Portal Berita Ekonomi Jum'at, 18 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:29 WIB. Pertamina - Pertamina batal mengakuisisi wilayah kerja minyak di Rusia karena terhambat pajak yang harus ditanggung perseroan.
  • 11:16 WIB. TAM - Toyota Astra Motor memperkuat lini kendaraan niaga dengan dua model anyar.
  • 11:15 WIB. Mercedes - Mercedes-AMG GmbH melepas tiga model terbaru kendaraan ke pasar Indonesia.
  • 11:09 WIB. Microsoft - Microsoft Indonesia bersama Peradi bekerja sama untuk mempersiapkan kantor pengacara modern.
  • 11:08 WIB. First Travel - Menag Lukman Hakim mengatakan First Travel bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian uang calon jamaah umrah.
  • 10:57 WIB. Suriah - Suriah terbuka terhadap penyelidikan serangan kimia.
  • 10:54 WIB. Korea Utara - Latihan bersama militer Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memanaskan suasana di Semenanjung Korea.
  • 10:48 WIB. Filipina - Setidaknya 80 orang tewas terkait dengan peningkatan operasi pemberantasan narkoba di Filipina.
  • 10:48 WIB. Tokopedia - Tokopedia menyatakan komitmen untuk membangun Pusat Riset di Indonesia.
  • 10:27 WIB. Turin - Blaise Matuidi akan segera diperkenalkan oleh Juventus setelah lolos tes medis.
  • 10:23 WIB. Tokopedia - Tokopedia menyambut positif Perpres terkait Road Map E-commerce dan akan terlibat aktif sebagai pelaku startup.
  • 10:22 WIB. Taiwan - Sektor asuransi umum Taiwan mencatatkan premi naik 8,92% menjadi 80,9 miliar dolar Taiwan pada semester I-2017.
  • 10:21 WIB. ASDP - PT ASDP Indonesia Ferry mencatat pendapatan tumbuh 7% sepanjang semester I-2017.
  • 10:03 WIB. ELTY - Bakrieland Development akan fokus merestrukturisasi utang obligasi dengan nilai mencapai Rp3,6 triliun.
  • 10:02 WIB. SHIP - Sillo Maritime Perdana membeli satu unit kapal MT Andaman Sea dengan nilai transaksi US$23,75 juta.

Apersi Nilai Sektor Properti Perlu Stimulus Pemda

Foto Berita Apersi Nilai Sektor Properti Perlu Stimulus Pemda
Warta Ekonomi.co.id, Pontianak -

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah mengemukakan, sektor properti khususnya pembangunan rumah subsidi butuh stimulus dari pemda.

Hal itu, menurut di Pontianak, Senin (13/3/2017), karena program kerja pembangunan rumah bersubsidi untuk PNS, TNI dan Polri selama ini kurang disambut positif oleh pemerintah daerah.

"Kita sambut baik pemerintah pusat memberikan kemudahan terus aturan yang lebih lunak dan stimulus dan sebagainya terutama di bidang infrastruktur. Tapi di pemerintahan daerah kurang disambut baik, nah kami akan gencar bagaimana pemerintah daerah supaya ikut sinergi," ujarnya.

Junaidi menjelaskan, birokrasi di tingkat pemerinTah daerah harus memudahkan pengurusan izin sektor properti, terutama untuk MBR.

Banyak izin yang tidak seharusnya diterapkan. Bahkan banyak instansi yang tidak seharusnya terlibat dalam pengurusan izin sektor properti terlibat.

"Inilah yang menghambat tumbuhnya perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah di kita. Seharusnya dipermudah dan didukung Pemda. Apalagi sudah ada PP NoMOR 64 yang seharusnya segera diterapkan," kata dia.

Menurut Junaidi, jika ada pemangkasan dan kepastian waktu pengurusan izin maka menjadi lebih efisien sehingga dengan demikianpengembang mempunyai perencanaan yang lebih baik.

Selama ini, pengembang perumahan sederhana telah merasakan lamanya izin dikeluarkan. Bahkan waktu tunggu izin tersebut bisa berbulan-bulan.

Apalagi selama ini faktor X yang berupa lamanya perizinan dan biaya nonresmi menjadi biaya yang cukup besar dalam ongkos produksi perumahan. "Semoga dengan aturan ini bisa menurun, sehingga berpengaruh kepada harga akhir rumah," katanya.

Menurut dia, tidak sedikit para spekulan sudah membeli tanah di sejumlah daerah. Padahal lahan tanah yang dibeli itu tidak juga dibangun proyek perumahannya.

Hal ini, kata dia, tentu menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusi penyelesaiannya.

"Banyak spekulan-spekulan membeli lahan tanah tapi tidak dibangun rumah. Ini menjadi masalah bagi kita semua," katanya.

Junaidi juga meminta pemerintah segera memperhatikan masyarakat informal, seperti pedagang kaki lima. Karena itu, dia menambahkan bahwa pemerintah harus membikin peraturan yang dapat mengakomudir masyarakat informal.

"Masyarakat informal ini perlu perhatian juga dari pemerintah karena jumlah masyarakat informal ini tinggi seperti pedagang kaki lima dan sebagainya. Dia sulit mengambil perumahan," kata dia. (Ant)

Tag: Properti, pembangunan, Program Sejuta Rumah

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,582.57 3,546.65
British Pound GBP 1.00 17,306.97 17,133.02
China Yuan CNY 1.00 2,012.92 1,992.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,435.00 13,301.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.93 10,499.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,717.22 1,699.98
Dolar Singapura SGD 1.00 9,842.49 9,740.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,764.63 15,602.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,128.06 3,094.70
Yen Jepang JPY 100.00 12,279.50 12,153.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10