Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:52 WIB. AIA -¬†AIA Financial Cervices menyerahkan dana CSR¬†sebesar Rp300 juta ke Badan Amil Zakat Nasional.
  • 21:50 WIB. e-KTP - DPD Golkar se-Indonesia solid dukung Setnov.
  • 21:49 WIB. Pilpres - PKB harap pilpres 2019 digandeng Jokowi.
  • 21:49 WIB. e-KTP - Golkar harap KPK berpegang pada fakta hukum.
  • 21:48 WIB. Pilpres - PKB: Presidential Threshold bukan untuk hasilkan capres tunggal.
  • 21:46 WIB. Narkotika - BNN sebut Pretty Asmara tak pernah jadi duta antinarkoba.
  • 21:45 WIB. Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja pesan kepada Sandiaga tunduk kepada pemerintah pusat.
  • 21:44 WIB. Jakarta - Sandiaga dapat pesan dari mantan Gubernur DKI.
  • 21:43 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi usul program sosial jadi PR untuk pelajar.
  • 21:43 WIB. SMS Ancaman - HM: Berkas Hary Tanoe masih di Polri.
  • 21:42 WIB. Makassar - Dishub Makassar akui macet karena kelebihan kendaraan.

Kisruh Yamaha-Honda, Apindo: Leading Market Pasti Jadi Patokan

Foto Berita Kisruh Yamaha-Honda, Apindo: Leading Market Pasti Jadi Patokan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai permintaan penambahan kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di bawah kepemimpinan Syarkawi Rauf merupakan permintaan yang kelewat ambisius.

Menurutnya, sebelum dipimpin Syarkawi, hubungan kemitraan antara para pelaku usaha dan KPPU berjalan baik. Akan tetapi, sejak Syarkawi yang memimpin, lembaga ini tampak ingin menjadi lembaga yang superbody dan membuat hubungan KPPU-pelaku usaha menjadi berjarak.

"Kita memandang dengan permintaan penguatan kewenangan ini bisa abuse of power. Ini sudah terkonfirmasi kan, kayak ada kasus yang belum jalan hakimnya (KPPU) sudah menuduh kartel," kata Haryadi di sesi diskusi di CSIS, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Dia menambahkan jika kewenangan KPPU ditambah maka lembaga tersebut akan melampui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kewenangan KPPU untuk melaporkan, menginvestigasi, dan memutus. KPK saja enggak seperti itu kuatnya. Kan KPK kalau memutus di Pengadilan Tipikor. Belum lagi KPPU enggak ada yang mengawasi. Ini katanya masih kurang? Minta dikasih kewenangan untuk menyadap?" imbuhnya.

Ketika ditanya soal kasus hukuman bagi Yamaha dan Honda yang menurut KPPU bersalah dan diduga melakukan pelanggaran harga. Haryadi berujar sudah menjadi hukum pasar jika satu produk yang menjadi produk awal yang unggul di pasaran (leading market) akan diikuti produk saingannya yang keluar belakangan.

"Logikanya begini, antara Fortuner dan Pajero saja deh. Kan, Fortuner sudah ada terlebih dulu, kemudian dia mematok harga segini, ya wajarlah kalau Pajero menetapkan harga yang enggak jauh beda. Ini kan hukum pasar secara nature saja. Apalagi, kalau ada wacana denda nanti 30 persen dari total omzet?" terangnya.

Tag: Yamaha, Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, PT Astra Honda Motor (AHM), Muhammad Syarkawi Rauf, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78