Pansel DK OJK Buka Suara Soal Tidak Lolosnya Nama-Nama Beken di Tahap II

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil seleksi tahap II yang dilakukan Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Pansel DK OJK) sempat menuai kontroversi. Pasalnya dalam hasil seleksi tahap II ada beberapa nama yang lolos sebelumnya bahkan tidak lolos pada seleksi awal DK OJK di tahun 2012. Selain itu, ada beberapa nama yang kredibel di sektor jasa keuangan justru tidak lolos termasuk lima orang ADK OJK yang masih menjabat saat ini.

Sejumlah nama berpengalaman seperti Dirut BEI Tito Sulistio, Erry Firmansyah, dan mantan Deputi Gubernur BI Hendar, Ngalim Sawega, dan mantan anggota komisioner KPK Adnan Pandu Praja juga gagal bersama sejumlah calon lainnya termasuk dua anggota Parpol Melchias Markus Mekeng dan Andreas Edy Susetyo.

Pada hasil seleksi tahap II itu, Pansel DK OJK hanya meloloskan 35 nama calon dari 107 nama calon yang lolos seleksi tahap I. Penilaian tahap II meliputi masukan dari masyarakat termasuk informasi dari beberapa lembaga seperti KPK, PPATK, Kantor Pajak, dan BIN serta rekam jejak dan penilaian makalah.

Ketua Pansel DK OJK Sri Mulyani Indrawati mengatakan, begitu banyaknya nama-nama yang tidak lolos di tahap II karena pada tahap tersebut Pansel DK OJK mempertimbangkan aspek integritas melalui rekam jejak dan masukan dari sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain-lain.

"Dari sisi masukan juga dari institusi-institusi ini luar biasa detail dan sangat membantu. PPATK, KPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka kami tahu dan kami bisa tanya dan ricek. Ada nama yang harus di-drop karena jelas KPK katakan nama itu tidak direkomendasi, dari PPATK banyak transaksi keuangan yang tidak mutual, ada juga masalah hukum yang sudah inkrah, ada yang tidak lulus fit and proper test di bank," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin(13/3/2017).

Menurutnya, Pansel DK OJK sangat memperhatikan persoalan integritas dengan mengalokasikan waktu untuk melihat rekam jejak para calon, baik sebelum mereka jadi profesi yang sekarang ini.

"Ini data yang kami sangat apresiasi dari lembaga yang punya otoritas yang punya rekaman dan catatan luar biasa yang sangat membantu pansel dalam melakukan seleksi. Susahnya, yang tersaing jadi sangat sedikit," paparnya.

Senada dengan Sri Mulyani, anggota Pansel DK OJK Agus Martowardojo mengakui bahwa proses seleksi tahap II dan IV adalah yang paling kritikal. Pasalnya pada tahap II, pihaknya betul-betul melihat rekam jejak, makalah, dan masukan dari lembaga yang memiliki otoritas untuk beri masukan, sehingga menguras waktu, pikiran, dan tenaga.

"Kami di situ betul-betul terima masukan dan kami sangat hargai masukan profesional dari instansi seperti Mahkamah Agung (MA), DJP, PPATK, KPK, BI, dan OJK itu masukan yang luar biasa. Ada banyak yang beri perhatian kok calon dari 107 jadi 35? Kami bisa sampaikan yang jatuh dari 107 ke 35 kalau dikatakan karena ada terkait parpol atau apa? Itu tidak benar. Kami katakan yang paling utama adalah kami tahu secara UU dimungkinkan bagi seorang anggota parpol itu berpartisipasi. 107 jadi 35 itu betul-betul karena hal-hal yang tadi kami sampaikan," tegas Agus.

Bahkan, lanjut Agus, pada tahap itu anggota Pansel DK OJK harus melakukan pembahasan hingga pukul 4.30 WIB. Sementara pada tahap ke IV anggota pansel DK OJK selama tiga hari berturut-turut bekerja dari pukul 09.00 sampai 23.00 WIB hingga menghasilkan 21 nama untuk diserahkan ke Presiden RI.

"Maka komitmen luar biasa sangat dibutuhkan dan tidak main-main. Ini adalah beban luar biasa bagi kami untuk dapatkan calon yang sangat baik. Melalui proses ini, saya yakin masih banyak kandidat yang sebetulnya bagus tapi dia tidak ikut. Bahkan ada 1-2 yang kami wawancara ada keluar air mata, keringat dingin, itu karena seluruh tim pansel ini sangat concern cari kandidat yang baik," tambah Sri Mulyani.