, produksi pangan, khususnya yang bersifat pokok seperti komoditas beras, sangat terpengaruhi oleh kondisi musim hujan.

Kondisi itu, ujar dia, memberikan dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air yang tinggi, hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya.

"Kandungan air pada gabah dapat diatasi dengan teknologi pascapanen, namun gagal panen dapat menimbulkan rentetan masalah dimulai dari manajemen stok hingga tata niaga yang berujung pada keresahan masyarakat baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen," katanya.

Politisi PKS itu berpendapat terkait pengendalian harga pangan dan transparansinya, pemerintah diharapkan mencontoh pemerintah masa lalu ketika lembaga penyiaran dengan jangkauan luas memberikan informasi berharga tata niaga pangan untuk kepentingan petani dan masyarakat secara keseluruhan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pemerintah dapat mencapai sekitar 5,4-5,8 persen pada 2017 dapat berdampak kepada potensi naiknya harga bahan pangan di masa mendatang sehingga pemerintah perlu benar-benar mengantisipasinya.

"Pemerintah harus mengupayakan terjaganya level penawaran agar dapat mengimbangi level permintaan yang meningkat," kata Hizkia dan menambahkan, faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh terhadap perubahan harga bahan pangan.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh meningkatnya daya beli masyarakat, yang kemudian akan diikuti oleh bertambahnya permintaan terhadap bahan pangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga ketersedian dan gejolak harga pangan di 2017, terutama untuk komoditas beras dan gula.

"Negara harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas harga," kata Darmin dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (1/2).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: