Mengobati Birocrazy

Warta Ekonomi, Jakarta -

Birokrasi sudah lama menjadi sasaran kritik karena dinilai kurang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukannya melayani, birokrasi justru ingin dilayani bahkan beberapa ada yang terjebak dalam kubangan korupsi. Perayaan HUT Korpri 29 November lalu harusnya bisa menjadi ajang refleksi, mau kemana dan harus bagaimana birokrasi Indonesia ke depan.

Menurut Dwiyanto, birokrasi sedang terjangkit penyakit parah yaitu kecenderungannya yang kuat pada status quo. Maksudnya, birokrasi sulit untuk diajak berubah. Tak peduli orde baru atau reformasi, birokrasi selalu begitu. Mau undang-undang lama atau baru, birokrasi tetap begitu. Presidennya sudah berganti-ganti, birokrasi masih saja begitu. Ciri yang selalu melekat pada birokrasi? dari dulu hingga sekarang adalah orientasinya pada kekuasaan, korupsi, pengejar rente, malas, menunggu perintah, paternalistik dan feodal.

Ada dua penyebab mengapa wajah birokrasi indonesia bisa seperti ini, yaitu faktor sejarah dan salah teori. Dilihat dari sejarahnya, gen birokrasi indonesia berasal dari pelayan raja di masa kerajaan terdahulu. Namanya juga pelayan raja, yang dilayani adalah para raja, bukan masyarakatnya. Masyarakat bukan sumber kekuasaan melainkan entitas yang berpotensi mengancam ?tatanan? sehingga harus diamankan atau ditertibkan oleh kepanjangan tangan raja alias para pelayan raja. Kolonialisme eropa ternyata tidak menghapus karakter itu. Lagian untuk apa melayani masyarakat kalau niatnya menjajah. Orientasi melayani penguasa ini semakin diperkuat lagi pada masa orde baru dengan cara yang lebih sophisticated yaitu dengan membangun sistem karier birokrasi yang berpedoman pada selera atasan. tanpa patuh pada atasan, seorang pegawai rendahan tak akan bisa naik pangkat.

Budaya organisasi yang serba atasan ini kian mengakar ketika teori birokrasi resmi republik ini adalah birokrasi a la weberian plus manajemen pegawai taylorism. Dalam model ini, birokrasi diandaikan sebagai organisasi yang tersusun secara hirarkis, terspesialisasi, berdasarkan sop yang kaku nan baku. Lantaran kaku dan baku, perubahan kreatif atau inovasi menjadi sulit dilakukan. Dalam struktur organisasi yang hirarki itu, semakin ke atas struktur, tugasnya semakin manajerial atau think. Sebaliknya semakin rendah struktur, tugasnya semakin teknis. Hal ini mempersulit peluang adanya inovasi. Sebab sebuah inovasi kecil sekalipun harus meminta persetujuan dari atasan.

Teori yang bercampur dengan budaya organisasi yang feodal-kolonial inilah yang disebut dengan penyakit Weberian Plus. Penyakit Weberian Plus ini memiliki ciri utama: penguasa minded, hirarkis formalistik, rendah inovasi. Maka jangan heran jika hirarki organisasi tidak hanya urusan kedinasan melainkan selalu diikuti dengan embel-embel lainnya. Misalnya ketika mengisi daftar hadir acara. Urutan nomor kecil hanyalah milik atasan. Jadi sekalipun atasan telat, tandatangannya ya tetap di nomor satu; atasan mendapat parkiran tersendiri; berbicara dengan atasan jangan lupa mengucapkan mohon izin atau mohon arahan. Tentu saja webber tidak berpikir sejauh itu. Itu hanya modifikasi teori webber yang bercampur dengan budaya birokrasi feodal-kolonial.

Mengobati penyakit birokrasi yang sudah mendasawarsa ini butuh kerja keras. Pertama, dibutuhkan agen perubahan. Kedua, dibutuhkan pemimpin perubahan. Lalu apa instrumen atau alat yang dapat mengusahakan itu?

Dwiyanto melihat bahwa pendidikan adalah instrumen manipulasi karakter yang paling efektif. Posisinya sebagai Kepala LAN benar-benar dimanfaatkan untuk mereformasi kurikulum diklat PIM dan diklat Prajabatan. Jika sebelumnya diklat PIM menekankan kemampuan kognisi peserta yang dibuktikan dengan paper ilmiah, kini diklat PIM menuntut kemampuan peserta (umumnya pejabat) untuk membuat inovasi. Demikian juga pada diklat Prajabatan. Yang tadinya peserta hanya mendapat materi hak dan kewajiban pegawai, kini peserta dituntut untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.

Dibandingkan buku bertema birokrasi yang lain, buku ini memiliki keunikan tersendiri. Buku ini terletak pada pemaparan pengalaman pribadi penulis, yang berlatar belakang akademisi, dalam memimpin salah satu lembaga pemerintahan, yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sehingga buku ini tidak hanya bercerita tentang teori administrasi atau seni kepemimpinan belaka.?

Agus Dwiyanto berada di tengah tegangan kutub dilematik itu. Sebab yang jamak terjadi pemimpin terlalu textbook mengikuti teori. Lalai bahwa teori selalu merucut ketika hendak menggenggam realitas dunia yang bergerak sangat cepat dan dinamis, yang oleh Giddens disebut sebagai runaway world. Di sisi lain banyak juga pemimpin yang mengabaikan teori sebagaimana terangkum dalam ungkapan ?tak peduli kucing hitam atau putih asal tujuan tercapai. Ini bahaya karena kucing ada juga yang penyakitan sehingga menyengsarakan pemilik dan lingkungannya. Agus Dwiyanto berhasil mengatasi dilema ini dengan tidak terlalu teori atau praktek minded. Dalam buku itu, teori menjadi aplikatif, praktik menjadi ideologis.?

Zamzam Muhammad Fuad. S.IP, M.Si?

Penulis adalah PNS di Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), tengah menyiapkan buku biografi dan pemikiran politik Eko Cahyo Prihantono