BPJS Kesehatan Gandeng Kemenristek Dikti Kejar Target Cakupan Semesta

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjajaki kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dalam rangka mewujudkan cita-cita jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) paling lambat tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, selain untuk memperluas cakupan kepesertaan, kerja sama tersebut diharapkan juga dapat mendorong perguruan tinggi untuk turut mengajak mahasiswa dan masyarakat sekitarnya untuk mengubah pola pikir tentang jaminan kesehatan.

?Selama ini, mayoritas masyarakat berpikir untuk mendaftar JKN-KIS hanya ketika sakit. Mahasiswa sebagai change agent, diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mengubah pola pikirnya sehingga dengan sukarela mau mendaftar selagi sehat sebagai wujud gotong-royong membantu sesama,? kata dia dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program JKN-KIS di perguruan tinggi, serta perluasan peserta program JKN-KIS di perguruan tinggi. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir tersebut, Fachmi juga mengapresiasi peran perguruan tinggi dalam mengedukasi generasi muda.

?Perguruan Tinggi, yang menjalankan Tri Dharma Pendidikan, memiliki potensi dan kemampuan besar untuk mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, yang berperan sebagai katalisator dalam mencapai tujuan Pemerintah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan. Kemitraan ini akan sangat bermanfaat bagi para civitas academica agar mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program JKN-KIS, sekaligus memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa tentang program mulia ini, sehingga dapat ikut serta mengajak masyarakat luas untuk ikut bergotong-royong dalam Program JKN-KIS,? terangnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 42 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, untuk mendaftarkan mahasiswanya secara kolektif menjadi peserta JKN-KIS.

Perguruan tinggi tersebut dapat mendata dan mendaftarkan mahasiswanya yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Selain itu, kolekting iuran mahasiswa, juga dikoordinir oleh pihak universitas sehingga lebih mudah.

Beberapa perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran kolektif mahasiswanya antara lain Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Stikes Siti Hajar Medan, Akbid Henderson Pematang Siantar, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Padang, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Dharma Persada Jakarta, Universitas Padjajaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Soedirman, Universitas Hasanudin, Politeknik Pertanian Pankep, Universitas Palangkaraya, Insititut Senin Indonesia Bali, dan sebagainya.

Sekadar informasi, hingga tanggal 3 Maret 2017 total peserta JKN-KIS telah mencapai 174.777.376 jiwa yang terdiri atas 92.100.301 peserta PBI APBN, 16.309.479 peserta PBI APBD, 13.327.804 peserta PNS, 1.562.067 peserta TNI, 1.225.992 peserta Polri, 1.430.536 peserta BUMN/BUMD, dan 23.521.754 peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta, 20.291.458 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dikenal juga dengan peserta pekerja mandiri, dan 5.007.985 peserta Bukan Pekerja.