Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:13 WIB. 007- Aktor pemeran James Bond 007, Roger Moore meninggal dunia di usia 89 tahun.
  • 04:12 WIB. Terorisme- Indonesia-Rusia sepakat kerjasama dalam bidang pemberantasan terorisme
  • 04:11 WIB. Facebook- Facebook tutup 14.000 akun pornografi 
  • 04:10 WIB. Indonesia Property Watch- "Penghentian proyek reklamasi jadi preseden buruk dalam berbisnis properti di Indonesia,".
  • 04:09 WIB. Mudik Lebaran- Pemerintah batal terapkan aturan ganjil-genap dalam mudik Lebaran 2017.
  • 04:08 WIB. SUN- Pemerintah menyerap dana Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN).
  • 04:07 WIB. Kemenperin- Pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal baik bagi perkembangan pasar baja domestik.
  • 04:06 WIB. Manado- Calon investor luar negeri banyak mengeluhkan masalah infrastruktur di sekitar Taman Bunaken.
  • 04:05 WIB. Ramadhan- Riset dari Google Indonesia promosi menggunakan kartu kredit banyak dicari saat bulan Ramadan.  
  • 04:04 WIB. Google Indonesia- "Mendekati tanggal THR banyak yang cari handphone, naik 1,4 kali,".
  • 22:50 WIB. Bom Manchester- Pasca ledakan di konser Ariana Grande, Manchester, Kota New York terapkan siaga satu.
  • 22:47 WIB. Kemenlu- Tiga WNI selamat dalam serangan di Konser Ariana Grande, Manchester.
  • 22:46 WIB. JKN- Profesor UI Hasbullah Thabrany mengatakan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional kecil sehingga memicu persoalan defisit anggaran.
  • 22:45 WIB. CPIN- Presdir Charoen Indonesia Tjiu Thomas mengatakan proses akuisisi Seven Eleven (sevel) menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.
  • 22:41 WIB. DPR- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta resolusi Uni Eropa terkait dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi harus ditinjau ulang.

Apersi Nilai Sektor Properti Perlu Stimulus Pemda

Foto Berita Apersi Nilai Sektor Properti Perlu Stimulus Pemda
Warta Ekonomi.co.id, Pontianak -

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah mengemukakan, sektor properti khususnya pembangunan rumah subsidi butuh stimulus dari pemda.

Hal itu, menurut di Pontianak, Senin (13/3/2017), karena program kerja pembangunan rumah bersubsidi untuk PNS, TNI dan Polri selama ini kurang disambut positif oleh pemerintah daerah.

"Kita sambut baik pemerintah pusat memberikan kemudahan terus aturan yang lebih lunak dan stimulus dan sebagainya terutama di bidang infrastruktur. Tapi di pemerintahan daerah kurang disambut baik, nah kami akan gencar bagaimana pemerintah daerah supaya ikut sinergi," ujarnya.

Junaidi menjelaskan, birokrasi di tingkat pemerinTah daerah harus memudahkan pengurusan izin sektor properti, terutama untuk MBR.

Banyak izin yang tidak seharusnya diterapkan. Bahkan banyak instansi yang tidak seharusnya terlibat dalam pengurusan izin sektor properti terlibat.

"Inilah yang menghambat tumbuhnya perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah di kita. Seharusnya dipermudah dan didukung Pemda. Apalagi sudah ada PP NoMOR 64 yang seharusnya segera diterapkan," kata dia.

Menurut Junaidi, jika ada pemangkasan dan kepastian waktu pengurusan izin maka menjadi lebih efisien sehingga dengan demikianpengembang mempunyai perencanaan yang lebih baik.

Selama ini, pengembang perumahan sederhana telah merasakan lamanya izin dikeluarkan. Bahkan waktu tunggu izin tersebut bisa berbulan-bulan.

Apalagi selama ini faktor X yang berupa lamanya perizinan dan biaya nonresmi menjadi biaya yang cukup besar dalam ongkos produksi perumahan. "Semoga dengan aturan ini bisa menurun, sehingga berpengaruh kepada harga akhir rumah," katanya.

Menurut dia, tidak sedikit para spekulan sudah membeli tanah di sejumlah daerah. Padahal lahan tanah yang dibeli itu tidak juga dibangun proyek perumahannya.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusi penyelesaiannya.

"Banyak spekulan-spekulan membeli lahan tanah tapi tidak dibangun rumah. Ini menjadi masalah bagi kita semua," katanya.

Junaidi juga meminta pemerintah segera memperhatikan masyarakat informal, seperti pedagang kaki lima. Karena itu, dia menambahkan bahwa pemerintah harus membikin peraturan yang dapat mengakomudir masyarakat informal.

"Masyarakat informal ini perlu perhatian juga dari pemerintah karena jumlah masyarakat informal ini tinggi seperti pedagang kaki lima dan sebagainya. Dia sulit mengambil perumahan," kata dia. (Ant)

Tag: Properti, pembangunan, Program Sejuta Rumah

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50